Wednesday, 29 June 2016

NEGARA HARUS MINTA MAAF (3a)

NEGARA HARUS MINTA MAAF (3a)
(Masalah Pencabutan paspor WNI di Luar Negeri dan EKSIL) 
Oleh MD Kartaprawira*

Dalam simposium 18-19 April 2016 yang lalu, sayang tidak ada gema suara eksil, yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang dicabut paspornya oleh penguasa orde baru dengan sewenang-wenang. Mereka itulah[K1]  mahasiswa-mahasiswa yang dikirim ke luar negeri oleh pemerintah Soekarno, yang diharapkan dan digadang-gadang untuk menjadi tulang punggung pembangunan negara setelah selesai studinya. Itulah ide Soekarno yang tidak mau jual obral kekayaan alam Indonesia kepada kapitalis-kapitalis asing. Sebab Bung Karno menunggu kedatangan spesialis-spesialis patriotik tersebut. Celakanya, kekuatan jahat anti rakyat berhasil mengkhianati yang “menunggu” maupun yang “ditunggu”.      

a)  Pencabutan semena-mena paspor WNI di Luar Negeri  adalah Pelanggaran HAM berat.

Jalan sejarah yang memang bengkok-bengkok inilah yang ternyata harus dilalui oleh para mahasiswa kiriman Bung Karno tersebut. Mereka inilah yang merupakan korban kejahatan kemanusiaan di luar negeri yang dilakukan oleh para Atase Militer di berbagai KBRI atas nama negara. Misalnya di KBRI Moscow peranan tersebut dilakukan oleh Atase Militer Brigjen M. Jasin, yang merangkap sebagai Ketua Panitia skrening.     
Di Rusia pencabutan paspor dimulai dengan pencabutan paspor 25 WNI yang berdomisili di Moscow (PENGUMUMAN No.Peng.852/R/1966, Moskow,1 Agustus 1966), berhubung diragukan loyalitasnya terhadap “Pemerintah Republik Indonesia”, yaitu Rejim dikmilfas Suharto. Dalam situasi panas tersebut loyalitas mereka terhadap Presiden Soekarno masih tetap utuh dan tanpa diragukan. Meskipun di dalam surat Pengumuman KBRI meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di Uni Soviet untuk tidak memberikan bantuan kepada para mereka yang dicabut paspornya baik materiil maupun moril.

Selanjutnya pencabutan paspor dilakukan terhadap WNI lain-lainnya. Mulai sejak itu berkembang di Eropa, terutama di Moscow masalah orang-apatride (tanpa-kewarganegaraan, stateless, besgrazhdanstwo), eksil, OTP (Orang Terhalang Pulang), Orang Kelayaban (Gusdur menamakannya) dan sebagainya.
Sebagai orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan (stateless) mereka mengalami banyak penderitaan dalam perjalanan hidupnya. Dalam hubungannya dengan tanah air: mereka terputus hubungannya dengan  isteri/suami, anak-anaknya, tunangannya, orang tuanya dan sanak keluarga lainnya. Bahkan ketika orang tua meninggal pun tidak mengetahui, tidak dapat ikut mengurus penguburannya. Komunikasi melalui surat atau telepon juga terputus, sebab takut diketahui oleh penguasa di Indonesia. Sebab kalau ketahuan penguasa bahwa punya hubungan dengan para eksil, keluarga mereka yang di Indonesia juga   teman-temannya akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, misalnya dipecat dari pekerjaan, ditangkap dan dimasukkan dalam rumah tahanan, dikeluarkan dari sekolah/universitas, diawasi terus kehidupannya oleh penguasa, dinyatakan tidak bersih lingkungan. Hal-hal tersebut di atas merupakan penderitaan jiwa/psikologis yang sangat berat bagi para eksil.

