Wednesday, 3 September 2014

Puisi Sunyi Oppenheimer untuk Tragedi '65


2 hrs · FB Md Kartaprawira 03-09-2014
Puisi Sunyi Oppenheimer untuk Tragedi '65
Joshua Oppenheimer, yang lewat filmnya tentang pembantaian massal ’65 telah menyebabkan sensasi di Venice Film Festival, mengatakan ia ingin membantu Indonesia menyembuhkan luka lama.
"The Look of Silence", yang diputar perdana pada Rabu lalui dan merupakan kandidat kuat untuk meraih penghargaan utama Golden Lion, adalah sebuah documenter lanjutan setelah sukses pertamanya dengan "The Act of Killing", yang masuk nominasi Oscar sebagai dokumenter terbaik.
Kedua film itu berkisah tentang pembantaian pasca percobaan kudeta yang gagal pada '65, yang disusul pembantaian sekitar setengah juta aktivis, simpatisan, atau mereka yang dituduh sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).
Dalam film pertama Oppenheimer fokus utamanya adalah Anwar Congo, salah satu jagal paling ditakuti di Medan, Sumatera Utara, di mana ia membual di depan kamera tentang bagaimana cara ia membantai mereka yang dituduh PKI dengan cara menginterogasi dan menjerat leher mereka dengan kawat.
Sementara film kedua berfokus pada Adi Rukun, seorang pembuat kaca mata berusia 40 tahun, yang secara bertahap belajar dari Oppenheimer tentang bagaimana saudara laki-lakinya yang bernama Ramli tewas dalam pembantaian '65, dan akhirnya ia berhadapan dengan keluarga pembunuh sudaranya itu.
Oppenheimer mengatakan dua film ini akan membantu Indonesia melangkah ke depan jika luka-luka lama ini bisa disembuhkan, tapi ia tidak ingin meyakini bahwa semua akan baik-baik saja dalam waktu dekat.
“Saya tidak punya kesabaran dengan dokumenter-dokumenter konvensional hak asasi manusia yang ingin menyembunyikan kekacauan untuk menunjukkan kepada kita bahwa semuanya akan baik-baik saja,” kata dia.
“Saya ingin bilang, ‘Lihat kekacauan ini' karena itulah kenapa hal-hal ini harus diselesaikan.
“Jika hal-hal ini tidak mengerikan dan sulit serta menghancurkan, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang menimpa mereka. Masalah dengan kekejaman ini… dan dengan impunitas adalah kekacauan yang membusuk dan semakin buruk dan buruk, sehingga film berakhir dalam semacam kekacauan, horror, dalam ketidakstabilan.“
Oppenheimer mengatakan, Rukun, yang terpaksa pindah dari rumahnya karena alasan keselamatan setelah film ini dirilis, tidak menyadari skala pembunuhan, hingga sutradara itu menunjukkan kepadanya cuplikan-cuplikan film tentang apa yang terjadi.
“Adi menonton semua potongan film yang kami punya untuk diperlihatkan (kepada dia). Ia melahapnya dengan membisu, dengan perasaan dan harga diri yang hancur, putus asa dan marah,“ kata Oppenheimer.
“Saya memahami film lain yang saya buat “The Act of Killing” adalah lukisan bagian pertama, dan kemudian film ini menjelajahi keheningan, semacam puisi kesunyian, dan puisi untuk rasa trauma memecah kebisuan…
“Ketika saya sadar ada film lain yang harus dibuat, saya sadar saya akan membuatnya dengan Adi,“ kata Oppenheimer. “Kemudian Adi meyakinkan bahwa ia ingin bertemu dengan para pelaku (pembunuhan saudara laki-lakinya) yang sudah bertahun-tahun ia lihat, dan begitulah bagaimana film ini dibuat.“
UnlikeUnlike ·  · 

Saturday, 23 August 2014

T U R U T B E R D U K A C I T A


  1. http://lembaga-pembela-korban-1965.blogspot.nl/2014/08/t-u-r-u-t-b-e-r-d-u-k-c-i-t-a.html

T U R U T  B E R D U K A C I T A

Kami atas nama pengurus dan seluruh anggota Lembaga Pembela Korban 1965 ( LPK'65 ) di negeri Belanda
dengan perasaan sedih menyatakan turtut berdukacita sehubungan dengan kepergian untuk selama-lamanya
kawan seperjuangan kita

SRIE RUDJITO SUHADIJANTORO
pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 di Amersfoort.

Pada tahun 1965 Bung Rudjito adalah salahseorang anggota Delegasi Buruh Indonesia yang menghadiri
Perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan R.R.T. 1 Oktober di Peking, yang kemudian tidak dapat kembali ke tanahair
sejak berkuasanya rezim diktator militer fasis Suharto. Maka almarhum menjadi salahsatu dari
"Orang Terhalang Pulang" ( OTP )  di luarnegeri.

Berbahagialah orang yang berjalan menurut "Jalan Orang Benar".
Bung Rudjito kita kenal sebagai salahseorang yang semasa hayatnya berjalan menurut "Jalan Orang Benar" tersebut.
Dalam mencintai tanahair, masyarakat dan bangsa Indonesia almarhum sejak usia mudanya telah
mengambil bagian aktif dalam perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan fasis Jepang, kolonialis Belanda
dan pemberontakan kaum separatisme, demi mencapai Indonesia merdeka, demokrasi, adil dan sejahtera.
Almarhum dikenal baik sebagai seorang yang aktif berorganisasi, berdisiplin, memiliki pengalaman
dalam gerakan buruh, akrab dalam pergaulan, bersikap teguh dengan cita-cita yang dianutnya 
serta kuat berpendirian menentang rezim militer Orba Suharto.
Sebagai salahsatu dari anggota LPK'65 di negeri Belanda, Bung Rudjito aktif memberi sumbangan pikiran
demi kemajuan organisasi.
Semoga arwah almarhum diterima disisi Tuhan YME sesuai dengan  amal dan baktinya
kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.
Selamat jalan Bung Rudjito, beristirahatlah dengan tenang di alam yang damai abadi, peran sertamu yang
aktif dalam mensukseskan kegiatan organisasi LPK'65 tak terlupakan.
Semoga semua keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum ( baik yang berada di luarnegeri
maupun yang berada di tanahair ) tabah dalam menghadapi peristiwa duka ini.

