Sunday, 20 July 2014

BUNG SABAR ANANTAGUNA BERISTIRAHAT DI KEDAMAIAN ABADI

http://lembaga-pembela-korban-1965.blogspot.nl/2014/07/bung-sabar-anantaguna-beristirahat-di.html

BUNG SABAR ANANTAGUNA BERISTIRAHAT DI KEDAMAIAN ABADI

Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65), Nederland dan seluruh pendukungnya menyatakan duka cita mendalam atas meninggalnya Bung Sabar Anantaguna  pada hari Jumat 18 Juli 2014 di Jakarta. Almarhum adalah salah satu korban kebiadaban rejim Orde Baru/Suharto, yang memenjarakannya selama 13 tahun tanpa proses pengadilan dan tak pernah diadili.

Almarhum (kelahiran Klaten, Jawa Tengah 09 Agustus 1930) selama hayatnya aktif dalam pergerakan di bidang budaya dan politik demi terwujudnya Indonesia yang demokratik dan merakyat (baca: http://www.historia.co.id/artikel/persona/1430/Majalah-Historia/Berpulangnya_Sang_Penyair_Kiri  )

Semoga almarhum diterima Allah SWT dengan limpahan kasih sayangNya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkannya tabah dan sabar dalam menghadapi situasi tersebut. Karya-karya almarhum akan merupakan api penyemangat bagi kita dan generasi mendatang dalam perjuangan untuk mewujudkan Indonesia Hebat.

Selamat beristirahat Bung Sabar Anantaguna di kedamaian abadi !!!.

Nederland, 19 Juli 2014
A/n Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65) Nederland:
MD Kartaprawira (Ketua Umum), Suranto Pronowardojo (Sekretaris I)


Tuesday, 1 July 2014

PERNYATAAN: LEMBAGA PEMBELA KORBAN 1965 DUKUNG JOKO WIDODO

LEMBAGA PEMBELA KORBAN 1965
(vereniging ter verdediging van de slachtoffers van 1965)

KvK, Dossiernummer: 30324241
Sekretariat: Nijenheim 33-38, 3704 SE Zeist, Nederland
Tel. 030-6957875; E-mail: lbgpk.enamlima@gmail.com
_________________________________________________________________

Tanggal :01 Juli  2014
Nomor   : 01/LPK'65/I/2014
Perihal   : Pernyataan Dukung Jokowi

PERNYATAAN:
LEMBAGA PEMBELA KORBAN 1965 DUKUNG JOKO WIDODO


Sejak era rejim Suharto sampai era reformasi detik ini penyelenggara Negara Indonesia tetap tidak mau menuntaskan masalah Pelanggaran HAM berat 1965-66 dan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu lainnya. Mengenai Pelanggaran HAM berat 1965-66 mereka membisu, membuta dan menuli, menganggap seakan-akan di tahun 1965-66 tidak terjadi pelanggaran HAM  terhadap jutaan orang tak berdosa.

Kami, Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65), Nederland dan para pendukungnya  menginginkan hukum diterapkan dengan jujur tanpa manipulasi, tidak pilih kasih, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas. Di depan hukum semua kedudukannya sama. Impunitas dalam segala perwujudannya harus ditolak. Hukum dan keadilan harus ditegakkan meskipun besok langit runtuh.

Kami  (LPK65)  tidak kunjung lelah menuntut kepada penyelenggara Negara Republik Indonesia untuk menuntaskan kasus Pelanggaran HAM berat 1965-66 (kejahatan terhadap  kemanusiaan  terbesar sesudah Perang Dunia II) dan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu lainnya.  Kami terus menuntut ditegakkanya kebenaran dan keadilan bagi para korban pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, tidak tergantung agama, etnik, suku, ideology, kepartaian dan status sosial mereka.

Dalam pemilihan Presiden 09 Juli 2014 rakyat Indonesia dihadapkan pilihan dua pasangan capres-cawapres: (1) Prabowo-Hatta Rajasa dan (2) Joko Widodo-Jusuf Kalla. LPK65 setelah dengan cermat mempelajari rekam jejak dua pasangan tersebut dan menyadari bahwa kebuntuan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 harus didobrak demi kebenaran dan keadilan bagi para korban, maka kami menyatakan: MENDUKUNG  PASANGAN NO. 2  JOKO WIDODO – JUSUF KALLA.

Pernyataan  Jokowi  bahwa  akan menangani masalah kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk antara lain Pelanggaran HAM berat 1965-66, adalah suatu janji  yang harus dipenuhi dengan konsekwen, jujur dan adil apabila nanti dia terpilih sebagai presiden RI.

Kepada semua para korban pelanggaran HAM dan mereka yang merindukan serta mendambakan ditegakkannya HAM, kebenaran dan keadilan di Indonesia kami serukan juga untuk mendukung dan memilih  Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pillpres 09 Juli 2014.

Nederland,  01 Juli  2014,
A/n Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65) Nederland,
MD Kartaprawira (Ketua Umum), Suranto Pronowardojo (Sekretaris I)




Monday, 30 June 2014

TANTANGAN ALLAN NAIRN UNTUK JENDERAL PRABOWO

THURSDAY, JUNE 26, 2014

Tanggapan dan Beberapa Tantangan Saya untuk Jenderal Prabowo

Dalam kampanyenya hari ini, tim Jenderal Prabowo Subianto menyatakan bahwa TNI siap menangkap saya. Mereka klaim bahwa saya adalah bagian dari konspirasi pemerintah/bisnes Amerika Serikat terhadap. (Lihat tautan di bawah).

Juru bicara kampanye Budi Purnomo mengatakan, "Allan Nairn merupakan seorang jurnalis Amerika yang dikenal memiliki hubungan yang tidak baik dengan TNI. Menurutnya, Allan bahkan tercatat tujuh kali pernah masuk ke Indonesia secara ilegal.  'TNI bahkan pernah menyatakan akan menangkap Allan jika ia ketahuan kembali ke Indonesia,' jelasnya." 
(Merdeka.com, 26 Juni, 2014)

Sekarang saya tengah berada di Indonesia sehingga jika TNI ingin menangkap saya, mereka bisa melakukannya. (Informasi mengenai mengapa pemerintahan Presiden Soeharto serta TNI melarang saya masuk ke Indonesia sebagai "ancaman bagi keamanan nasional," lihat beberapa posting sebelumnya tentang perbincangan Jenderal Prabowo dan saya)

Jika Jenderal Prabowo ingin saya ditangkap karena apa yang telah saya tulis tentang dirinya, saya minta dia menyatakanya sendiri, bukan lewat jurubicara.


Menyoal tuduhan konyol bahwa saya bekerja sama dengan Amerika Serikat, siapa pun yang akrab dengan karya-karya saya, pasti tahu bahwa saya adalah musuh pemerintah Amerika Serikat beserta kepentingan korporasi-korporasinya.


Salah satu kritik utama saya kepada pemerintah dan bisnes Amerika Serikat selama 40 tahun terakhir adalah kebijakan-kebijakan mereka yang menghisap dan membunuh orang-orang miskin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.


Secara terbuka, saya menyerukan agar setiap presiden Amerika Serikat yang masih hidup, diadili dan dipenjarakan, karena mereka telah menyokong kekuatan-kekuatan yang membunuh warga sipil.


Satu dari banyak pihak yang dibantu Amerika Serikat dan membunuh warga sipil adalah TNI.  Dalam tubuh TNI  sendiri, Jenderal Prabowo sempat menjadi orang terdekat serta dilindungi Amerika Serikat. (Prabowo pernah menggambarkan kepada saya bahwa dirinya adalah "anak kesayangan Amerika").

Dalam pandangan saya, dua fakta terpenting tentang Prabowo adalah, pertama, ia membantai warga sipil, dan kedua, ia membunuh mereka dengan sokongan Amerika Serikat.

Saya ajukan beberapa tantangan untuk Anda, Jenderal:


Jenderal Prabowo, bersediakah Anda bergabung bersama saya untuk menyerukan agar para presiden Amerika Serikat diadili?


Terkait eksploitasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia dan isu kontrak-kontrak tambang, sudikah Anda, Jenderal Prabowo, bergabung bersama saya guna menyerukan agar Freeport McMoRan diusir dari Indonesia?


Tulisan saya tentang Prabowo akurat adanya. Jika Jenderal Prabowo ingin menyangkalnya, saya mempersilakan beliau untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik dan menghadapi saya di pengadilan Indonesia.