Dalam hubungannya dengan kehidupan di luar negeri: mereka harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi di negara setempat yang ideologi, politik, budayanya  berlainan dengan yang dimiliki di tanah air. Kesukaran-kesukaran dalam kehidupan politik setempat mengakibatkan mereka harus pindah dari satu negara ke negara lain. Mereka kebanyakan berpindah ke negara-negara Barat (Belanda, Jerman, Perancis, Swedia), bahkan ada juga yang ke Aljazair, Mozambik, Kuba dan lain-lainnya. Yang membikin perasaan sedih kecuali itu ialah kenyataan kegagalan tidak dapat menyumbangkan ilmunya untuk negara dan bangsa setelah tamat studinya, seperti yang direncanakan pemerintah Soekarno ketika mengirimkan ribuan mahasiswa ke luar negeri. Mereka oleh negara telah di“cabut“ haknya  untuk mengembangkan kariernya dan menerapkan sumber daya tenaga mudanya demi nusa dan bangsa, hak untuk hidup di tanah airnya, hak untuk hidup bersama dengan keluarganya, hak untuk memilih atau dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk  berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik di tanah airnya. Bahkan ada beberapa orang yang akhirnya menderita penyakit jiwa, nekad mengakhiri hidupnya.

Tindakan negara (cq. pemerintah/KBRI) yang mengakibatkan banyak penderitaan warganegaranya di luar negeri adalah bertentangan dengan UN International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights  dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh penguasa secara massal, sistimatik dan struktural terhadap warganegaranya di luar negeri tanpa dibuktikan kesalahannya. Maka mereka berhak menuntut keadilan kepada Negara, baik melalui jalur yudisial (pengadilan) ataupun non-yudisial (rekonsiliasi). Bahkan suara mereka  tidak didengarkan sampai 50 tahun berlalu. Karenanya, apakah salah kalau mereka menuntut agar negara minta maaf kepada para korban dalam penuntasan kasus tersebut? Bukankah Indonesia negara hukum yang  berdasarkan Pancasila?   

Para eksil-mahid menyadari mengapa rejim Orde Baru mencabut paspor/kewarganegaraannya, yaitu karena mereka akan menjadi penghalang besar jalannya pembangunan negara yang menganut neo-liberalisme/neokolonialisme di Indonesia, yang menjadi pesanan kaum kapitalis internasional. Maka mahasiswa-mahasiswa kiriman Bung Karno yang merupakan tenaga pembangun negara yang berpolitik BERDIKARI harus dicekal tidak boleh pulang ke tanah air dengan cara pencabutan paspornya. Jadi ada latar belakang politik serius  yang mendasari. Maka setelah G30S dihancurkan dan gilirannya  Bung Karno dilucuti kekuasaannya, jenderal Suharto cepat-cepat mengerahkan „pasukan Berkelay“ untuk melaksanakan politik ekonomi  „pintu terbuka“ yang benar-benar terbuka lebar-lebar sehingga sumber daya alam Indonesia bisa dijual-obral  kepada para kapitalis Internasional. Maka tidak mengherankan dengan cepat sumber daya alam habis terkuras, hutan menjadi gundul,  lingkungan hidup tercemar dan macam-macam musibah lainnya.

Penyelenggara-negara (rejim Orde Baru/Suharto) yang seharusnya mengabdi rakyat (WNI), tetapi justru sebaliknya menyengsarakannya dengan tindakan pencabutan paspor.
Demi terciptanya kerukunan nasional Presiden Jokowi mengambil kebijakan penuntasan kasus 1965 melalui jalur  Rekonsiliasi (non-yudisial). Seharusnya kebijakan presiden tersebut diterima dengan lapang dada oleh pihak pelaku. Sebab dengan dilaksanakannya Rekonsiliasi Nasional para pelaku tidak dihadapkan ke Pengadilan, yang berarti juga impunitas lepas dari tanggung jawab hukum. Luar biasa!!! Dapat dibayangkan begitu besar kemurahan akibat kebijakan rekonsiliasi. Tetapi harus diingat, bahwa dalam rekonsiliasi  kebenaran harus diakui dan diikuti permintaan maaf oleh pelaku. Bahwa rejim Suharto (cq. KBRI) telah melakukan pelanggaran hukum/HAM terhadap para WNI/mahid di luar negeri tanpa dibuktikan kesalahannya adalah fakta yang harus diakui. Oleh karena itu negara harus minta maaf kepada mereka - para korban (eksil-mahid dll.), tidak tergantung apakah mereka PKI atau non-PKI, Islam atau non-islam.

Semoga kasus tersebut di atas mendapat perhatian dari Presiden Jokowi, Dewan Pertimbangan Presiden dan Jenderal Agoes Widjojo, Pengarah Simposium Nasional 1965.