Negeri Belanda, 23 Agustus 2014.

Salam duka,

A/n. pengurus dan seluruh anggota LPK'65 di negeri Belanda:

MD Kartaprawira ( Ketua Umum )                       S. Pronowardojo ( Sekretaris I )

Saturday, 16 August 2014

SELAMAT JALAN BUNG IMAM SOEDJONO

SELAMAT JALAN BUNG IMAM SOEDJONO

Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65), Nederland dan seluruh pendukungnya menyatakan duka cita mendalam atas meninggalnya Bung Imam Soedjono  pada hari Rabu 13 Agustus 2014 di Amsterdam.

Almarhum pada tahun 1962 oleh pemerintah Soekarno dikirim ke  Uni Soviet  untuk belajar di Fakultas Tekhnik, jurusan Bangunan Mesin pada  Universitas Persahabatan Bangsa2 di Moscow. Setelah tamat belajar almarhum tidak bisa pulang kembali ke tanah air, akibat politik zalim rejim diktator militer fasis Suharto.  

Almarhum adalah seorang kawan berbudi baik, ramah, bersikap toleran dan menghargai pendapat orang lain. Masa kehidupannya di rantau telah berhasil dia manfaatkan  untuk menulis sebuah buku “Yang Berlawan”.

Semoga kedatangannya diterima Allah Yang Maha Agung dengan segala kasih sayangNya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan sabar menghadapi situasi tersebut.

Selamat jalan Bung Imam Soedjono! Selamat beristirahat di kedamaian abadi!

Nederland, 16 Agustus 2014.
A/n Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65) Nederland:
MD Kartaprawira (Ketua Umum), S. Pronowardojo (Sekretaris I)



Sunday, 20 July 2014

BUNG SABAR ANANTAGUNA BERISTIRAHAT DI KEDAMAIAN ABADI

http://lembaga-pembela-korban-1965.blogspot.nl/2014/07/bung-sabar-anantaguna-beristirahat-di.html

BUNG SABAR ANANTAGUNA BERISTIRAHAT DI KEDAMAIAN ABADI

Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65), Nederland dan seluruh pendukungnya menyatakan duka cita mendalam atas meninggalnya Bung Sabar Anantaguna  pada hari Jumat 18 Juli 2014 di Jakarta. Almarhum adalah salah satu korban kebiadaban rejim Orde Baru/Suharto, yang memenjarakannya selama 13 tahun tanpa proses pengadilan dan tak pernah diadili.

Almarhum (kelahiran Klaten, Jawa Tengah 09 Agustus 1930) selama hayatnya aktif dalam pergerakan di bidang budaya dan politik demi terwujudnya Indonesia yang demokratik dan merakyat (baca: http://www.historia.co.id/artikel/persona/1430/Majalah-Historia/Berpulangnya_Sang_Penyair_Kiri  )

Semoga almarhum diterima Allah SWT dengan limpahan kasih sayangNya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkannya tabah dan sabar dalam menghadapi situasi tersebut. Karya-karya almarhum akan merupakan api penyemangat bagi kita dan generasi mendatang dalam perjuangan untuk mewujudkan Indonesia Hebat.

Selamat beristirahat Bung Sabar Anantaguna di kedamaian abadi !!!.

Nederland, 19 Juli 2014
A/n Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65) Nederland:
MD Kartaprawira (Ketua Umum), Suranto Pronowardojo (Sekretaris I)


Tuesday, 1 July 2014

PERNYATAAN: LEMBAGA PEMBELA KORBAN 1965 DUKUNG JOKO WIDODO

LEMBAGA PEMBELA KORBAN 1965
(vereniging ter verdediging van de slachtoffers van 1965)

KvK, Dossiernummer: 30324241
Sekretariat: Nijenheim 33-38, 3704 SE Zeist, Nederland
Tel. 030-6957875; E-mail: lbgpk.enamlima@gmail.com
_________________________________________________________________

Tanggal :01 Juli  2014
Nomor   : 01/LPK'65/I/2014
Perihal   : Pernyataan Dukung Jokowi

PERNYATAAN:
LEMBAGA PEMBELA KORBAN 1965 DUKUNG JOKO WIDODO


Sejak era rejim Suharto sampai era reformasi detik ini penyelenggara Negara Indonesia tetap tidak mau menuntaskan masalah Pelanggaran HAM berat 1965-66 dan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu lainnya. Mengenai Pelanggaran HAM berat 1965-66 mereka membisu, membuta dan menuli, menganggap seakan-akan di tahun 1965-66 tidak terjadi pelanggaran HAM  terhadap jutaan orang tak berdosa.

Kami, Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65), Nederland dan para pendukungnya  menginginkan hukum diterapkan dengan jujur tanpa manipulasi, tidak pilih kasih, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas. Di depan hukum semua kedudukannya sama. Impunitas dalam segala perwujudannya harus ditolak. Hukum dan keadilan harus ditegakkan meskipun besok langit runtuh.

Kami  (LPK65)  tidak kunjung lelah menuntut kepada penyelenggara Negara Republik Indonesia untuk menuntaskan kasus Pelanggaran HAM berat 1965-66 (kejahatan terhadap  kemanusiaan  terbesar sesudah Perang Dunia II) dan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu lainnya.  Kami terus menuntut ditegakkanya kebenaran dan keadilan bagi para korban pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, tidak tergantung agama, etnik, suku, ideology, kepartaian dan status sosial mereka.

Dalam pemilihan Presiden 09 Juli 2014 rakyat Indonesia dihadapkan pilihan dua pasangan capres-cawapres: (1) Prabowo-Hatta Rajasa dan (2) Joko Widodo-Jusuf Kalla. LPK65 setelah dengan cermat mempelajari rekam jejak dua pasangan tersebut dan menyadari bahwa kebuntuan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 harus didobrak demi kebenaran dan keadilan bagi para korban, maka kami menyatakan: MENDUKUNG  PASANGAN NO. 2  JOKO WIDODO – JUSUF KALLA.