Allan Nairn
(http://www.allannairn.org/2014/06/tanggapan-dan-beberapa-tantangan-saya.html)


Link to view this post English

Tautan-tautan tentang pernyataan kampanye Prabowo:
"Jurnalis Asing Allan Nairn Jadi TO TNI"
"Kubu Prabowo sebut Allan Nairn 7 kali masuk RI secara ilegal"
"Konspirasi Jurnalis Asing Tak Akan Gembosi Prabowo"
"Timses cium ada campur tangan AS jegal Prabowo"
"PKS: Amerika harus terima kalau Prabowo jadi presiden"
"Bantah Wawancara Prabowo dengan Allan Nairn, Tantowi: Dia Musuh Negara"

Bongkar Rahasia Prabowo, Allan Nairn: Demi Publik

Bongkar Rahasia Prabowo, Allan Nairn: Demi Publik

JUM'AT, 27 JUNI 2014 | 09:10 WIB
Bongkar Rahasia Prabowo, Allan Nairn: Demi Publik
Allan Nairn. Kcpw.org
TEMPO.COJakarta - Wartawan investigasi asal Amerika Serikat, Allan Nairn, membongkar sisi gelap pemikiran Prabowo Subianto. Dia mengaku melanggar janji untuk tutup mulut demi kepentingan publik.

"Saya pikir kerugian yang saya hadapi ketika melanggar anonimitas yang saya janjikan ke Prabowo tidak sebanding dengan kerugian yang lebih besar bagi rakyat Indonesia," ujarnya melalui sebuah tulisan di blog-nya, Ahad, 22 Juni 2014.

Menurut Nairn, pemikiran Prabowo terungkap dalam wawancara off the record yang dilakukan di kantor perusahaan milik eks Komandan Jenderal Kopassus itu pada Juni dan Juli 2001. Kepada Nairn, Prabowo mengecam demokrasi di Indonesia, menyebut mendiang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai presiden buta, dan membayangkan diri menjadi seorang diktator.

Menurut Nairn, pemikiran ini harus dibuka karena relevan dengan kondisi saat ini. Prabowo, katanya, termasuk salah satu calon presiden yang akan dipilih masyarakat pada 9 Juli nanti. Karena itu, Nairn menganggap publik berhak mengetahui pemikiran Prabowo tentang negara, militer, dan pemimpin terdahulu. (Baca: Wartawan Investigasi Bongkar Rahasia Prabowo)

Nairn mewawancarai Prabowo sekitar Juni dan Juli 2001. Menurut wartawan kawakan yang meraih sejumlah penghargaan itu, wawancara tatap muka dilakukan di kantor perusahaan milik Prabowo di Mega Kuningan, Jakarta.

Prabowo diharapkan mau membuka informasi soal kasus pembantaian di Dili pada 12 November 1991 (dikenal sebagai Insiden Santa Cruz) secara off the record. Namun, eks Komandan Jenderal Kopassus itu tak mau membuka banyak informasi. Prabowo, kata Nairn, malah mengalihkan pembicaraan ke permasalahan lain.

"Prabowo berbicara tentang fasisme, demokrasi, kebijakan membunuh dalam tubuh TNI/ABRI, serta hubungan antara dirinya dengan Pentagon dan intelijen Amerika," ujar Nairn.

Sebelum mengungkap hasil wawancaranya dengan Prabowo, Nairn sempat menghubungi Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu. Dia meminta izin mengungkap wawancara off the record itu. Namun, Prabowo tak kunjung memberikan balasan.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan Prabowo tak pernah menerima surat permintaan mengungkap wawancara off the record dari Nairn. "Tidak pernah ada surat permintaan pembukaanoff the record," katanya saat dihubungi, Jumat, 27 Juni 2014. Fadli juga membantah Prabowo pernah melakukan wawancara dengan Allan Nairn.
ANTON WILLIAM | REZA ADITYA

Wawancara Allan Tunjukkan Sikap Prabowo

Pengamat: Wawancara Allan Tunjukkan Sikap Prabowo  

SABTU, 28 JUNI 2014 | 06:56 WIB
Pengamat: Wawancara Allan Tunjukkan Sikap Prabowo  
Hermawan Sulistyo. TEMPO/ Rini PWI
TEMPO.CO Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hermawan Sulistyo, meyakini adanya rekaman wawancara antara jurnalis investigasi asal Amerika Allan Nairn dan calon presiden Prabowo Subianto pada tahun 2001.

Hermawan juga mempercayai rekaman off the record yang dipublikasikan oleh Allan dalam blognya itu merupakan kebenaran dan sisi lain dari karakter Prabowo. (Baca: Wartawan Investigasi Bongkar Rahasia Prabowo.) "Saya kenal baik dengan Allan, dan saya mempercayai Allan sebagai wartawan andal. Percakapan itu, saya tidak meragukannya," katanya saat dihubungi, Jumat, 27 Juni 2014.

Hermawan setuju dengan alasan Allan membagikan rekaman meski off the record kepada masyarakat. Musababnya, kata dia, ini demi kepentingan publik dan masyarakat Indonesia jelang pemilihan presiden yang waktunya kurang-lebih dua pekan lagi.

Setelah mendapat informasi dari Allan, masyarakat Indonesia diharapkan tahu karakter Prabowo yang temperamental dan cenderung fasis. Apalagi, Hermawan melanjutkan, ketika Prabowo membandingkan dan menghina fisik mantan presiden Aburrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur dengan menyebut buta dan tak layak jadi presiden.

"Pernyataan itu tentu menyakitkan Nadhlatul Ulama, komunitas pondok pesantren, simpatisan Gus Dur, dan juga orang cacat," ujarnya. "Dan itu juga menghina rakyat Indonesia dan menghina demokrasi karena Gus Dur dipilih secara demokratis."

Rahasia Prabowo Subianto dibongkar wartawan investigasi Allan Nairn. Melalui blog, wartawan kelahiran Morristown, New Jersey, Amerika Serikat, itu mengungkap sisi gelap pemikiran calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya itu.

Nairn mewawancarai Prabowo sekitar Juni dan Juli 2001. Menurut wartawan kawakan yang meraih sejumlah penghargaan itu, wawancara tatap muka dilakukan di kantor perusahaan milik Prabowo di Mega Kuningan, Jakarta.

Banyak hal yang secara off the record terungkap pada wawancara itu. Seperti sisi lain kekejaman Prabowo dan sikap ambisiusnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan Prabowo tak pernah menerima surat permintaan mengungkap wawancara off the record dari Allan. "Tidak pernah ada surat permintaan pembukaan off the record," katanya saat dihubungi pada Jumat, 27 Juni 2014. Fadli juga membantah Prabowo pernah melakukan wawancara dengan Allan. (Baca: Tim Prabowo Bantah Diwawancarai Allan Nairn)

REZA ADITYA

VIDEO: SEKITAR MASALAH PEMECATAN PRABOWO

SEKITAR MASALAH PEMECATAN PRABOWO  DARI KEMILITERAN

Silahkan klik link berikut ini:

Monday, 17 March 2014

Hilmar Farid : Warisan Kunci Politik Orde Baru adalah Kemiskinan Imajinasi Politik, Sosial, dan Kultural!


Hilmar Farid : Warisan Kunci Politik Orde Baru adalah Kemiskinan Imajinasi Politik, Sosial, dan Kultural!