Nederland, 29 Juni 2016,
*MD Kartaprawira, Ketum Lembaga Perjuangan Korban 1965 (LPK65),   mdkartaprawira@gmail.com


 [K1]

Wednesday, 22 June 2016

Diskusi Nawacita dan Rekonsiliasi Bangsa

Seknas JOKOWI: Diskusi Nawacita dan Rekonsiliasi Bangsa
June 22, 2016 / By Redaksi Seknas
Seknas JOKOWI: Diskusi Nawacita dan Rekonsiliasi Bangsa
Add caption
JAKARTA – Menyikapi kontraversi upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, DPN Seknas jokowi mengadakan diskusi tentang “Nawacita dan Rekonsiliasi Bangsa”. Diskusi yang dihadiri sekitar 100 orang ini digelar di sekretariat DPN Seknas Jokowi, jl Cirebon No. 23 Menteng, Jakarta pusat pada Selasa (21/06/2016).
Dalam sambutannya Ketua Umum DPN Seknas Jokowi, M. Yamin mengingatkan bawa upaya rekonsiliasi atas berbagai pelanggaran HAM di masa lalu adalah keharusan sejarah. Menurutnya, Presiden joko Widodo telah berani mengambil sikap untuk melanjutkan upaya rekonsiliasi yang sudah lama digagas organisasi masyarakat sipil di Tanah Air.
Senada dengan itu, anggota Watimpres Sidarto Danusubroto memastikan upaya rekonsiliasi terhadap pelanggaran HAM di masa lalu termasuk tragedi tahun 1965 akan terus berlanjut. Perlawanan dari sejumah jenderal purnawirawan dan kelompok intoleran terhadap upaya rekonsiliasi ini tidak akan menghentikan langkah pemerintah Jokowi untuk menuntaskan masalah ini.
Menurut Sidarto, upaya rekonsiliasi sudah lama diperjuangkan dari mulai pembentukan Pansus RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tapi selalu dipatahkan. Dan sekarang presiden Jokowi telah mendorong proses rekonsiliasi anak bangsa ini lebih maju yang tertuang dalam Nawacita dan secara jelas dalam RPJMP. Baru kali ini presiden berani melakukan itu.
Selain Sidarto, narasumber lain yang berbicara dalam diskusi ini adalah Siti Noor Laela (anggota Komnas HAM) dan Ifdhal Kasim (Senior staff pada deputi V KSP). Dalam penjelasannya, Siti Noor Laela mengatakan upaya rekonsiliasi selalu menghadapi tantangan yang berat. Oleh karena itu dibutukan dukungan politik dari para relawan pendukung jokowi untuk menuntaskan pelanggaran berat di masa lalu demi terwujudnya rekonsiliasi bangsa.
Dalam kesempatan yang sama Ifdhal Kasim menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk Tim Kepresidenan untuk menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu. Untuk itu menurutnya perlu dukungan dari semua pihak agar proses rekonsiliasi bangsa ini bisa berjalan mulus demi masa depan indonesia yang lebih baik.
Acara diskusi tersebut diakhiri dengan buka puasa bersama yang menghidangkan berbagai menu makanan yang menarik selera. Sejumlah pimpinan kelompok relawan pendukung Jokowi turut meramaikan acara ini, ada dari Bara JP, Projo, Almisbat dll. Menteri Perindustrian Saleh Husin juga sempat hadir dalam kegiatan ini.
Usai buka puasa bersama, para relawan juga merayakan hari ulang tahun Presiden Jokowi yang ke-55 secara sederhana, dengan menyanyikan lagi ulang tahun dan memotong tumpeng. (Fadjar)

Seknas JOKOWI

Monday, 30 May 2016

SELAMAT JALAN BUNG MUNADJI WIDJOJO

SELAMAT JALAN BUNG MUNADJI WIDJOJO

Betapa sedihnya ketika kami mendengar berita meninggalnya Bung Munadji Widjojo pada tanggal 26 Mei 2016 di Achen, Jerman. Demikianlah satu demi satu kawan OTP (Orang Terhalang Pulang) meninggalkan kita semuanya sebelum masalah Kebenaran terungkap  dan Keadilan ditegakkan bagi semua OTP dan korban pelanggaran HAM lainnya. 