Pernyataan  Jokowi  bahwa  akan menangani masalah kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk antara lain Pelanggaran HAM berat 1965-66, adalah suatu janji  yang harus dipenuhi dengan konsekwen, jujur dan adil apabila nanti dia terpilih sebagai presiden RI.

Kepada semua para korban pelanggaran HAM dan mereka yang merindukan serta mendambakan ditegakkannya HAM, kebenaran dan keadilan di Indonesia kami serukan juga untuk mendukung dan memilih  Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pillpres 09 Juli 2014.

Nederland,  01 Juli  2014,
A/n Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65) Nederland,
MD Kartaprawira (Ketua Umum), Suranto Pronowardojo (Sekretaris I)




Monday, 30 June 2014

TANTANGAN ALLAN NAIRN UNTUK JENDERAL PRABOWO

THURSDAY, JUNE 26, 2014

Tanggapan dan Beberapa Tantangan Saya untuk Jenderal Prabowo

Dalam kampanyenya hari ini, tim Jenderal Prabowo Subianto menyatakan bahwa TNI siap menangkap saya. Mereka klaim bahwa saya adalah bagian dari konspirasi pemerintah/bisnes Amerika Serikat terhadap. (Lihat tautan di bawah).

Juru bicara kampanye Budi Purnomo mengatakan, "Allan Nairn merupakan seorang jurnalis Amerika yang dikenal memiliki hubungan yang tidak baik dengan TNI. Menurutnya, Allan bahkan tercatat tujuh kali pernah masuk ke Indonesia secara ilegal.  'TNI bahkan pernah menyatakan akan menangkap Allan jika ia ketahuan kembali ke Indonesia,' jelasnya." 
(Merdeka.com, 26 Juni, 2014)

Sekarang saya tengah berada di Indonesia sehingga jika TNI ingin menangkap saya, mereka bisa melakukannya. (Informasi mengenai mengapa pemerintahan Presiden Soeharto serta TNI melarang saya masuk ke Indonesia sebagai "ancaman bagi keamanan nasional," lihat beberapa posting sebelumnya tentang perbincangan Jenderal Prabowo dan saya)

Jika Jenderal Prabowo ingin saya ditangkap karena apa yang telah saya tulis tentang dirinya, saya minta dia menyatakanya sendiri, bukan lewat jurubicara.


Menyoal tuduhan konyol bahwa saya bekerja sama dengan Amerika Serikat, siapa pun yang akrab dengan karya-karya saya, pasti tahu bahwa saya adalah musuh pemerintah Amerika Serikat beserta kepentingan korporasi-korporasinya.


Salah satu kritik utama saya kepada pemerintah dan bisnes Amerika Serikat selama 40 tahun terakhir adalah kebijakan-kebijakan mereka yang menghisap dan membunuh orang-orang miskin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.


Secara terbuka, saya menyerukan agar setiap presiden Amerika Serikat yang masih hidup, diadili dan dipenjarakan, karena mereka telah menyokong kekuatan-kekuatan yang membunuh warga sipil.


Satu dari banyak pihak yang dibantu Amerika Serikat dan membunuh warga sipil adalah TNI.  Dalam tubuh TNI  sendiri, Jenderal Prabowo sempat menjadi orang terdekat serta dilindungi Amerika Serikat. (Prabowo pernah menggambarkan kepada saya bahwa dirinya adalah "anak kesayangan Amerika").

Dalam pandangan saya, dua fakta terpenting tentang Prabowo adalah, pertama, ia membantai warga sipil, dan kedua, ia membunuh mereka dengan sokongan Amerika Serikat.

Saya ajukan beberapa tantangan untuk Anda, Jenderal:


Jenderal Prabowo, bersediakah Anda bergabung bersama saya untuk menyerukan agar para presiden Amerika Serikat diadili?


Terkait eksploitasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia dan isu kontrak-kontrak tambang, sudikah Anda, Jenderal Prabowo, bergabung bersama saya guna menyerukan agar Freeport McMoRan diusir dari Indonesia?


Tulisan saya tentang Prabowo akurat adanya. Jika Jenderal Prabowo ingin menyangkalnya, saya mempersilakan beliau untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik dan menghadapi saya di pengadilan Indonesia.

Allan Nairn
(http://www.allannairn.org/2014/06/tanggapan-dan-beberapa-tantangan-saya.html)


Link to view this post English

Tautan-tautan tentang pernyataan kampanye Prabowo:
"Jurnalis Asing Allan Nairn Jadi TO TNI"
"Kubu Prabowo sebut Allan Nairn 7 kali masuk RI secara ilegal"
"Konspirasi Jurnalis Asing Tak Akan Gembosi Prabowo"
"Timses cium ada campur tangan AS jegal Prabowo"
"PKS: Amerika harus terima kalau Prabowo jadi presiden"
"Bantah Wawancara Prabowo dengan Allan Nairn, Tantowi: Dia Musuh Negara"

Bongkar Rahasia Prabowo, Allan Nairn: Demi Publik

Bongkar Rahasia Prabowo, Allan Nairn: Demi Publik

JUM'AT, 27 JUNI 2014 | 09:10 WIB
Bongkar Rahasia Prabowo, Allan Nairn: Demi Publik
Allan Nairn. Kcpw.org
TEMPO.COJakarta - Wartawan investigasi asal Amerika Serikat, Allan Nairn, membongkar sisi gelap pemikiran Prabowo Subianto. Dia mengaku melanggar janji untuk tutup mulut demi kepentingan publik.

"Saya pikir kerugian yang saya hadapi ketika melanggar anonimitas yang saya janjikan ke Prabowo tidak sebanding dengan kerugian yang lebih besar bagi rakyat Indonesia," ujarnya melalui sebuah tulisan di blog-nya, Ahad, 22 Juni 2014.