Soeharto-kostrad-300x213
PASCA Orde Baru (Orba), membicarakan Peristiwa pembantaian massal 1965 bukan lagi suatu hal yang tabu.  Sayangnya, cara pandang terhadap Peristiwa itu sendiri masih parsial. Sebagian besar pengkaji dan pemerhati salah satu tragedi terbesar di dunia pasca Perang Dunia II, melihatnya melulu dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak salah sesungguhnya, tetapi menganggap Peristiwa tersebut sebagai semata persoalan HAM merupakan sebuah kekeliruan besar dalam memahami sejarah perkembangan ekonomi-politik Indonesia pasca tragedi tersebut. Salah seorang yang mencoba keluar dari mainstream HAM itu adalah Hilmar Farid, sejarawan dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) yang juga merupakan pengajar di Cultural Studies Fakultas Ilmu Budaya  Universitas Indonesia (FIB-UI). Dalam perbincangannya dengan Fildzah Izzati dari Left Book Review (LBR), Fay (demikian ia biasa disapa) mengatakan bahwa Peristiwa 1965 itu sangat mempengaruhi tidak saja perkembangan politik kelas (buruh, tani, perempuan) hingga saat ini, tapi juga menjadi syarat penting bagi perkembangan kapitalisme di Indonesia. Lalu bagaimana pembunuhan massal 1965 terjadi, dengan tujuan apa, dan bagaimana pengaruhnya hingga kini? Berikut petikannya:
 Hilmar Farid
Dalam salah satu tulisan Anda, disebutkan bahwa pembunuhan massal 1965 lebih dari sekedar pelanggaran HAM, tapi juga berkaitan sangat erat dengan kondisi ekonomi politik pada masa itu, dimana penghancuran gerakan buruh, tani, dan ormas progresif secara sistematis merupakan bagian tak terpisahkan dari proses akumulasi primitif yang terjadi. Bisakah Anda jelaskan hal ini lebih lanjut?
Pertama mesti diingat bahwa pembunuhan massal 1965 tidak terjadi secara acak. Pembunuhan itu dilakukan secara teratur, sistematis, dan dengan sasaran yang jelas: serikat –serikat buruh, petani dan kekuatan politik berbasis kelas. Pembunuhan bukanlah ‘amuk massa’ seperti yang coba dikesankan banyak orang, melainkan rangkaian tindakan yang sistematis dan terencana, melibatkan birokrasi dan organisasi anti-komunis. Orang ditangkap dan ditahan di kantor polisi atau markas militer, lalu secara bertahap dibawa pergi untuk dibunuh. Tujuannya jelas untuk menghabisi kekuatan politik berbasis kelas. Di sektor tertentu seperti industri minyak yang memerlukan tenaga trampil, pembersihan tidak mungkin dilakukan menyeluruh. Alhasil kaum buruh yang bergabung dengan organisasi kiri tidak dibunuh tapi bekerja di bawah todongan senjata. Praktek represi semacam ini masih kita lihat pada tahun 1980an dan bahkan 1990an. Semua dilakukan sangat sistematis untuk menyebar ketakutan.
Semua ini, saya kira, menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya adalah sebuah upaya untuk mempercepat proses akumulasi kapital. Semua kekuatan yang menghalangi potensi akumulasi itu dihancurkan. Misalnya di Sumatera Timur, Jawa Timur, atau Bali, di mana kerjasama atau gotong royong – kalau meminjam istilah Sukarno – dan kolektivitas masih sangat tinggi. Pembunuhan massal di sini bukan hanya berarti hilangnya nyawa manusia, tapi juga hancurnya sistem sosial yang mereka hidupi. Di Bali, orang ‘berkesenian’ itu sebagai bagian dari hidupnya sehari-hari. Penari, pematung, pelukis itu juga bertani karena memang bidang-bidang kegiatan itu tidak dilihat terpisah. Kalau petani berkumpul menunggu datangnya panen, ya menari, melukis dan sebagainya. Tapi sekarang menari jadi komoditas dan terpisah dari kehidupan petani. Anak-anak belasan tahun jadi ‘penari profesional,’ tampil di depan turis dengan bayaran tidak seberapa. Pertunjukan yang biasanya beberapa jam disingkat-padatkan agar sesuai dengan selera turis. Perubahan sikap, cara pandang, dan praktek berkesenian ini bukan sesuatu yang alamiah sekadar mengikuti perkembangan zaman. Zaman tidak berubah dengan sendirinya. Kapital di Indonesia dan Bali pada khususnya bisa tumbuh berkembang menjalar ke segala bentuk kehidupan karena adanya represi. Pembunuhan massal berperan penting menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial dan budaya, menyiapkan ‘lahan’ bagi akumulasi kapital.
Akumulasi kapital di mana pun juga harus memiliki titik awal. Dalam buku Kapital, Marx menyebutnya ‘akumulasi asali’ atau sering juga diterjemahkan sebagai ‘akumulasi primitif.’ Proses akumulasi asali ini selalu melibatkan kekerasan seperti land enclosure di Inggris, kolonialisme di Asia, dan sebagainya. Pembunuhan massal 1965, menurut saya, adalah salah satu momen akumulasi asali yang menghancurkan sistem sosial dan kekuatan politik yang menghalangi ekspansi kapital.

… apa yang terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya adalah sebuah upaya untuk mempercepat proses akumulasi kapital. Semua kekuatan yang menghalangi potensi akumulasi itu dihancurkan.


Bagaimana Anda memandang peristiwa 1965 dan kaitannya dengan kapitalisme serta gerakan buruh saat ini?
Saat ini ingatan buruh mengenai peristiwa 1965 sendiri saya kira sangat terbatas, tapi bukan berarti tidak ada pengaruh sama sekali. Pewarisan ingatan dalam gerakan buruh juga masih berjalan sampai sekarang, seperti terlihat dari stigma ‘komunis’ yang masih kerap digunakan untuk memukul lawan. Bedanya mungkin sekarang stigmatersebut sudah tidak efektif seperti dulu. Kalau di masa Orde Baru dituduh komunis akibatnya bisa fatal. Orang dipenjara, disiksa, dan bahkan dibunuh karena tuduhan itu. Sekarang sudah beda. Stigma komunis tidak lagi efektif. Yang dituduh sekarang malah balik nantang: kalau komunis memangnya kenapa?

Selain itu, perubahan apa yang terjadi pada formasi politik kelas di Indonesia pasca 1965?
Ini menarik. Sebelum 1965 diferensiasi sosial itu ada, tapi belum begitu menonjol. Tentu ada yang kaya dan ada yang miskin, tapi perbedaannya belum begitu tajam. Walau begitu politik yang berbasis kelas justru kuat. Serikat buruh kuat, serikat tani kuat, organisasi berbasis kelas ada di mana-mana, partai politik pun berbasis kelas. Ideologi yang berbasis kelas pun sangat menonjol. Setelah 1965 keadaan berubah. Diferensiasi sosial menjadi semakin menonjol, perbedaan kaya-miskin sangat tajam. Tapi pada saat bersamaan ekspresi politik berbasis kelas dihabisi. Di daerah pedesaan, misalnya, sewaktu ada Revolusi Hijau pada akhir 1960an, terjadi diferensiasi sosial yang hebat akibat pengenalan teknologi. Terjadi proletarianisasi di desa-desa dalam skala yang masif. Perbedaan dan ketimpangan kelas menjadi menonjol. Tapi pada saat bersamaan, penguasa Orba memberlakukan kebijakan ‘massa mengambang’ yang melarang kegiatan politik berbasis kelas, apalagi di desa. Akibatnya ekspresi politik meluap ke samping dan menjadi konflik horizontal antar agama dan etnik. Prakteknya masih kita rasakan sampai sekarang.

Anda sering mengatakan bahwa kapital adalah relasi sosial, bukan sekedar kepentingan borjuis semata di dalamnya. Bagaimana menjelaskan posisi tersebut dalam konteks saat ini dan kaitannya dengan 1965?
Saya bertolak dari pemikiran Marx dalam Kapital yang mengatakan kapital bukanlah benda (thing). Di sini saya berbeda misalnya dari Richard Robison yang dalam Rise of Capital menganggap kapital itu sama dengan modal uang. Mereka yang punya uang banyak bisa menguasai produksi secara keseluruhan dan menjadi dominan dalam politik. Seringkali lupa bahwa uang hanya mungkin dilipatgandakan kalau ada kerja atau gerak yang menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, prasyarat akumulasi kapital itu bukan hanya adanya uang dalam jumlah tertentu, tapi juga adanya akses terhadap bahan mentah yang akan diolah dan juga – ini mungkin paling penting – tersedianya tenaga kerja yang bisa dibeli. Kapital adalah kuasa untuk menggerakkan seluruh proses ini, bukan cuma uangnya.
Pembunuhan massal 1965 menurut saya punya fungsi ‘membersihkan lahan’ agar akumulasi kapital bisa berjalan. Kuncinya bukan pada ketersediaan uang, tapi pada ketersediaan bahan mentah dan tenaga kerja, dengan titik berat pada yang belakangan, karena ketersediaan bahan mentah juga mensyaratkan adanya tenaga kerja yang mengambil dan menyediakannya. Di masa sebelumnya, orang tidak tertarik untuk menjual tenaga kerja kepada pemilik uang, karena masih ada banyak cara lain menyambung hidup. Sejarah dunia memperlihatkan bahwa orang kemudian dipaksa agar tunduk pada hukum akumulasi kapital. Pembunuhan massal 1965 di Indonesia adalah salah satu episode paksaan itu.
Robison dalam Rise of Capital sepertinya mengabaikan soal itu. Ia sibuk membandingkan kekayaan para pemodal dan jaringan politiknya dengan penguasa negara. Informasinya bisa saja penting, tapi pertanyaan pentingnya: yang mau dijelaskan kemudian apa? Ini kan seperti who’s who dalam bisnis di Indonesia. Sementara tentang peristiwa 1965 yang begitu sentral dalam ‘kebangkitan kapital’ di Indonesia hampir tidak disebut sama sekali, hanya beberapa baris saja.