Bung Munadji Widjojo adalah sahabat yang berhati murah memberikan solidaritasnya kepada perjuangan LPK65. Terima kasih banyak sahabat.

Kepada seluruh keluarga besar almarhum kami ucapkan duka cita yang dalam, semoga sabar dan tabah menghadapi situasi tersebut.

Selamat jalan Bung Munadji Widjojo, selamat beristirahat di kedamaian abadi. Kami panjatkan doa kepada Yang Murbeng Dumadi agar mendapat limpahan kasih-sayangNya.

Negeri Belanda, 30 Mei 2016
A/n Lembaga Perjuangan Korban 1965 (LPK65) dan seluruh anggota serta pendukungnya:
MD Kartaprawira (Ketum), S. Pronowardojo (Sekretaris I)


Thursday, 19 May 2016

NEGARA HARUS MINTA MAAF (2)

NEGARA HARUS MINTA MAAF (2)
(Terkait keterlibatan negara dalam Pelanggaran HAM berat 1965)
Oleh: MD Kartaprawira*

Bahwasanya pada seantero tahun 1965-66 setelah peristiwa G30S di banyak daerah Indonesia terjadi tragedi dahsyat – pembantaian  massal, penganiayaan, dan berbagai tindak kekerasan lainnya, sudah diketahui umum. Tapi setelah 50 tahun kemudian baru timbul kesadaran serius akan perlunya penuntasan tragedi tersebut, yaitu ketika Presiden Joko Widodo  berjanji  akan menuntaskan tragedi kemanusiaan 1965 melalui jalur non-yudisial (Rekonsiliasi). Tugas besar Jokowi untuk pembangunan Indonesia Hebat,  dibarengi dengan tugas membangun kerukunan, damai dan sejahtera  kehidupan rakyatnya adalah cita-cita perjuangan yang luar biasa hebatnya. Bukankah Indonesia Hebat dibangun semata-mata untuk Rakyat? Maka dari itu masalah penuntasan tragedi kemanusiaan 1965 melalui jalur non-yudisial (Rekonsiliasi) harus dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan. Biarlah rakyat tahu yang benar adalah benar dan yang zalim adalah zalim. Biarlah rakyat tahu bahwa  penyelenggara negara tidak bisa bertindak mengatas namakan negara dengan menyalah-gunakan kekuasaan (abuse of power).  

Simposium Nasional Tragedi 1965 yang diadakan pada 18-19 April 2016 di Jakarta telah membuka pintu untuk menjajaki  penyelesaian kasus tersebut, yang dihadiri oleh berbagai pihak yang bersangkutan (Wakil institusi-institusi negara, para korban dan organisasinya, LSM dan lain-lainnya). Mayoritas dari peserta simposium dengan berbagai nuansa persyaratan menyetujui dilakukannya jalur Rekonsiliasi.    Tapi sampai saat ini bagaimana wujud blue print Rekonsiliasi belum jelas, misalnya: Siapa yang akan diajukan sebagai pelaku dan siapa korban, atas dasar sistem individual atau kolegial? Apa bentuk dan isi  payung hukumnya, UU KKR(baru), PERPU, PERPRES? Bagaimana struktur Komisi Rekonsiliasi dan siapa saja yang duduk di dalamnya?
Kiranya pengalaman Rekonsiliasi di Afrika Selatan bisa diambil pengalamannya dengan penyesuaian kondisi Indonesia.  Skemanya demikian:  Dalam prosedur rekonsiliasi dimulai dengan Pengungkapan Kebenaran (diungkap fakta-fakta kejahatan yang telah terjadi), kemudian Permintaan maaf pelaku kepada korban setelah kebenaran diakui pelaku, dan akhirnya Penegakan Keadilan (pemulihan hak-hak para korban, kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan lain-lainnya).

