SERUAN AKSI

TRAGEDI KEMANUSIAAN/

PEMBUNUHAN MASSAL 1965/1966

ADALAH KEJAHATAN KEMANUSIAAN

Dengan ini diserukan kepada Kawan-Kawan Korban 65 di mana pun berada  serta Sahabat-Sahabat, Saudara-Saudara  yang peduli terhadap perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi  untuk bersama-sama bergandengan tangan dalam Aksi Besar Korban 1965/66  yang akan diadakan pada 08 – 09 Mei 2012 pukul 11.00 – sampai selesai  di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM ) Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat.

Aksi dgelar pada hari tersebut karena pada hari dan jam yang sama Komnas HAM  akan menyelenggarakan Rapat Pleno Paripurna yang membahas tentang hasil investigasi Tim Penyelidik pro yustisia Peristiwa 1965/1966  bentukan Komnas HAM. Rapat Pleno itu akan menentukan nasib Penyelidikan Peristiwa 1965/1966, yaitu apakah Tragedi Kemanusiaan 1965/66 itu sebagai pelanggaran HAM berat/Kejahatan Kemanusiaan ataukah bukan.

Ada isyarat pertarungan sengit antara Komisioner yang setuju pada kesimpulan bahwa Tragedi 1965/66 adalah kejahatan kemanusiaan, tapi ada juga pihak yang kontra pada kesimpulan tersebut.

Mengingat pentingnya rapat penentuan tersebut, kami Korban Pelanggaran HAM/Korban 65 dan Keluarga Korban bersama Kawan-Kawan yang peduli penegakan Hak Asasi Manusia  mengajak untuk mari bersama-sama melakukan Aksi di Komnas HAM. Titik kumpul di halaman Kontras jl Borobudur 14 Menteng Jakarta Pusat, jam 10.00

Tiba Saatnya Korban Bergerak

Tiada Perubahan Tanpa Perjuangan

Tiada Perjuangan Tanpa Pengorbanan

Salam Kemanusiaan,

Bedjo Untung

Ketua YPKP 65

YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966  (YPKP 65)

 Indonesian Institute for The Study of 1965/1966 Massacre

 SK Menkumham No.C-125.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 19 Januari 2007

 Tambahan Berita  Negara RI Nomor 45  tanggal 5 Juni 2007 , PENGURUS PUSAT

 Jalan M.H.Thamrin Gang Mulia no. 21 Kp. Warung Mangga,RT 01 RW 02

 Panunggangan , Kecamatan Pinang, Kab/Kota Tangerang 15143 

 Banten,INDONESIA  Phone : (+62  -21) 53121770, Fax 021-53121770

, E-mail ypkp_1965@yahoo.com; beejew01@yahoo.co.uk

PRESIDEN SBY BERNIAT MINTA MAAF KEPADA PARA KORBAN PELANGGARAN HAM MASA LALU -  ANTARA REALITAS DAN ILUSI

 

Oleh MD Kartaprawira*

 

Tanggapan/reaksi tentang berita niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nama negara akan minta maaf kepada para korban pelanggaran HAM masa lalu telah bergulir di media massa, terutama media internet. Penulis berpendapat bahwa niat minta maaf tersebut semata-mata baru berita yang bersumber dari  Albert  Hasibuan (Wantimpres). Presiden SBY sendiri belum langsung secara resmi menyatakannya. Maka tidak bisa dikatakan sebagai janji SBY, tepatnya baru isu semata.

Terhadap isu tersebut, seyogyanya ditanggapi secara obyektif. Sebab banyak janji-janji SBY yang secara langsung diucapkan selalu tak dipenuhi. Apalagi mengenai niat “minta maaf” kepada para korban pelanggaran HAM masa lalu, yang baru berupa isu belaka. Maka tidaklah arif kalau para korban tergopoh-gopoh berilusi akan datangnya „mukjizat“ dari SBY. Meskipun demikian juga tidak perlu apriori. Tunggu saja kenyataannya dengan santai sambil menikmatkan video „Campur Sari“.