Pembunuhan massal 1965 menurut saya punya fungsi ‘membersihkan lahan’ agar akumulasi kapital bisa berjalan. Kuncinya bukan pada ketersediaan uang, tapi pada ketersediaan bahan mentah dan tenaga kerja, dengan titik berat pada yang belakangan, karena ketersediaan bahan mentah juga mensyaratkan adanya tenaga kerja yang mengambil dan menyediakannya.


Bagaimana pendapat Anda mengenai kajian-kajian akademik tentang Peristiwa 1965 yang ada hingga saat ini? Apa tugas yang belum diselesaikan baik oleh para ilmuwan sosial politik maupun sejarawan terkait pembunuhan massal 1965?
Masih banyak yang perlu dikerjakan, terutama memeriksa dampak dari pembunuhan massal terhadap berbagai cabang atau sektor industri secara empirik. Sektor pariwisata di Bali, misalnya, pembunuhan massal di sana termasuk yang paling masif secara proporsi. Saya kira ini banyak pengaruhnya terhadap cara pandang orang atas kehidupan sosial, praktek ekonomi dan politik. Pembunuhan massal juga berpengaruh terhadap pola kepemilikan tanah. Ernst Utrecht, seorang ahli hukum dan sosiologi, mencatat bahwa setelah 1965, terjadi land reform terbalik. Artinya tanah yang sudah didistribusi kepada rakyat di bawah ketentuan UUPA 1960 dirampas lagi oleh para pemilik yang lama.
Kita juga perlu meneliti lebih mendalam tentang dampak pembunuhan massal, dan represi yang berkelanjutan, terhadap reproduksi sosial dalam masyarakat. Sejak awal kampanye anti-komunis terarah secara khusus terhadap perempuan. Gerwani dituduh bikin orgy di Lubang Buaya, menari telanjang sambil menyilet tubuh para jenderal. Perempuan yang mulai tumbuh sebagai kekuatan politik dihancurkan secara fisik dan simbolik sekaligus. Berita bohong tentang kemaluan para jenderal yang dipotong menyebar kebencian dan ketakutan bukan hanya terhadap aktivis Gerwani, tapi pada semua perempuan yang berpolitik. Dan sejak itulah serangan yang sistematis dilakukan terus-menerus terhadap perempuan. Salah satu episode yang paling mengerikan dari rangkaian serangan itu adalah program KB atau Keluarga Berencana. Sasarannya tidak lain adalah tubuh perempuan sendiri dan kendali perempuan atas kemampuan reproduksinya. Dari banyak sumber, saya dengar bagaimana para ibu dan juga perempuan remaja di masa itu dikejar-kejar untuk dipaksa pakai kontrasepsi. Perempuan diperlakukan seperti ternak saja. Dan untuk itu Soeharto dapat penghargaan karena mampu ‘mengendalikan pertumbuhan penduduk.’ Mengerikan.

Soeharto diantara para Jenderal, 1972 (foto: Kostrad)
Soeharto diantara para Jenderal, 1972 (foto: Kostrad)


Menurut Anda, bagaimana kaitan antara konsolidasi demokrasi yang buntu sekarang ini dengan warisan politik Orde Baru?
Wah, ini pertanyaan berat. Tanpa bermaksud menyederhanakan masalah saya kira warisan politik Orde Baru yang paling bermasalah dan sulit diatasi adalah kemiskinan imajinasi. Bukan hanya imajinasi politik, tapi juga imajinasi sosial dan kultural. Sederhananya begini: orang kesulitan membayangkan sistem politik atau bentuk masyarakat yang ideal. Kita sering dengar orang bicara sosialisme, tapi yang dimaksud itu apa? Masyarakat sosialis di Indonesia hari ini artinya apa? Jangan dulu kita bicara tentang kesadaran rakyat secara umum, di kalangan aktivis saja saya kira soal ini belum jelas. Dan ini warisan Orde Baru yang hebat, kemiskinan imajinasi.

Bagaimana pendapat Anda mengenai politik Kelas saat ini? Bagaimana signifikansi dan tantangan terbesarnya? 
Saya kira dalam 10-15 tahun terakhir, ekspresi politik kelas sudah muncul kembali. Ada gerakan buruh yang kuat, gerakan tani juga marak, kelas menengah pun begitu. Walau begitu pengaruhnya terhadap politik nasional yangmainstream dalam arti komposisi di DPR, institusi pemerintah dan sebagainya, masih sangat terbatas. Kecenderungannya tentu akan meningkat karena kesenjangan sosial yang menjadi basis kemunculannya juga semakin meningkat.

Bagaimana pandangan Anda mengenai gerakan-gerakan rakyat (buruh, tani, nelayan, miskin kota) saat ini? Di mana dan bagaimanakah posisi mereka saat ini?
Kita perlu jelas dulu apa dan siapa yang dimaksud ‘gerakan rakyat’ ini. Di masa kekuasaan Soeharto ‘gerakan rakyat’ ini termasuk siapapun yang terlibat dalam perlawanan terhadap rezim otoriter. Tapi sekarang saya kira perlu pengertian yang lebih spesifik. Tidak semua yang terlibat ‘gerakan rakyat’ di masa lalu punya agenda sosial dan politik yang sama hari ini. Politik berbasis kepentingan sosial atau kelas semakin kuat. Kelas menengah yang dulu bersekutu atau bersimpati pada gerakan buruh karena merasa sama-sama menentang Orde Baru, sekarang bisa berbalik mengecam gerakan buruh karena dianggap mengganggu stabilitas, bikin macet, dan seterusnya.
Era ‘gerakan moral’ yang menentang Orde Baru karena tidak suka pada pemikiran dan praktek yang dianggap ‘jahat’ sudah berakhir. Kategori moral yang dulu menjadi dasar bergeraknya sekarang tidak lagi ampuh. Bagi gerakan buruh, perlawanan tidak terbatas pada pengusaha yang curang atau jahat, tapi pada sistem produksi yang melemahkan posisi mereka secara keseluruhan. Bagi petani, masalahnya bukan apakah pemilik pertambangan atau perkebunan yang menggusur tanah mereka itu lalim atau saleh, tapi penggusuran tanah itu sendirilah yang jadi masalah, terlepas dari apakah pelakunya baik atau tidak.
Kekuatan gerakan rakyat yang berbasis kelas saya kira semakin kuat walau pengaruhnya masih terbatas. Sekarang bergantung pada kemampuan gerakan itu menjawab ketegangan sosial dari akarnya, dan itu hanya mungkin terjadi kalau ada kombinasi dari berbagai gerakan itu. Tugas aktivis dan organisasi politik yang ada sekarang adalah ‘menjahit’ gerakan yang spesifik menjadi perlawanan umum. Dan untuk itu imajinasi politik mutlak diperlukan.

Tanpa bermaksud menyederhanakan masalah saya kira warisan politik Orde Baru yang paling bermasalah dan sulit diatasi adalah kemiskinan imajinasi. Bukan hanya imajinasi politik, tapi juga imajinasi sosial dan kultural.


Anda salah satu figur yang ikut dalam proses kemenangan Jokowi di Pemilukada Jakarta. Bagaimana Anda memaknai kemenangan Jokowi terhadap proses pengorganisasian rakyat yang berlawan sekarang?
Kalau waktu itu, saya tinggal tidur pun, Jokowi tetap menang. Saya hanya bantu kampanye dan menggerakkan relawan di tingkat kecamatan saja. Memang peran dari partai pendukung, kelompok relawan, simpatisan dan sebagainya sangat penting, tapi tidak kalah penting adalah sosok Jokowi sendiri yang berhasil memberi wajah pada keresahan orang yang menahun terhadap kekuasaan korup di Jakarta. Kombinasi ini, yang saya kira, memungkinkan mobilisasi dukungan yang begitu besar dan tidak ada bandingannya dalam pilkada di Jakarta.