Perlu mendapat perhatian atas persyaratan yang tidak boleh tidak-ada (conditio sine qua non) dalam proses Rekonsiliasi, yaitu pernyataan maaf pelaku kepada korban. Sebab hal tersebut  merupakan konsekwensi terungkapnya kebenaran (incl. pengakuan pelaku) dan tujuan rekonsiliasi – perdamaian dan kerukunan nasional.  Maka tanpa permintaan maaf pelaku berarti belum ada Rekonsiliasi: belum ada perdamaian, permusuhan masih  terpendam dalam jiwa yang pada suatu waktu bisa keluar lagi.  
Tapi Jika pelaku tidak mau meminta maaf,  akibatnya pelaku harus diajukan ke pengadilan, artinya kasus tersebut diselesaikan lewat jalur yudisial. Maka permintaan maaf pelaku tidak diperlukan, dan  tidak diatur dalam KUHP. Ketika hakim sebelum menjatuhkan vonis, terlebih dahulu pelaku diberi kesempatan untuk mengucapkan kata terakhir. Di sinilah pelaku kadang-kadang berinisiatif mengucapkan permintaan maaf kepada korban dan/atau familinya, dengan maksud agar mendapat keringanan hukuman oleh hakim.

Menko Luhut Binsar Panjaitan semula menyatakan  bahwa Pemerintah tidak akan minta maaf. Tapi setelah ada perintah dari presiden Jokowi kepadanya untuk mencari kuburan massal, maka dia merubah pernyataannya bahwa akan meminta maaf kalau kuburan massal bisa dibuktikan. Maka jalan rekonsiliasi agak melebar. Sesungguhnya tidak hanya kuburan massal saja yang bisa menjadi bukti bahwa Negara (cq. Penyelenggara negara di masa lalu) telah terlibat dalam Pelanggaran HAM berat. Misalnya ribuan tapol yang diasingkan ke pulau Buru sebagai pekerja-budak yang dirampas hak-hak asasinya, hidup menderita dan sengsara belasan tahun adalah bukti tak terbantahkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Bahkan untuk pembuktiannya tidak memerlukan peralatan ekspertisi dengan technologi tinggi. Misalnya, mereka dari berbagai rumah tahanan yang tersebar di berbagai daerah diangkut oleh ABRI dengan kapal ke pulau Buru. Di sana mereka dijaga, diawasi dengan ketat kehidupannya dan mendapat siksaan dari ABRI. Kepulangannya kembali ke daerah asalnya pun dilakukan oleh ABRI. Ketika dibebaskan transportasinya diurus ABRI. Di tempat kepulangannya kembali mereka dipaksa  mengucapkan sumpah/janji di hadapan ABRI. Mereka setiap waktu tertentu diharuskan lapor ke instansi ABRI (mis. KODIM). Jadi ABRI tidak bisa mengingkari kenyataan sebagai pelaku/pelaku-peserta pelanggaran HAM berat tersebut.

Dari fakta adanya kuburan massal ditambah fakta pembuangan para tapol ke pulau Buru sudah cukup sebagai bukti yang tak terbantahkan. Maka sudah sepatutnya negara minta maaf (plus penyesalan) kepada para korban, demi  rekonsiliasi nasional. Pencarian (perintah presiden Jokowi) dan pembungkaran (perintah Luhut Panjaitan) kuburan massal adalah salah satu cara untuk mendapatkan bukti-bukti untuk mengungkap kebenaran, yang diperlukan dalam proses Rekonsiliasi. Dari pembongkaran kuburan tersebut dengan bantuan laboratorium forensik Kepolisian atau Kejaksaan akan diketahui berapa orang yang dibunuh, korbannya orang komunis/PKI atau kyai/santri, kapan terjadi pembunuhan dan lain-lainnya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka proses Rekonsiliasi, bukan yudisial (Pengadilan).

Maka sangat mengherankan mengapa  Menhan letjen (purn.)  Ryamizard Ryacudu menentang kebijakan presiden Jokowi. Apa dia tidak setuju Rekonsiliasi, tapi menginginkan jalur yudisial/Penadilan? Atau tidak setuju penutasan kasus kejahatan kemanusiaan 1965, dibiarkan saja sampai akhir jaman?  Bahwasanya ABRI adalah benteng pertahanan negara Indonesia dan rakyatnya, perlu mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Tetapi tanpa berjiwa ksatria akan dipertanyakan kebenaran benteng  tersebut.  

Di samping itu perlu dipahami bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo memilih jalur non-yudisial (rekonsiliasi) adalah suatu kebijakan kompromis. Sebab impunitas yang sudah berjalan 50 tahun hanya dilemari-eskan saja, pelaku tidak dikenakan tanggung jawab hukum. Meskipun demikian tetap saja hal tersebut mendapat perlawanan sengit dari pihak lain. Bagi pihak lain inilah seharusnya diterapkan alternatif lain, yaitu jalur yudisial (Pengadilan), seperti yang terjadi di Argentina, dimana diktator pelanggar HAM jenderal Videla dan semua kliknya (militer dan sipil) diadili.  