Menurut Nairn, pemikiran Prabowo terungkap dalam wawancara off the record yang dilakukan di kantor perusahaan milik eks Komandan Jenderal Kopassus itu pada Juni dan Juli 2001. Kepada Nairn, Prabowo mengecam demokrasi di Indonesia, menyebut mendiang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai presiden buta, dan membayangkan diri menjadi seorang diktator.

Menurut Nairn, pemikiran ini harus dibuka karena relevan dengan kondisi saat ini. Prabowo, katanya, termasuk salah satu calon presiden yang akan dipilih masyarakat pada 9 Juli nanti. Karena itu, Nairn menganggap publik berhak mengetahui pemikiran Prabowo tentang negara, militer, dan pemimpin terdahulu. (Baca: Wartawan Investigasi Bongkar Rahasia Prabowo)

Nairn mewawancarai Prabowo sekitar Juni dan Juli 2001. Menurut wartawan kawakan yang meraih sejumlah penghargaan itu, wawancara tatap muka dilakukan di kantor perusahaan milik Prabowo di Mega Kuningan, Jakarta.

Prabowo diharapkan mau membuka informasi soal kasus pembantaian di Dili pada 12 November 1991 (dikenal sebagai Insiden Santa Cruz) secara off the record. Namun, eks Komandan Jenderal Kopassus itu tak mau membuka banyak informasi. Prabowo, kata Nairn, malah mengalihkan pembicaraan ke permasalahan lain.

"Prabowo berbicara tentang fasisme, demokrasi, kebijakan membunuh dalam tubuh TNI/ABRI, serta hubungan antara dirinya dengan Pentagon dan intelijen Amerika," ujar Nairn.

Sebelum mengungkap hasil wawancaranya dengan Prabowo, Nairn sempat menghubungi Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu. Dia meminta izin mengungkap wawancara off the record itu. Namun, Prabowo tak kunjung memberikan balasan.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan Prabowo tak pernah menerima surat permintaan mengungkap wawancara off the record dari Nairn. "Tidak pernah ada surat permintaan pembukaanoff the record," katanya saat dihubungi, Jumat, 27 Juni 2014. Fadli juga membantah Prabowo pernah melakukan wawancara dengan Allan Nairn.
ANTON WILLIAM | REZA ADITYA

Wawancara Allan Tunjukkan Sikap Prabowo

Pengamat: Wawancara Allan Tunjukkan Sikap Prabowo  

SABTU, 28 JUNI 2014 | 06:56 WIB
Pengamat: Wawancara Allan Tunjukkan Sikap Prabowo  
Hermawan Sulistyo. TEMPO/ Rini PWI
TEMPO.CO Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hermawan Sulistyo, meyakini adanya rekaman wawancara antara jurnalis investigasi asal Amerika Allan Nairn dan calon presiden Prabowo Subianto pada tahun 2001.

Hermawan juga mempercayai rekaman off the record yang dipublikasikan oleh Allan dalam blognya itu merupakan kebenaran dan sisi lain dari karakter Prabowo. (Baca: Wartawan Investigasi Bongkar Rahasia Prabowo.) "Saya kenal baik dengan Allan, dan saya mempercayai Allan sebagai wartawan andal. Percakapan itu, saya tidak meragukannya," katanya saat dihubungi, Jumat, 27 Juni 2014.

Hermawan setuju dengan alasan Allan membagikan rekaman meski off the record kepada masyarakat. Musababnya, kata dia, ini demi kepentingan publik dan masyarakat Indonesia jelang pemilihan presiden yang waktunya kurang-lebih dua pekan lagi.

Setelah mendapat informasi dari Allan, masyarakat Indonesia diharapkan tahu karakter Prabowo yang temperamental dan cenderung fasis. Apalagi, Hermawan melanjutkan, ketika Prabowo membandingkan dan menghina fisik mantan presiden Aburrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur dengan menyebut buta dan tak layak jadi presiden.

"Pernyataan itu tentu menyakitkan Nadhlatul Ulama, komunitas pondok pesantren, simpatisan Gus Dur, dan juga orang cacat," ujarnya. "Dan itu juga menghina rakyat Indonesia dan menghina demokrasi karena Gus Dur dipilih secara demokratis."

Rahasia Prabowo Subianto dibongkar wartawan investigasi Allan Nairn. Melalui blog, wartawan kelahiran Morristown, New Jersey, Amerika Serikat, itu mengungkap sisi gelap pemikiran calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya itu.

Nairn mewawancarai Prabowo sekitar Juni dan Juli 2001. Menurut wartawan kawakan yang meraih sejumlah penghargaan itu, wawancara tatap muka dilakukan di kantor perusahaan milik Prabowo di Mega Kuningan, Jakarta.

Banyak hal yang secara off the record terungkap pada wawancara itu. Seperti sisi lain kekejaman Prabowo dan sikap ambisiusnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan Prabowo tak pernah menerima surat permintaan mengungkap wawancara off the record dari Allan. "Tidak pernah ada surat permintaan pembukaan off the record," katanya saat dihubungi pada Jumat, 27 Juni 2014. Fadli juga membantah Prabowo pernah melakukan wawancara dengan Allan. (Baca: Tim Prabowo Bantah Diwawancarai Allan Nairn)

REZA ADITYA

VIDEO: SEKITAR MASALAH PEMECATAN PRABOWO

SEKITAR MASALAH PEMECATAN PRABOWO  DARI KEMILITERAN

Silahkan klik link berikut ini:

Monday, 17 March 2014

Hilmar Farid : Warisan Kunci Politik Orde Baru adalah Kemiskinan Imajinasi Politik, Sosial, dan Kultural!


Hilmar Farid : Warisan Kunci Politik Orde Baru adalah Kemiskinan Imajinasi Politik, Sosial, dan Kultural!