Bagaimana hubungan kepopuleran figur Jokowi dengan proses demokratisasi di Indonesia umumnya pasca Orba?
Popularitas itu di mana pun adalah pedang bermata dua. Demokrasi pada dasarnya memerlukan demos yang kuat. Ada kumpulan orang yang kuat dan mandiri. Jokowi saat ini mendorong munculnya demos yang kuat. Orang berani menuntut hak-hak yang diabaikan selama bertahun-tahun, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik yang lain. Tapi popularitas ini juga bisa berbalik kalau orang terbuai dan kemudian melihat Jokowi sebagai semacam ratu adil yang akan menyelesaikan segalanya tanpa mereka perlu berbuat sesuatu. Orang tidak bangkit menjadi demos yang kuat, tapi akhirnya hanya ‘menitipkan nasib’ saja pada figur seperti Jokowi.

Jokowi bukan superman yang bisa mengerjakan segalanya. Kalau orang hanya ‘menitipkan nasib’ dan menunggunya membuat perubahan, saya kira pada akhirnya Jokowi akan kewalahan juga.


Menurut Anda, apa batas-batas politik dari politisasi kepopuleran Jokowi yang ada sekarang? Bagaimana mengatasi batas-batas tersebut?
Batas-batas politik yang berbasis pada popularitas tokoh saya kira adalah keterbatasan tokoh itu sendiri. Jokowi bukan superman yang bisa mengerjakan segalanya. Kalau orang hanya ‘menitipkan nasib’ dan menunggunya membuat perubahan, saya kira pada akhirnya Jokowi akan kewalahan juga. Karena itu yang paling penting, saya kira, menggerakkan masyarakat agar aktif mendukung perubahan yang sedang dirintisnya. Bukan sekadar mendukung Jokowi sebagai figur, tapi mendukung gagasan dan praktek Jakarta Baru. Masyarakat yang selama ini tidak terorganisir, jalan sendiri-sendiri, perlu menghimpun diri dan mendukung perubahan. Ruangnya sudah terbuka sekarang, jadi tidak ada alasan untuk berdiam diri.

Bagaimana Anda melihat pengorganisiran rakyat melalui komunitas warga sebagai lokus potensial radikalisasi perlawanan rakyat kini? Apa Anda sependapat dengan posisi ini?
Tergantung. Kalau warga dipahami sebagai sebuah kategori politik, sebagai padanan dari citizen, saya kira itu baik. Di sini warga berarti orang yang dilengkapi dengan hak-hak dasar dan juga kesempatan yang sama. Asal-usulnya dalam Revolusi Prancis, ketika orang yang semula dianggap lebih rendah memperjuangkan persamaan dan merumuskan sosok baru itu dalam konsep citizen. Politik warga dalam pengertian itu tentu baik sekali dan saya kira bisa menjadi lokus perlawanan radikal. Pemenuhan hak-hak warga itu dengan sendirinya akan menuntut perubahan sistem sosial yang menjadi agenda gerakan kiri.
Tapi yang jadi masalah sekarang, ada juga yang melihat ‘warga’ ini sebagai kategori sosial. Perbedaan sosial, terutama perbedaan kelas, diabaikan di sini. Orang bicara tentang ‘kepentingan warga’ padahal yang dimaksud adalah kepentingan kelas tertentu yang mengatasnamakan ‘warga.’ Kecenderungan ini, saya kira, justru menghalangi perubahan sosial, karena berasumsi bahwa semua orang pada dasarnya sama dan yang diperlukan bukan perubahan melainkan perbaikan atau reformasi saja. Pendekatan ini sejalan dengan kritik moral yang sibuk memblejetikeburukan para pemimpin tanpa memedulikan sistem itu sendiri. Mengutuk pejabat yang korup, tapi tidak mau memperjuangkan demokrasi sejati untuk mengikis kesempatan korupsi.

Bagaimana pendapat Anda mengenai potensi kemenangan politik perlawanan rakyat kini? Apakah dimungkinkan?
Saya kira potensi itu lebih besar dari 10-20 tahun lalu. Sentimen orang terhadap sistem sudah jauh lebih besar daripada dulu. Semakin banyak orang yang melihat masalahnya bukan pada orang yang mengendalikan sistem, tapi pada sistem itu sendiri. Insiden seperti bayi yang meninggal karena tidak ada rumah sakit yang mau menerima membuat semakin banyak orang sadar bahwa ada yang salah dengan sistem. Dan tumbuh juga kesadaran bahwa semua itu mungkin terjadi pada diri kita suatu saat. Nah, sentimen yang semakin kuat ini pada akhirnya berpengaruh juga pada kerja birokrasi. Sekarang ini semua gubernur dan bupati berlomba menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, setidaknya di tingkat retorika. Terlepas dari apakah itu dijalankan atau tidak, tapi jelas bahwa keinginan mereka didorong oleh perlawanan rakyat dan sentimen publik yang ditimbulkan oleh perlawanan tersebut.
Tentu orang bisa mencela, ‘itu semua hanya pencitraan.’ Kritik semacam itu saya kira tidak ada gunanya bagi gerakan. Persoalan kita bukan pada apakah bupati atau gubernur itu berniat baik atau tidak, tapi apakah ia menjalankan apa yang menjadi tuntutan masyarakat atau tidak. Kalau dia mau bekerja keras memberi pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis agar bisa dipilih kembali, kenapa tidak? Sebelum ini orang yang mau menang pilkada atau pilpres cukup punya uang saja, bayar orang jadi pendukung, beli suara kalau perlu. Tapi karena ada perlawanan yang menuntut keadilan dalam sistem, ada sentimen publik yang kuat, mau tidak mau para calon harus mempertimbangkan dimensi itu. Dalam konteks ini, saya kira potensi politik bagi gerakan perlawanan untuk ‘naik’ mempengaruhi politik mainstream dengan sendirinya semakin besar.
Sumber: http://indoprogress.com/2013/07/hilmar-farid-warisan-kunci-politik-orde-baru-adalah-kemiskinan-imajinasi-politik-sosial-dan-kultural/


comments powered by Disqus

Sunday, 9 March 2014

Peran Pater Beek, Freemason dan CIA Terhadap G-30-S/PKI

Peran Pater Beek, Freemason dan CIA Terhadap G-30-S/PKI


(http://mengenalsecretsocieties.blogspot.nl/2013/03/pater-beek-freemason-dan-cia-terhadap-g.html)
Hingga kini kronologis terjadinya peristwa 30 September 1965 yang kita kenal dengan sebutan G-30-S/PKI, masih menjadi misteri. Pasalnya, "kisah" yang disosialisasikan pemerintahan Orde Baru terkait peristiwa itu, bahkan didokumentasikan dalam bentuk film layar lebar dengan judul yang sama, dianggap tidak akurat karena dinilai tidak sesuai dengan fakta sejarah yang sebenarnya.
http://www.beritabekasi.co/gambar/spacer.gif
http://www.beritabekasi.co/gambar/spacer.gif

Dari berbagai refrensi yang diperoleh, diketahui kalau salah satu tragedi paling berdarah dalam sejarah Tanah Air kita itu merupakan hasil konspirasi antara ambisi segelintir anak negeri yang ingin menjadi penguasa, dengan kepentingan asing yang tergiur oleh kekayaan alam Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Karenanya, tak heran jika tragedi yang menelan korban hingga ratusan ribu jiwa itu dibicarakan dan nama CIA (Central Intelligence Agency) pasti disebut-sebut. Tapi benarkah Amerika Serikat terlibat dalam tragedi yang berbuntut pada tergulingnya Soekarno dari kursi kepresidenan itu?

Dalam buku ‘Pater Beek, Freemason dan CIA’, penulis buku itu, M. Sembodo, secara gamblang menuding kalau tiga nama yang dijadikan judul bukunya itu merupakan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya tragedi memilukan tersebut. Bahkan Sembodo menyebut, di antara ketiga nama itu, Pater Beek lah yang berperan besar mencetuskan peristiwa 30 September, sementara Freemason dan CIA bertindak sebagai penyokong dan penyedia dana beserta semua fasilitas yang dibutuhkan.

