http://www.mediaindonesia.com/read/2012/12/04/367697/284/1/Pemerintah-belum-Prioritas-Penegakan-HAM
JAKARTA--MICOM: Pemerintah dinilai belum memprioritaskan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Hal itu tecermin dari indeks penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tak meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurut catatan Setara Institute, indeks penyelesaian kasus HAM masa lalu hanya 1,44. Angka moderat yang bisa menggambarkan penegakan HAM yang layak adalah 4-5. "Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal tidak memprioritaskan pada politik HAM. Padahal pascareformasi, pemerintah memiliki dua pekerjaan besar yakni korupsi dan pelanggaran HAM berat," kata Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Selasa (4/12).
Meski begitu, ia melanjutkan, perkembangan institusi HAM lebih memiliki kemajuan berarti, seperti keberadaan peradilan HAM ad hoc ataupun produk undang-undang yang lebih mengakomodasi isu HAM.
Hendardi menyayangkan legitimasi publik yang kuat terhadap pemerintahan SBY tidak diikuti dengan arah penegakkan HAM yang jelas. Satu kegagalan pemerintahan SBY adalah menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Padahal menurutnya, penyelesaian kasus HAM di masa lalu merupakan hal penting untuk menghapus catatan buruk sejarah.
Dalam indeks kinerja penegakan HAM yang diluncurkan Setara Institute, Indonesia mengalami kemajuan. Namun sayang belum menyentuh angka ideal. Kata Hendardi, ada delapan indikator yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah di bidang HAM. Yakni, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, kebebasan berekspresi, beragama atau berkeyakinan, rasa aman warga, perlindungan warga negara, pengahapusan hukuman mati, penghapusan diskriminasi, serta hak atas ekonomi, sosial dan budaya.
Indeks tersebut melibatkan 100 orang ahli yang terdiri dari penggiat HAM, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur pemerintah. Dari skala 0-7, tidak ada yang menyentuh angka kelayakan 4-5. "Misalnya dalam hal kebebasan beragama atau berkeyakinan skornya hanya 2,45," kata Hendardi. (PL/OL-04)
Pemerintah belum Prioritas Penegakan HAM
Penulis : Rudy Polycarpus
Selasa, 04 Desember 2012 22:15 WIB
0Menurut catatan Setara Institute, indeks penyelesaian kasus HAM masa lalu hanya 1,44. Angka moderat yang bisa menggambarkan penegakan HAM yang layak adalah 4-5. "Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal tidak memprioritaskan pada politik HAM. Padahal pascareformasi, pemerintah memiliki dua pekerjaan besar yakni korupsi dan pelanggaran HAM berat," kata Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Selasa (4/12).
Meski begitu, ia melanjutkan, perkembangan institusi HAM lebih memiliki kemajuan berarti, seperti keberadaan peradilan HAM ad hoc ataupun produk undang-undang yang lebih mengakomodasi isu HAM.
Hendardi menyayangkan legitimasi publik yang kuat terhadap pemerintahan SBY tidak diikuti dengan arah penegakkan HAM yang jelas. Satu kegagalan pemerintahan SBY adalah menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Padahal menurutnya, penyelesaian kasus HAM di masa lalu merupakan hal penting untuk menghapus catatan buruk sejarah.
Dalam indeks kinerja penegakan HAM yang diluncurkan Setara Institute, Indonesia mengalami kemajuan. Namun sayang belum menyentuh angka ideal. Kata Hendardi, ada delapan indikator yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah di bidang HAM. Yakni, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, kebebasan berekspresi, beragama atau berkeyakinan, rasa aman warga, perlindungan warga negara, pengahapusan hukuman mati, penghapusan diskriminasi, serta hak atas ekonomi, sosial dan budaya.
Indeks tersebut melibatkan 100 orang ahli yang terdiri dari penggiat HAM, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur pemerintah. Dari skala 0-7, tidak ada yang menyentuh angka kelayakan 4-5. "Misalnya dalam hal kebebasan beragama atau berkeyakinan skornya hanya 2,45," kata Hendardi. (PL/OL-04)
No comments:
Post a Comment