Soeharto-kostrad-300x213
PASCA Orde Baru (Orba), membicarakan Peristiwa pembantaian massal 1965 bukan lagi suatu hal yang tabu.  Sayangnya, cara pandang terhadap Peristiwa itu sendiri masih parsial. Sebagian besar pengkaji dan pemerhati salah satu tragedi terbesar di dunia pasca Perang Dunia II, melihatnya melulu dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak salah sesungguhnya, tetapi menganggap Peristiwa tersebut sebagai semata persoalan HAM merupakan sebuah kekeliruan besar dalam memahami sejarah perkembangan ekonomi-politik Indonesia pasca tragedi tersebut. Salah seorang yang mencoba keluar dari mainstream HAM itu adalah Hilmar Farid, sejarawan dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) yang juga merupakan pengajar di Cultural Studies Fakultas Ilmu Budaya  Universitas Indonesia (FIB-UI). Dalam perbincangannya dengan Fildzah Izzati dari Left Book Review (LBR), Fay (demikian ia biasa disapa) mengatakan bahwa Peristiwa 1965 itu sangat mempengaruhi tidak saja perkembangan politik kelas (buruh, tani, perempuan) hingga saat ini, tapi juga menjadi syarat penting bagi perkembangan kapitalisme di Indonesia. Lalu bagaimana pembunuhan massal 1965 terjadi, dengan tujuan apa, dan bagaimana pengaruhnya hingga kini? Berikut petikannya:
 Hilmar Farid
Dalam salah satu tulisan Anda, disebutkan bahwa pembunuhan massal 1965 lebih dari sekedar pelanggaran HAM, tapi juga berkaitan sangat erat dengan kondisi ekonomi politik pada masa itu, dimana penghancuran gerakan buruh, tani, dan ormas progresif secara sistematis merupakan bagian tak terpisahkan dari proses akumulasi primitif yang terjadi. Bisakah Anda jelaskan hal ini lebih lanjut?
Pertama mesti diingat bahwa pembunuhan massal 1965 tidak terjadi secara acak. Pembunuhan itu dilakukan secara teratur, sistematis, dan dengan sasaran yang jelas: serikat –serikat buruh, petani dan kekuatan politik berbasis kelas. Pembunuhan bukanlah ‘amuk massa’ seperti yang coba dikesankan banyak orang, melainkan rangkaian tindakan yang sistematis dan terencana, melibatkan birokrasi dan organisasi anti-komunis. Orang ditangkap dan ditahan di kantor polisi atau markas militer, lalu secara bertahap dibawa pergi untuk dibunuh. Tujuannya jelas untuk menghabisi kekuatan politik berbasis kelas. Di sektor tertentu seperti industri minyak yang memerlukan tenaga trampil, pembersihan tidak mungkin dilakukan menyeluruh. Alhasil kaum buruh yang bergabung dengan organisasi kiri tidak dibunuh tapi bekerja di bawah todongan senjata. Praktek represi semacam ini masih kita lihat pada tahun 1980an dan bahkan 1990an. Semua dilakukan sangat sistematis untuk menyebar ketakutan.
Semua ini, saya kira, menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya adalah sebuah upaya untuk mempercepat proses akumulasi kapital. Semua kekuatan yang menghalangi potensi akumulasi itu dihancurkan. Misalnya di Sumatera Timur, Jawa Timur, atau Bali, di mana kerjasama atau gotong royong – kalau meminjam istilah Sukarno – dan kolektivitas masih sangat tinggi. Pembunuhan massal di sini bukan hanya berarti hilangnya nyawa manusia, tapi juga hancurnya sistem sosial yang mereka hidupi. Di Bali, orang ‘berkesenian’ itu sebagai bagian dari hidupnya sehari-hari. Penari, pematung, pelukis itu juga bertani karena memang bidang-bidang kegiatan itu tidak dilihat terpisah. Kalau petani berkumpul menunggu datangnya panen, ya menari, melukis dan sebagainya. Tapi sekarang menari jadi komoditas dan terpisah dari kehidupan petani. Anak-anak belasan tahun jadi ‘penari profesional,’ tampil di depan turis dengan bayaran tidak seberapa. Pertunjukan yang biasanya beberapa jam disingkat-padatkan agar sesuai dengan selera turis. Perubahan sikap, cara pandang, dan praktek berkesenian ini bukan sesuatu yang alamiah sekadar mengikuti perkembangan zaman. Zaman tidak berubah dengan sendirinya. Kapital di Indonesia dan Bali pada khususnya bisa tumbuh berkembang menjalar ke segala bentuk kehidupan karena adanya represi. Pembunuhan massal berperan penting menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial dan budaya, menyiapkan ‘lahan’ bagi akumulasi kapital.
Akumulasi kapital di mana pun juga harus memiliki titik awal. Dalam buku Kapital, Marx menyebutnya ‘akumulasi asali’ atau sering juga diterjemahkan sebagai ‘akumulasi primitif.’ Proses akumulasi asali ini selalu melibatkan kekerasan seperti land enclosure di Inggris, kolonialisme di Asia, dan sebagainya. Pembunuhan massal 1965, menurut saya, adalah salah satu momen akumulasi asali yang menghancurkan sistem sosial dan kekuatan politik yang menghalangi ekspansi kapital.

… apa yang terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya adalah sebuah upaya untuk mempercepat proses akumulasi kapital. Semua kekuatan yang menghalangi potensi akumulasi itu dihancurkan.


Bagaimana Anda memandang peristiwa 1965 dan kaitannya dengan kapitalisme serta gerakan buruh saat ini?
Saat ini ingatan buruh mengenai peristiwa 1965 sendiri saya kira sangat terbatas, tapi bukan berarti tidak ada pengaruh sama sekali. Pewarisan ingatan dalam gerakan buruh juga masih berjalan sampai sekarang, seperti terlihat dari stigma ‘komunis’ yang masih kerap digunakan untuk memukul lawan. Bedanya mungkin sekarang stigmatersebut sudah tidak efektif seperti dulu. Kalau di masa Orde Baru dituduh komunis akibatnya bisa fatal. Orang dipenjara, disiksa, dan bahkan dibunuh karena tuduhan itu. Sekarang sudah beda. Stigma komunis tidak lagi efektif. Yang dituduh sekarang malah balik nantang: kalau komunis memangnya kenapa?