Dalam buku-buku sejarah Indonesia yang diterbitkan pemerintah Orde Baru, nama Pater Beek maupun Freemason sama sekali tak tercantum, namun dalam buku-buku yang ditulis para penulis lepas dan pemerhati teori konspirasi, nama-nama ini dengan mudah dapat ditemukan karena keduanya memang ada dan sangat mewarnai perjalanan sejarah bangsa ini.

Para Mason ditenggarai mulai masuk Indonesia bersamaan dengan kedatangan VOC ke Indonesia sekitar abad 14. Ini terindikasi dari lambang VOC yang berupa dua huruf "V" yang dipasang sedemikian rupa, sehingga jika ujung-ujung kedua huruf "V" itu ditarik, maka akan membentuk Bintang David, lambang bangsa Yahudi yang juga digunakan para Mason sebagai salah satu simbol organisasi mereka. Hanya saja, karena yang masuk ke Indonesia adalah Para Mason dari Belanda, di Indonesia mereka lebih dikenal dengan nama Vrijmetselarij yang dalam bahasa Inggris berarti Freemasonry.


Dalam buku-buku sejarah yang dicetak Orde Baru, dijelaskan apa itu VOC dan bagaimana kiprahnya di Indonesia. Dan faktanya memang begitu. Selama berada di Nusantara,  VOC sukses mengeruk kekayaan Indonesia, yang di antaranya berupa rempah-rempah, dan menjadikan perusahaan itu sebagai salah satu perusahaan tersukses di zamannya. VOC adalah perusahaan yang didirikan oleh 17 pengusaha Yahudi yang bermukim di Amsterdam. Karenanya, tidak heran jika perusahaan itu dapat menjadi kendaraan bagi para Mason untuk tiba di Indonesia.

Pater Beek
Pater Beek lahir pada 12 Maret 1917 dengan nama lengkap Josephus Beek. Ia seorang penganut agama Katolik yang taat dan merupakan anggota Ordo Jesuit, sebuah sekte dalam agama Kristen yang didirikan Ignatius Loyola, Fransiscus Xaverius dan lima rekannya di Kapel Montmatre, Perancis, pada 15 Agustus 1534.

Ia tertarik pada Indonesia setelah mendengar cerita penduduk Amsterdam tentang sebuah negara yang kaya raya dengan mayoritas penduduk beragam Islam, namun sedang dijajah oleh negaranya; Belanda. 

Kesempatan datang kala ia berusia 22 tahun tepatnya pada tahun 1939, Beek berkat rekomendasi ordonya dikirim ke Indonesia dengan mengemban dua misi, yakni menyebarkan agama Kristen dan melakukan kajian tentang pola hidup masyarakat di Pulau Jawa. Tujuan misi kedua ini jelas, demi melanggengkan penjajahan yang dilakukan negaranya terhadap Indonesia. 

Beek bekerja dengan sangat baik. Ia mencatat apapun yang berhasil diamatinya dari kehidupan masyarakat Pulau Jawa setiap hari, dan yang paling membahayakan eksistensi penjajahan Belanda di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, adalah agama Islam yang mayoritas dipeluk masyarakatnya. Tak heran jika kelompok-kelompok perlawanan masyarakat terhadap Belanda dimotori oleh para pemuka agama
 Islam, contohnya Pangeran Diponegoro. Ia bahkan menyimpulkan, jika penjajahan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia ingin langgeng, maka Islam harus dilumpuhkan. Dengan cara ini Belanda bahkan mendapat keuntungan lain, yakni penduduk Pulau Jawa dapat diKristenkan dengan lebih mudah. Sekali tepuk, dua nyamuk mati. Sebuah usulan yang cerdik, cerdas dan licik. Sesuai dengan karekternya.

Selesai menjalankan tugas, Beek kembali ke negaranya, dan pada 1948 ditahbiskan menjadi pastur. Pada 1956 atau setahun setelah pemilu pertama dilaksanakan di Indonesia, ia kembali ke Nusantara dengan misi yang jauh lebih besar karena dia tak hanya kembali sebagai seorang misionaris, namun juga seorang anggota Freemasonry dan CIA. 

Benarkah Beek Mason dan Anggota CIA?

Pada abad ke-13, Amsterdam hanyalah sebuah kota nelayan. Legenda orang Belanda menyebutkan, kota itu ditemukan oleh dua orang nelayan dari Frisian. Bersama anjing peliharaannya, kedua orang itu mendarat di pesisir Amstel. Karena kawasan di pesisir pantai ini kemudian tumbuh dan berkembang menjadi kota nelayan, maka namanya berubah menjadi Amsterdam yang berarti empang dalam bendungan Amstel.

Seiring berjalannya waktu, Amsterdam tumbuh menjadi kota perdagangan. Pesisir pantainya berubah menjadi pelabuhan-pelabuhan yang selalu ramai oleh para pedagang yang datang dan pergi. Letaknya yang strategis, membuat kota ini tak lepas dari pengamatan dua negara tetangga Belanda yang sedang berebut tanah jajahan, yakni Spanyol dan Portugis. Spanyol-lah yang akhirnya berhasil menguasai kota ini, dan penduduk Amsterdam memberontak.

Namun, pemberontakan dapat diredam. Spanyol bahkan dapat memperluas tanah jajahannya hingga ke seluruh penjuru Belanda, sehingga pecah perang antara Belanda dengan Spanyol yang dikenal dengan sebutan ‘Perang 80 Tahun’.

Sejak awal pertumbuhannya, Amsterdam sangat terbuka bagi agama Kristen dan Yahudi. Bahkan jika di kota-kota lain di seluruh Eropa orang Yahudi dikucilkan, di Amsterdam justru mendapatkan jaminan keselamatan. Maka tak heran jika di antara seluruh kota di Belanda, hanya Amsterdam-lah yang memiliki penduduk berkebangsaan Yahudi dalam jumlah yang paling banyak.

Abad ke-17 merupakan puncak kejayaan Amsterdam, karena saat itu 17 pengusaha kaya Belanda mendirikan sebuah perusahaan bernama VOC, perusahaan yang kemudian menguras hasil bumi Indonesia, dan membuat Amsterdam semakin makmur. Bahkan akhirnya menjelma menjadi pusat perdagangan di Eropa.

Dari sejarah ini jelas bahwa sebelum kembali lagi ke Indonesia, bisa jadi Beek telah direkrut oleh Freemason karena banyak yang percaya bahwa lambang VOC merupakan kamuflase dari lambang Freemason yang berbentuk bintang David. Apalagi pemilik saham mayoritas di VOC adalah Yahudi yang bermukim di Amsterdam.

Seperti kita ketahui, Freemason berambisi mendirikan negara di Palestina dan menciptakan NWO (Tatanan Dunia Baru) dimana Yahudi sebagai penguasa negara-negara di seluruh dunia. Untuk mewujudkan kedua ambisi ini, Freemason membutuhkan dana yang sangat besar. Meski anggota organisasi persaudaraan rahasia ini merupakan orang-orang kaya yang berkecimpung di berbagai bidang, seperti pengusaha, politikus, ilmuwan, seniman dan sebagainya, namun mereka tetap membutuhkan sumber dana lain untuk mendukung perealisasian ambisi mereka. Maka VOC pun dilayarkan kemana-mana, termasuk ke Indonesia, negara yang kaya akan hasil bumi, terutama rempah-rempah.

Setelah Belanda menjajah Indonesia, VOC tersingkir. Freemason tentu saja tak ingin kehilangan pemasukan dari negara yang kaya ini, maka mereka menempuh beragam cara untuk tetap eksis di Indonesia. Di antaranya dengan mengembangkan organisasinya di Indonesia yang dinamakan Vrijmetselarij. Melalui organisasi ini, Freemason membuat jaringan di segala bidang, terutama di pemerintahan, agar antek-anteknya dapat disusupkan dan pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka, terutama dalam bidang investasi. Dengan gerakan bawah tanah seperti inilah Freemason mengeruk kekayaan Indonesia.