Setelah adanya Simposium tanggal 18-19 April 2016 situasi di tanah air sangat memanas. Bahkan panasnya  sudah menyulut di kalangan pemerintahan. Maka presiden Joko Widodo perlu menggunakan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sistem presidensial, yang harus tegas mengambil tanggung-jawab dengan kebijakan yang pro rakyat, yaitu melaksanakan Rekonsiliasi Nasional menuju Indonesia yang damai, aman dan sejahtera.

Nederland, 18 April 2016.
*Ketua Umum Lembaga Perjuangan Korban 1965 (LPK65)
(mdkartaprawira@gmail.com)




Monday, 16 May 2016

NEGARA HARUS MINTA MAAF (1) (Tidak menerapkan hukum sesuai Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945)

NEGARA HARUS MINTA MAAF (1)
(Tidak menerapkan hukum sesuai Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945) 

Oleh: MD Kartaprawira*
Tahun-tahun terakhir ini masalah penuntasan kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 sangat hangat jadi obyek perdebatan dalam diskusi, seminar dan semacamnya, terutama setelah presiden Joko Widodo dengan jelas memberi pernyataan akan menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur non-yudisial – Rekonsiliasi. Bersamaan dengan itu di dalam masyarakat  timbul berbagai pendapat mengenai persyaratan yang perlu   dipenuhi agar supaya rekonsiliasi tercapai sukses dengan adil dan manusiawi. Salah satunya adalah persyaratan bahwa negara harus minta maaf kepada para korban dan keluarganya, di samping keharusan adanya pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan.
Tumpah tindih telah terjadi atas penerapan kata „Permintaan Maaf“ negara dalam hubungannya dengan peristiwa tragedi pelanggaran HAM berat 1965-66: pembunuhan besar-besaran dan tindak kekerasan lainnya setelah peristiwa G30S. Menurut hemat kami ada dua macam permintaan maaf oleh negara yang harus dibedakan satu sama lain dan kedua-duanya harus dilaksanakan, yaitu:
1.  „Permintaan Maaf“ negara karena negara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya untuk penanganan kasus pelanggaran HAM berat 1965-66. Dengan demikian bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 (Negara Indonesia adalah negara hukum).
 2. „Permintaan Maaf“ negara dalam kaitannya dengan dugaan keterlibatan negara (cq.penyelenggara negara/Jendral Suharto dkk.)  dalam kasus Pelanggaran HAM berat 1965.

Seperti telah kita ketahui, sesudah terjadinya peristiwa G30S pada tahun sekitar 1965-66 diberbagai daerah Indonesia terjadi banyak pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain tindak melawan hukum, sehingga mengorbankan ribuan-jutaan manusia yang tak dibuktikan kesalahannya melalui proses hukum. Maka akibatnya timbul kasus pelanggaran HAM berat 1965-66.       
Indikasi pokok suatu Negara Hukum ialah diberlakukannya tatanan hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Maka di dalam negara timbul tatatertib, suasana aman dan tenteram. Sehingga tercermin adagium: „Hukum adalah panglima“, „Meskipun langit  besok runtuh, hukum harus ditegakkan“, dan lain-lainnya.

Oleh karena itu tugas dan kewajiban negara  adalah menjamin sebaik-baiknya agar hukum diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara jujur dan konsekwen. Tapi kenyataannya dalam tahun-tahun terjadinya tragedi dan sesudahnya, negara tidak hadir menerapkan hukum (terutama selama 32 tahun kekuasaan rejim Suharto) untuk menangani tragedi luar biasa tersebut. Padahal peraturan perundang-undangan Indonesia sudah lebih dari cukup untuk  diterapkan atas kasus tersebut.

Tetapi sampai 50 tahun kasus pembantaian, pembuangan ke kamp-kamp tahanan, kerja-paksa, dan tindak-tindak kekerasan lainnya tak pernah ditangani  sampai di meja hijau. Sehingga dari titik pandang „formal-yuridis“ tidak bisa dikatakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan akhirnya terjadi kenyataan absurd: membunuh, menganiaya, memperkosa dan lain-lain tindak kekerasan semacamnya di kala itu dianggap dan terus dianggap sah-sah saja.