Selain itu, perubahan apa yang terjadi pada formasi politik kelas di Indonesia pasca 1965?
Ini menarik. Sebelum 1965 diferensiasi sosial itu ada, tapi belum begitu menonjol. Tentu ada yang kaya dan ada yang miskin, tapi perbedaannya belum begitu tajam. Walau begitu politik yang berbasis kelas justru kuat. Serikat buruh kuat, serikat tani kuat, organisasi berbasis kelas ada di mana-mana, partai politik pun berbasis kelas. Ideologi yang berbasis kelas pun sangat menonjol. Setelah 1965 keadaan berubah. Diferensiasi sosial menjadi semakin menonjol, perbedaan kaya-miskin sangat tajam. Tapi pada saat bersamaan ekspresi politik berbasis kelas dihabisi. Di daerah pedesaan, misalnya, sewaktu ada Revolusi Hijau pada akhir 1960an, terjadi diferensiasi sosial yang hebat akibat pengenalan teknologi. Terjadi proletarianisasi di desa-desa dalam skala yang masif. Perbedaan dan ketimpangan kelas menjadi menonjol. Tapi pada saat bersamaan, penguasa Orba memberlakukan kebijakan ‘massa mengambang’ yang melarang kegiatan politik berbasis kelas, apalagi di desa. Akibatnya ekspresi politik meluap ke samping dan menjadi konflik horizontal antar agama dan etnik. Prakteknya masih kita rasakan sampai sekarang.

Anda sering mengatakan bahwa kapital adalah relasi sosial, bukan sekedar kepentingan borjuis semata di dalamnya. Bagaimana menjelaskan posisi tersebut dalam konteks saat ini dan kaitannya dengan 1965?
Saya bertolak dari pemikiran Marx dalam Kapital yang mengatakan kapital bukanlah benda (thing). Di sini saya berbeda misalnya dari Richard Robison yang dalam Rise of Capital menganggap kapital itu sama dengan modal uang. Mereka yang punya uang banyak bisa menguasai produksi secara keseluruhan dan menjadi dominan dalam politik. Seringkali lupa bahwa uang hanya mungkin dilipatgandakan kalau ada kerja atau gerak yang menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, prasyarat akumulasi kapital itu bukan hanya adanya uang dalam jumlah tertentu, tapi juga adanya akses terhadap bahan mentah yang akan diolah dan juga – ini mungkin paling penting – tersedianya tenaga kerja yang bisa dibeli. Kapital adalah kuasa untuk menggerakkan seluruh proses ini, bukan cuma uangnya.
Pembunuhan massal 1965 menurut saya punya fungsi ‘membersihkan lahan’ agar akumulasi kapital bisa berjalan. Kuncinya bukan pada ketersediaan uang, tapi pada ketersediaan bahan mentah dan tenaga kerja, dengan titik berat pada yang belakangan, karena ketersediaan bahan mentah juga mensyaratkan adanya tenaga kerja yang mengambil dan menyediakannya. Di masa sebelumnya, orang tidak tertarik untuk menjual tenaga kerja kepada pemilik uang, karena masih ada banyak cara lain menyambung hidup. Sejarah dunia memperlihatkan bahwa orang kemudian dipaksa agar tunduk pada hukum akumulasi kapital. Pembunuhan massal 1965 di Indonesia adalah salah satu episode paksaan itu.
Robison dalam Rise of Capital sepertinya mengabaikan soal itu. Ia sibuk membandingkan kekayaan para pemodal dan jaringan politiknya dengan penguasa negara. Informasinya bisa saja penting, tapi pertanyaan pentingnya: yang mau dijelaskan kemudian apa? Ini kan seperti who’s who dalam bisnis di Indonesia. Sementara tentang peristiwa 1965 yang begitu sentral dalam ‘kebangkitan kapital’ di Indonesia hampir tidak disebut sama sekali, hanya beberapa baris saja.

Pembunuhan massal 1965 menurut saya punya fungsi ‘membersihkan lahan’ agar akumulasi kapital bisa berjalan. Kuncinya bukan pada ketersediaan uang, tapi pada ketersediaan bahan mentah dan tenaga kerja, dengan titik berat pada yang belakangan, karena ketersediaan bahan mentah juga mensyaratkan adanya tenaga kerja yang mengambil dan menyediakannya.


Bagaimana pendapat Anda mengenai kajian-kajian akademik tentang Peristiwa 1965 yang ada hingga saat ini? Apa tugas yang belum diselesaikan baik oleh para ilmuwan sosial politik maupun sejarawan terkait pembunuhan massal 1965?
Masih banyak yang perlu dikerjakan, terutama memeriksa dampak dari pembunuhan massal terhadap berbagai cabang atau sektor industri secara empirik. Sektor pariwisata di Bali, misalnya, pembunuhan massal di sana termasuk yang paling masif secara proporsi. Saya kira ini banyak pengaruhnya terhadap cara pandang orang atas kehidupan sosial, praktek ekonomi dan politik. Pembunuhan massal juga berpengaruh terhadap pola kepemilikan tanah. Ernst Utrecht, seorang ahli hukum dan sosiologi, mencatat bahwa setelah 1965, terjadi land reform terbalik. Artinya tanah yang sudah didistribusi kepada rakyat di bawah ketentuan UUPA 1960 dirampas lagi oleh para pemilik yang lama.
Kita juga perlu meneliti lebih mendalam tentang dampak pembunuhan massal, dan represi yang berkelanjutan, terhadap reproduksi sosial dalam masyarakat. Sejak awal kampanye anti-komunis terarah secara khusus terhadap perempuan. Gerwani dituduh bikin orgy di Lubang Buaya, menari telanjang sambil menyilet tubuh para jenderal. Perempuan yang mulai tumbuh sebagai kekuatan politik dihancurkan secara fisik dan simbolik sekaligus. Berita bohong tentang kemaluan para jenderal yang dipotong menyebar kebencian dan ketakutan bukan hanya terhadap aktivis Gerwani, tapi pada semua perempuan yang berpolitik. Dan sejak itulah serangan yang sistematis dilakukan terus-menerus terhadap perempuan. Salah satu episode yang paling mengerikan dari rangkaian serangan itu adalah program KB atau Keluarga Berencana. Sasarannya tidak lain adalah tubuh perempuan sendiri dan kendali perempuan atas kemampuan reproduksinya. Dari banyak sumber, saya dengar bagaimana para ibu dan juga perempuan remaja di masa itu dikejar-kejar untuk dipaksa pakai kontrasepsi. Perempuan diperlakukan seperti ternak saja. Dan untuk itu Soeharto dapat penghargaan karena mampu ‘mengendalikan pertumbuhan penduduk.’ Mengerikan.