Penjajah Belanda tentu saja tahu akan hal ini, namun karena sepak terjang Freemason tidak merugikan, bahkan dalam beberapa hal menguntungkan, Belanda membiarkannya saja. Itu sebabnya selama Belanda menjajah Indonesia, Vrijmetselarij tumbuh dan berkembang dengan baik. Sepak terjang Vrijmetselarij yang mana yang menguntungkan Belanda?

Selama berkiprah di Indonesia, Vrijmetselarij merekrut anak bangsa dari berbagai kalangan, termasuk kalangan bangsawan. Dengan perekrutan seperti ini, tentu saja anak bangsa yang direkrut menjadi ‘sungkan’ terhadap Belanda dan semangat mereka untuk mendepak penjajah itu menjadi kendor. salah satu contoh yaitu Organisasi BO (Boedi Oetomo) yang pendiriannya dimotori Vrijmetselarij .

Jadi, jelas, dalam mengembangkan organisasinya di Indonesia, Freemason menerapkan politik adu domba. Sama dengan politik yang diterapkan Belanda selama menjajah Indonesia.

Dari sini dapat ditemukan benang merah mengapa Freemason merekrut Pater Beek, yakni adanya titik temu antara keinginan Beek kembali ke Indonesia, dengan tujuan Freemason untuk tetap dapat eksis di Bumi Pertiwi. 

Jika Beek ingin kembali ke Indonesia karena ingin menghancurkan Islam agar negaranya tetap dapat menjajah, maka Freemason ingin Beek kembali ke Indonesia agar tetap dapat mengeruk kekayaan Indonesia. Tak peduli apapun cara yang dilakukan Beek. Kebetulan, Yahudi membenci Islam, sehingga upaya Beek menghancurkan Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, didukung sepenuhnya.

Freemason mengenal sosok Beek dari para petinggi Ordo Jesuit yang di antaranya bahkan ada yang menjadi anggota organisasi ini. Sejak pria ini direkomendasikan, minatnya telah menarik perhatian para petinggi organisasi itu untuk merekrut dan memanfaatkannya.



Jesuit, CIA dan Freemasonry


Fakta bahwa Beek adalah agen CIA selain diungkap di buku "Pater Beek, Freemason dan CIA"diungkap juga oleh Dr. George J. Aditjondro (penulis yang juga mantan anak buah Beek), dalam artikel berjudul ‘CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo, dan LB Moerdani. Dalam artikel ini, George menulis begini;

“Menurut cerita dari sejumlah pastur yang mengenalnya lebih lama, (Pater) Beek adalah pastur radikal anti-Komunis yang bekerja sama dengan seorang pastur dan pengamat China bernama Pater Ladania di Hongkong (sudah meninggal beberapa tahun silam di Hongkong). Pos China watcher (pengamat China) pada umumnya dibiayai CIA. Maka, tidak untuk sulit dimengerti jika Beek mempunyai kontak yang amat bagus dengan CIA. Sebagian pastur mencurigai Beek sebagai agen Black Pope di Indonesia. Black Pope adalah seorang kardinal yang mengepalai operasi politik Katolik di seluruh dunia”. Fakta yang diungkap George inipun didukung Mujiburrahman dalam desertasi berjudul ‘Feeling Threatened Muslim-Cristian Relations in Indonesia’s New Orde

Ketakutan Beek dan Freemasonry Terhadap Soekarno

Seperti tercatat dalam buku-buku sejarah yang dicetak di era Orde Baru, hasil Pemilu 1955 menempatkan Masyumi dan Nahdatul Ulama (NU) dalam empat besar partai politik di Indonesia, sehingga negara-negara barat, khususnya Amerika dan Belanda, menjadi cemas karena kepentingan mereka terhadap Indonesia yang kaya akan hasil bumi, sangat besar. Kekhwatiran ini muncul karena seperti tercatat dalam sejarah, umat Islam lah yang lebih banyak berada di garis depan dalam memerangi penjajahan Belanda dan intervensi asing, sehingga jika Islam di Indonesia makin menguat, maka akan makin sulitlah untuk dikuasai. Terlebih karena orientasi politik Presiden Soekarno kala itu memperlihatkan kecenderungan mengarah pada blok Timur yang terdiri dari China dan Uni Soviet yang beraliran Komunis. Kala itu Soekarno bahkan tak hanya membentuk Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis), tapi juga tak pernah sungkan menghantam Amerika Serikat dan antek-anteknya setiap kali berpidato di forum-forum lokal maupun internasional.

Bagi Freemason yang berada di belakang Amerika dan Belanda, Soekarno jelas menjadi batu sandungan. Apalagi karena pada 1961, Soekarno melarang keberadaan Vrijmetselarij dan underbow-undebow-nya, sehingga semua kegiatan organisasi ini dan organisasi yang terkait dengannya, seperti Lions Club dan Rotarry Club, tak lagi dapat beraktifitas. Freemason mendukung Amerika karena organisasi inilah yang mendirikan negara super power itu, sehingga jangan heran jika semua presiden negara adidaya itu, seperti George Washington, Ronald Reagen, Bill Clinton, George W Bush dan juga Barack Obama, disebut-sebut sebagai anggota organisasi Yahudi itu, sehingga kepentingan Amerika sesungguhnya kepentingan Freemason juga. 

Organisasi ini tak mau pergi dari Indonesia karena memiliki dua agenda besar yang ingin direalisasikan, dimana  proses perealisasian agenda-agenda itu juga membutuhkan dana yang sangat tidak sedikit, yakni mendirikan negara Israel yang perealisasiannya pada 1947, dan menciptakan Tatanan Dunia Baru (New World Order) dimana mereka menjadi penguasa tunggalnya, yang hingga kini masih dalam proses.

Bagi Beek, menggulingkan Soekarno bukanlah sesuatu yang layak untuk ditentang, karena meski berorientasi ke Soviet dan China, dan cenderung sekuler, Soekarno seorang muslim yang sangat memperhatikan perkembangan intelektualisme umat Islam. Soekarno bahkan mendirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di beberapa wilayah di Indonesia untuk mencetak intelektual-intelektual Islam yang tak hanya mumpuni dalam hal keagamaan, namun juga berwawasan modern.

Pendirian IAIN ini membahayakan misi Beek, karena jika di Indonesia bermunculan orang Islam-orang Islam yang berpendidikan dan cerdas, maka misinya mengkatolikkan penduduk Pulau Jawa akan mengalami kendala besar. Bahkan eksistensi Katolik di Indonesia bisa saja terancam. Terlebih karena kala itu Soekarno juga sedang berupaya membebaskan Irian Barat yang masih dijajah Belanda, karena selain Pulau Jawa, pulau berbentuk kepala burung itu juga merupakan salah satu pusat pengKatolikkan di Indonesia.

Peran Penting Pater Beek dalam Gerakan 30 September

Dalam menjankan misi-misinya di Indonesia, Pater Beek tidak sendirian. Sedikitnya ada dua pastur yang membantunya,  yaitu Pastur Melchers dan Djikstra. Hal ini diungkap peneliti asal Australia Richard Tanter. Dalam salah satu tulisannya yang dikutip Sembodo dalam buku "Pater Beek, Freemason dan CIA", Tanter menyatakan begini;

“(Pater) Beek mengawali proyeknya di tahun 1950-an, bersama dengan sejumlah kecil (anggota Ordo) Jesuit lainnya, termasuk Pastur Melchers dan Djikstra; kesemuanya ini memiliki pengaruh cukup besar dalam percaturan politik di Indonesia. Di mana masing-masing menata jaringan yang serupa dengan ‘kerajaan’ personal, tetapi dalam wilayah yang berbeda dan tetap saling berkoordinasi”. 



Tentang adanya Pastur Djikstra di Indonesia, dibenarkan Mujiburrahman dalam desertasinya. Tapi, menurut dia, cara kerja Pater Beek dan Pastur Djikstra berbeda.  Meski mengemban misi dan tujuan yang sama. Jika Pater Beek lebih mengedepankan aspek politik, dimana Katolik harus dapat mengontrol Indonesia agar kristenisasi dapat berjalan dengan lancar. Sedang Pastur Djikstra lebih mengedepankan aspek ekonomi, sehingga Katolik dapat menjadi penguasa, sekaligus pengendali jalannya perekonomian negara dan hasil-hasilnya.