 

Kalau benar bahwa presiden SBY akan menyatakan „minta maaf“ kepada para korban pelanggaran HAM masa lalu, permintaan maaf tersebut harus tidak berarti penghapusan tindak kejahatan para pelaku kejahatan HAM masa lalu (a.l. mantan jenderal Suharto dan jenderal-jenderal lainnya). Permintaan „maaf“ presiden SBY harus berarti permintaan maaf atas terjadinya kejahatan HAM yang dilakukan rejim orde baru/Suharto dan terbengkelainya penuntasan kasus tersebut sampai dewasa ini. Maka sebagai tindak lanjut permintaan maaf, secara hukum presiden SBY berkewajiban menuntaskan kasus tersebut, meskipun sebagian pelaku topnya sudah meninggal. Dalam penuntasan kasus tersebut kepentingan para korban (di tanah air dan di luar negeri) harus mendapat tempat dominan untuk mendapat keadilan yang manusiawi dalam kaitannya dengan masalah kompensasi,reparasi, restitusi, rehabilitasi, dan pengembalian hak-hak politik dan sosial-ekonomi lainnya tanpa diskriminasi dan tanpa prosedur yang birokratis berbelit-belit.

 

Di samping itu, permintaan maaf presiden SBY tidak harus berarti permintaan maaf bagi jenderal Suharto dan para pelaku lainnya, sebab dia sendiri dan rejimnya tidak pernah merasa salah dalam tindakannya, terutama mengenai kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 yang menyengsarakan 3 juta manusia terbunuh, dibuang ke pulau Buru, Nusakambangan, dijebloskan ke penjara-penjara dan penyiksaan-penyiksaan lainnya. Jenderal Suharto dan rejimnya tidak pernah merasa salah dalam menyengsarakan puluhan juta keluarga korban akibat kebijakan bersih lingkungan, diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akibat penyantuman label ET pada KTPnya. Karena merasa tidak bersalah, maka Suharto dan rejimnya menganggap tidak perlu minta maaf. Meski sudah 46 tahun berlalu penyelenggara negara  Indonesia cq presiden SBY terus membisu, terus melakukan kebijakan impunitas. Dengan timbulnya isu “presiden SBY berniat minta maaf” beberapa hari yang lalu (HukumOnline, 26 April 2012) agaknya akan timbul kebijakan baru penyelenggara negara untuk memperbaiki

Maka, selama belum dituntaskan kasus pelanggaran HAM berat 1965-66, penggalakan tuntutan kepada penyelenggara negara atas penegakan kebenaran dan keadilan berkaitan dengan pelanggaran HAM berat 1965-66, adalah adil dan dapat dibenarkan secara hukum dan moral. Tak perlu jemu menyuarakan tuntutan tersebut. Tuntutan tersebut absolut tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia  (UUD 1945, UU HAM dan Konvensi-konvensi HAM yang telah diratifikasi).

 

Mengapa Penyelenggara Negara Indonesia tidak mau belajar penuntasan kasus-kasus HAM di negara-negara Amerika Latin, a.l. Argentina dan Peru? Di sana tidak memerlukan pengadilan internasional, cukup pengadilan nasional. Di sana tidak memerlukan lembaga-lembaga tambahan semacam Komnas HAM, tetapi cukup dengan Institusi Penegak Hukum yang sudah ada, tapi dalam menjalankan tugasnya bertindak secara jujur, adil dan konsekwen. Di sana (Argentina) para jenderal pelaku pelanggaran HAM dijatuhi hukuman antara 25 tahun dan seumur hidup, dan masih banyak jenderal antre di meja hijau untuk menerima vonis hakim. Bisakah pengalaman di Argentina di terapkan di Indonesia setelah presiden SBY minta maaf?

 

Semoga Bpk. Albert Hasibuan sebagai aggota Wantimpres berhasil baik dalam menjalankan tugasnya demi penegakan kebenaran, keadilan dan demokrasi di Indonesia. Salam jempol dan GBu !!!

 

Untuk melengkapi tanggapan di atas, silahkan buka links di bawah ini:

 

„Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM berat 1965-66 demi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliaasi Nasional“  http://lembaga-pembela-korban-1965.blogspot.com/2010/12/tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham-berat.html

 

„PERNYATAAN Panitia Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965“  http://lembaga-pembela-korban-1965.blogspot.com/2010/12/pernyataan-panitia-peringatan-45-tahun.html

 

 

Nederland, 01 Mei 2012

 

*) Ketua Umum Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65), Nederland