Soeharto diantara para Jenderal, 1972 (foto: Kostrad)
Soeharto diantara para Jenderal, 1972 (foto: Kostrad)


Menurut Anda, bagaimana kaitan antara konsolidasi demokrasi yang buntu sekarang ini dengan warisan politik Orde Baru?
Wah, ini pertanyaan berat. Tanpa bermaksud menyederhanakan masalah saya kira warisan politik Orde Baru yang paling bermasalah dan sulit diatasi adalah kemiskinan imajinasi. Bukan hanya imajinasi politik, tapi juga imajinasi sosial dan kultural. Sederhananya begini: orang kesulitan membayangkan sistem politik atau bentuk masyarakat yang ideal. Kita sering dengar orang bicara sosialisme, tapi yang dimaksud itu apa? Masyarakat sosialis di Indonesia hari ini artinya apa? Jangan dulu kita bicara tentang kesadaran rakyat secara umum, di kalangan aktivis saja saya kira soal ini belum jelas. Dan ini warisan Orde Baru yang hebat, kemiskinan imajinasi.

Bagaimana pendapat Anda mengenai politik Kelas saat ini? Bagaimana signifikansi dan tantangan terbesarnya? 
Saya kira dalam 10-15 tahun terakhir, ekspresi politik kelas sudah muncul kembali. Ada gerakan buruh yang kuat, gerakan tani juga marak, kelas menengah pun begitu. Walau begitu pengaruhnya terhadap politik nasional yangmainstream dalam arti komposisi di DPR, institusi pemerintah dan sebagainya, masih sangat terbatas. Kecenderungannya tentu akan meningkat karena kesenjangan sosial yang menjadi basis kemunculannya juga semakin meningkat.

Bagaimana pandangan Anda mengenai gerakan-gerakan rakyat (buruh, tani, nelayan, miskin kota) saat ini? Di mana dan bagaimanakah posisi mereka saat ini?
Kita perlu jelas dulu apa dan siapa yang dimaksud ‘gerakan rakyat’ ini. Di masa kekuasaan Soeharto ‘gerakan rakyat’ ini termasuk siapapun yang terlibat dalam perlawanan terhadap rezim otoriter. Tapi sekarang saya kira perlu pengertian yang lebih spesifik. Tidak semua yang terlibat ‘gerakan rakyat’ di masa lalu punya agenda sosial dan politik yang sama hari ini. Politik berbasis kepentingan sosial atau kelas semakin kuat. Kelas menengah yang dulu bersekutu atau bersimpati pada gerakan buruh karena merasa sama-sama menentang Orde Baru, sekarang bisa berbalik mengecam gerakan buruh karena dianggap mengganggu stabilitas, bikin macet, dan seterusnya.
Era ‘gerakan moral’ yang menentang Orde Baru karena tidak suka pada pemikiran dan praktek yang dianggap ‘jahat’ sudah berakhir. Kategori moral yang dulu menjadi dasar bergeraknya sekarang tidak lagi ampuh. Bagi gerakan buruh, perlawanan tidak terbatas pada pengusaha yang curang atau jahat, tapi pada sistem produksi yang melemahkan posisi mereka secara keseluruhan. Bagi petani, masalahnya bukan apakah pemilik pertambangan atau perkebunan yang menggusur tanah mereka itu lalim atau saleh, tapi penggusuran tanah itu sendirilah yang jadi masalah, terlepas dari apakah pelakunya baik atau tidak.
Kekuatan gerakan rakyat yang berbasis kelas saya kira semakin kuat walau pengaruhnya masih terbatas. Sekarang bergantung pada kemampuan gerakan itu menjawab ketegangan sosial dari akarnya, dan itu hanya mungkin terjadi kalau ada kombinasi dari berbagai gerakan itu. Tugas aktivis dan organisasi politik yang ada sekarang adalah ‘menjahit’ gerakan yang spesifik menjadi perlawanan umum. Dan untuk itu imajinasi politik mutlak diperlukan.

Tanpa bermaksud menyederhanakan masalah saya kira warisan politik Orde Baru yang paling bermasalah dan sulit diatasi adalah kemiskinan imajinasi. Bukan hanya imajinasi politik, tapi juga imajinasi sosial dan kultural.


Anda salah satu figur yang ikut dalam proses kemenangan Jokowi di Pemilukada Jakarta. Bagaimana Anda memaknai kemenangan Jokowi terhadap proses pengorganisasian rakyat yang berlawan sekarang?
Kalau waktu itu, saya tinggal tidur pun, Jokowi tetap menang. Saya hanya bantu kampanye dan menggerakkan relawan di tingkat kecamatan saja. Memang peran dari partai pendukung, kelompok relawan, simpatisan dan sebagainya sangat penting, tapi tidak kalah penting adalah sosok Jokowi sendiri yang berhasil memberi wajah pada keresahan orang yang menahun terhadap kekuasaan korup di Jakarta. Kombinasi ini, yang saya kira, memungkinkan mobilisasi dukungan yang begitu besar dan tidak ada bandingannya dalam pilkada di Jakarta.