Meski dibantu pastur-pastur dari Ordo Jesuit, Beek tetap menggunakan banyak orang untuk membentuk sebuah jaringan yang amat kuat. Jaringan itu adalah orang-orang yang berada di sekitarnya, yang note bene orang Indonesia, dan di antaranya bahkan beragama Islam. Orang-orang ini ia atur dan ia kendalikan sedemikian rupa, sehingga bekerja sesuai dengan apa yang ia inginkan.

Cara yang tepat untuk hal ini tentu saja cara yang biasa digunakan intelijen. Maka, CIA pun diberi kepercayaan untuk menyusun rencana penggulingan ini, dan CIA melibatkan semua agennya, terutama Pater Beek.

Semula, keterlibatan Beek dalam penggulingan Soekarno hanya dianggap sebagai fiksi belaka, namun setelah Aad van den Heuval, mantan presenter radio dan televise KRO, merilis laporan berjudul ‘Dit was Bradpunt, Goedenavond' (Demikianlah, Fokus Kali Ini, Selamat Malam) pada 2005, publik Eropa sekalipun langsung percaya kalau Beek memang terlibat dalam G-30-S/PKI yang  berujung pada penggulingan Soekarno.

Dalam laporan yang didasari hasil penelitian itu, Heuvel dengan yakin memaparkan bahwa penggulingan terhadap Soekarno merupakan hasil kerja sama Beek dengan Soeharto dan dua orang terdekatnya; Ali Murtopo dan Soedjono Hoemardani. Tulisan Heuval ini layak diyakini keakuratannya karena juga didasari hasil wawancara dengan Beek.


Selama kurun waktu antara 1965-1973, Aad van den Heuvel kerap wara-wiri ke Indonesia untuk meliput gejolak politik di Indonesia. Dalam kurun waktu inilah Heuvel bertemu Pater Beek dan mewawancarainya.
Soal pertemuannya dengan Beek, Heuvel memaparkan begini;

“Pada perjalanan saya yang pertama ke Indonesia, saya berkenalan dengan dia (Pater Beek), bersama-sama rekan Ed van Westerloo. Kami melakukan kontak dengan dia melalui seorang misionaris-Pater Wolbertus Daniels, yang telah menyelesaikan masa magangnya di KRO dan akan mendirikan radio di Indonesia. Pater Wolbertus meminta kepada kami untuk langsung bertanya kepada pastur yang mengetahui, bila ingin mengetahui kondisi politik, yang bertempat tinggal di Gunung Sahari, Jakarta. Di sana kami mendengar cerita dalam kejutan yang terus bertambah. Selanjutnya, setiap tahun kami mengunjunginya. Bisa dikatakan dia sudah menjadi informan kami yang terpenting. Pada kenyataannya, dia adalah wakil pihak ketiga”. 


Bagi wartawan KRO itu, bertemu Pater Beek bagaikan sebuah berkah karena darinya, dia mendapatkan informasi-informasi maha penting dan eksklusif. Ini diakui sendiri oleh Heuvel dengan pernyataannya sebagai berikut :  “Bagi para wartawan KRO, sang pastur (Beek) benar-benar merupakan berkah yang jatuh dari langit. Ia dapat menyingkapkan masalah-masalah tidak hanya sekedarnya saja. Sepanjang pertemuan-pertemuan tersebut, kami menandai bahwa dia adalah otak dari pembalikan itu. Misalnya, apabila kami ingin bicara dengan Opsus-sejenis dinas rahasia- maka dia dapat membuatnya menjadi mungkin”.

Maka, sejak laporan-laporan Heuvel mengudara di Belanda, dan kemudian dituangkan dalm buku, kekejian dan kelicikan Pater Beek dalam tragedi G-30S/PKI, tragedi paling mengenaskan dalam sejarah Indonesia, serta kejadian-kejadian yang mengikutinya, mulai terkuak. Tak ayal, buku Heuvel menjadi pergunjingan di Belanda. Sayang, pemerintah Indonesia hingga kini sama sekali tidak meneliti secara lebih mendalam isi buku itu agar sejarah bangsa ini menjadi terang benderang. Entah, apakah karena setelah era Orde Baru tumbang pada 1998, pemerintah memutuskan untuk tetap menyembunyikan identitas orang itu, atau ada alasan lainnya. Bahkan buku-buku tentang G-30S/PKI yang telah diterbitkanpun semuanya tidak ada yang menyinggung secara detil dan komprehensif soal peranan Beek dalam tragedi yang menewaskan ribuan orang itu, termasuk sejumlah jenderal yang mayatnya dibenamkan dalam sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta Timur.




Saat diwawancarai Heuvel, Beek mengaku kalau ia sangat prihatin terhadap Komunisme danIslam di Indonesia yang menurutnya sudah membahayakan. Oleh karena itu, ia berniat “menyelamatkan” minoritas Katolik di Indonesia.

Dari pernyataan ini saja sulit membantah bahwa Beek tidak memiliki peranan apa-apa dalam tragedi G-30S/PKI yang berujung pada penggulingan Soekarno dan naiknya Soeharto menjadi presiden kedua RI.  Apalagi karena dalam buku berjudul ‘Tionghoa dalam Pusaran Politik’, Benny G. Setiono antara lain menulis begini;

 "Pater Beek, menurut pengakuannya sendiri kepada Oei Tjoe Tat, menjadi otak dan konseptor pendongkelan Presiden Soekarno karena ia sangat membenci Komunisme …”


Tak perlu meragukan kelicikan, kecerdasan dan kehebatan Pater Beek dalam menyusun sebuah strategi. Serpak terjang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang begitu intens untuk menjadikan Indonesia sebagai ‘saudara’ China dan Uni Soviet, membuat semua agen CIA, termasuk Beek, mencari momentum untuk memukul balik partai yang keberadaannya didukung Presiden Soekarno itu. Terlebih karena pada awal 1965, para buruh yang telah direkrut PKI menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat.

Lalu beredar beragam isu yang membuat politik Indonesia makin membara. Yang signifikan adalah isu pembentukan Dewan Jendral, isu tentang ketidakpuasan beberapa petinggi Angkatan Darat terhadap Soekarno, dan berniat untuk menggulingkannya. Soekarno disebut-sebut sempat memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan mengadili para jenderal itu. Namun siapa sangka, isu inilah yang menjadi pemantik peristiwa dahsyat dalam sejarah Indonesia; G-30/S PKI pada 30 September 1965 malam hingga 1 Oktober 1965 dinihari.

Dalam kejadian ini, enam jenderal dibunuh dan mayatnya dicemplungkan ke dalam sumur tua di Lobang Buaya, Jakarta Timur. Dalam buku-buku sejarah yang diterbitkan saat era Orde Baru, disebutkan bahwa PKI lah pelaku utama peristiwa itu dalam rangka mengambil alih kekuasaan. Apalagi karena menjelang kasus itu meledak, semua anggota PKI, termasuk yang di daerah-daerah, telah mengetahui akan adanya kejadian itu.

Namun, jika merujuk pada artikel Jos Hagers yang diterbitkan De Telegraaf, jelas sekali kalau kasus ini bisa jadi akibat ulah Beek. Apalagi karena selain Beek telah memiliki pion di Angkatan Darat, isu Dewan Jenderal juga menyebut-nyebut kesatuan itu.

Soeharto, Ali Murtopo, dan Soedjono Hoemardani, menurut Sembodo, hanyalah pion-pion yang dimainkan Pater Beek untuk menyukseskan misi yang diembannya, karena kebetulan kala itu Soeharto memang berambisi menggantikan Soekarno, sehingga dimana kini Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang diberikan Soekarno kepada Soeharto, juga menjadi misteri.

TNI AD yang kala itu terlibat pun sebenarnya pada posisi yang sama karena pada era 1960-an, TNI AD merupakan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sangat anti-Komunis, namun juga tidak mendukung Islam. Ini terlihat dari kiprah politik pasukan ini yang menumpas gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang dipelopori DII/TII pimpinan Kartosuwiryo dan Kahar Muzakar.

Dan PKI jelas merupakan korban konspirasi antara Freemason, CIA dan Pater Beek demi kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan bangsa Indonesia. Terbukti, setelah Soekarno terguling, Indonesia makin kuat dicengkeram Amerika dan antek-anteknya, sehingga lahan tambang yang begitu berharga di Papua pun dikuasai Amerika melalui PT Freeport, sementara BUMN yang seharusnya dikelola dengan baik demi memakmurkan rakyat, satu demi satu juga jatuh ke tangan pengusaha asing.


Sumber :