Bagaimana hubungan kepopuleran figur Jokowi dengan proses demokratisasi di Indonesia umumnya pasca Orba?
Popularitas itu di mana pun adalah pedang bermata dua. Demokrasi pada dasarnya memerlukan demos yang kuat. Ada kumpulan orang yang kuat dan mandiri. Jokowi saat ini mendorong munculnya demos yang kuat. Orang berani menuntut hak-hak yang diabaikan selama bertahun-tahun, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik yang lain. Tapi popularitas ini juga bisa berbalik kalau orang terbuai dan kemudian melihat Jokowi sebagai semacam ratu adil yang akan menyelesaikan segalanya tanpa mereka perlu berbuat sesuatu. Orang tidak bangkit menjadi demos yang kuat, tapi akhirnya hanya ‘menitipkan nasib’ saja pada figur seperti Jokowi.

Jokowi bukan superman yang bisa mengerjakan segalanya. Kalau orang hanya ‘menitipkan nasib’ dan menunggunya membuat perubahan, saya kira pada akhirnya Jokowi akan kewalahan juga.


Menurut Anda, apa batas-batas politik dari politisasi kepopuleran Jokowi yang ada sekarang? Bagaimana mengatasi batas-batas tersebut?
Batas-batas politik yang berbasis pada popularitas tokoh saya kira adalah keterbatasan tokoh itu sendiri. Jokowi bukan superman yang bisa mengerjakan segalanya. Kalau orang hanya ‘menitipkan nasib’ dan menunggunya membuat perubahan, saya kira pada akhirnya Jokowi akan kewalahan juga. Karena itu yang paling penting, saya kira, menggerakkan masyarakat agar aktif mendukung perubahan yang sedang dirintisnya. Bukan sekadar mendukung Jokowi sebagai figur, tapi mendukung gagasan dan praktek Jakarta Baru. Masyarakat yang selama ini tidak terorganisir, jalan sendiri-sendiri, perlu menghimpun diri dan mendukung perubahan. Ruangnya sudah terbuka sekarang, jadi tidak ada alasan untuk berdiam diri.

Bagaimana Anda melihat pengorganisiran rakyat melalui komunitas warga sebagai lokus potensial radikalisasi perlawanan rakyat kini? Apa Anda sependapat dengan posisi ini?
Tergantung. Kalau warga dipahami sebagai sebuah kategori politik, sebagai padanan dari citizen, saya kira itu baik. Di sini warga berarti orang yang dilengkapi dengan hak-hak dasar dan juga kesempatan yang sama. Asal-usulnya dalam Revolusi Prancis, ketika orang yang semula dianggap lebih rendah memperjuangkan persamaan dan merumuskan sosok baru itu dalam konsep citizen. Politik warga dalam pengertian itu tentu baik sekali dan saya kira bisa menjadi lokus perlawanan radikal. Pemenuhan hak-hak warga itu dengan sendirinya akan menuntut perubahan sistem sosial yang menjadi agenda gerakan kiri.
Tapi yang jadi masalah sekarang, ada juga yang melihat ‘warga’ ini sebagai kategori sosial. Perbedaan sosial, terutama perbedaan kelas, diabaikan di sini. Orang bicara tentang ‘kepentingan warga’ padahal yang dimaksud adalah kepentingan kelas tertentu yang mengatasnamakan ‘warga.’ Kecenderungan ini, saya kira, justru menghalangi perubahan sosial, karena berasumsi bahwa semua orang pada dasarnya sama dan yang diperlukan bukan perubahan melainkan perbaikan atau reformasi saja. Pendekatan ini sejalan dengan kritik moral yang sibuk memblejetikeburukan para pemimpin tanpa memedulikan sistem itu sendiri. Mengutuk pejabat yang korup, tapi tidak mau memperjuangkan demokrasi sejati untuk mengikis kesempatan korupsi.

Bagaimana pendapat Anda mengenai potensi kemenangan politik perlawanan rakyat kini? Apakah dimungkinkan?
Saya kira potensi itu lebih besar dari 10-20 tahun lalu. Sentimen orang terhadap sistem sudah jauh lebih besar daripada dulu. Semakin banyak orang yang melihat masalahnya bukan pada orang yang mengendalikan sistem, tapi pada sistem itu sendiri. Insiden seperti bayi yang meninggal karena tidak ada rumah sakit yang mau menerima membuat semakin banyak orang sadar bahwa ada yang salah dengan sistem. Dan tumbuh juga kesadaran bahwa semua itu mungkin terjadi pada diri kita suatu saat. Nah, sentimen yang semakin kuat ini pada akhirnya berpengaruh juga pada kerja birokrasi. Sekarang ini semua gubernur dan bupati berlomba menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, setidaknya di tingkat retorika. Terlepas dari apakah itu dijalankan atau tidak, tapi jelas bahwa keinginan mereka didorong oleh perlawanan rakyat dan sentimen publik yang ditimbulkan oleh perlawanan tersebut.
Tentu orang bisa mencela, ‘itu semua hanya pencitraan.’ Kritik semacam itu saya kira tidak ada gunanya bagi gerakan. Persoalan kita bukan pada apakah bupati atau gubernur itu berniat baik atau tidak, tapi apakah ia menjalankan apa yang menjadi tuntutan masyarakat atau tidak. Kalau dia mau bekerja keras memberi pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis agar bisa dipilih kembali, kenapa tidak? Sebelum ini orang yang mau menang pilkada atau pilpres cukup punya uang saja, bayar orang jadi pendukung, beli suara kalau perlu. Tapi karena ada perlawanan yang menuntut keadilan dalam sistem, ada sentimen publik yang kuat, mau tidak mau para calon harus mempertimbangkan dimensi itu. Dalam konteks ini, saya kira potensi politik bagi gerakan perlawanan untuk ‘naik’ mempengaruhi politik mainstream dengan sendirinya semakin besar.
Sumber: http://indoprogress.com/2013/07/hilmar-farid-warisan-kunci-politik-orde-baru-adalah-kemiskinan-imajinasi-politik-sosial-dan-kultural/


comments powered by Disqus