Mengapa demikian?  Jawabannya jelas: sebab tugas yudicatif negara secara sadar dan sengaja disalah-gunakan untuk kepentingan kekuasaan rejim orba. Dengan tidak menerapkan hukum kala itu rejim bisa dengan bebas dan leluasa bertindak untuk mendapatkan apa yang dikehendaki (= sukses kudeta dan sukses mempertahan kekuasaan dikmilfas 32 tahun, yang kemudian dilanjutkan kader-kadernya).          

Padahal di dalam negara hukum seharusnya ketika di sesuatu daerah terjadi tindak kriminal/pelanggaran HAM,  negara (cq. penyelenggara negara) secara otomatis [K1] dan secepat mungkin berkewajiban turun tangan melakukan kebijakan-kebijakan untuk mencegah, mengatasi maraknya tindak kekerasan dan kemudian menuntaskan kasusnya sampai di sidang pengadilan. Tapi sekali lagi, fakta-nyatanya rejim orde baru selama masa kekuasaannya 32 tahun  kasus tersebut didiamkan saja. Bahkan situasi tersebut dilanjutkan oleh penyelenggara-penyelenggara negara di era „reformasi“ , hingga kasus tersebut terbengkelai selama 50 tahun.

Dengan tidak diberlakukannya hukum atas peristiwa tersebut di atas, adalah suatu hal yang tidak aneh apabila Negara harus minta maaf kepada para korban dan keluarganya, (tidak tergantung siapa pun korbannya: komunis atau non-komunis, apapun agamanya, sukunya, etnisnya, dan lain-lainnya).
Dengan demikian terbukti Negara telah gagal mewujudkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara – suatu kesalahan konstitusional memalukan yang harus diakui oleh negara.
Maka tidak pandang siapapun presidennya saat ini di Indonesia, dialah (sebagai penyelenggara negara) yang harus „atas nama negara“ menyatakan permintaan maaf kepada para korban dan keluarganya.   Sedang penolakan negara „minta maaf” hanya menunjukkan betapa rendahnya tatanan norma dan nilai/moral yang diberlakukan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.

Karena permintaan maaf negara tersebut di atas (terkait pengingkaran Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) adalah tidak tergantung adanya Pengadilan ad hoc atau pun Rekonsiliasi, maka menurut hemat kami, seyogyanya permintaan maaf negara disampaikan terpisah sebelum dilaksanakan proses Pengadilan ad hoc atau pun proses Rekonsiliasi.

Semoga Bp. Joko Widodo dan Bp. Agus Widjojo memahami.

Nederland 15-05-2016

*Ketua Umum Lembaga Perjuangan Korban 1965 (LPK65),
(mdkartaprawira@gmail.com) 



 [K1]

Sunday, 15 May 2016

Kita Bukan Bangsa Pendendam!

Kita Bukan Bangsa Pendendam!
Oleh: Letjend (Purn.) Saurip Kadi*
Kita sudah jauh melangkah berdemokrasi. Koq masih sibuk bahaya latent KGB (Komunis Gaya Baru?-red). Memang Undang-undang Dasar (UUD) hasil amandemen, belum menjabarkan nilai-nilai luhur Founding Father kita secara benar dan menyeluruh. Sehingga pengelolaan kekuasaan di era reformasi lebih parah dari jaman Orde Baru.
Dulu monopoli dan oligharkhi kekuasaan ada di tangan HMS (Haji Muhammad Soeharto ?-red). Tentara berubah jadi alat kekuasaan. Rakyat di belah-belah, yang berpolitik ikut partai Prde Baru dengan 3 nama yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan)-Golkar (Golongan Karya)-PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Yang tdk berpolitik diawasi oleh TNI (AD khususnya) dengan KOTER (Komando Teritorial) dan Intel TNI nya dengan (memberi-red) stempel EKKA (Ekstrim Kanan) -EKKI (Ekstrim Kiri)- EKLA (Ekstrim Lain), yang terdiri dari kaum intelektual yang kritis dan disuruh keluar negeri seperti Arief Budiman, George J Aditjondro dan lainnya.
Yang pasti Presiden Soeharto lengser dengan warisan yang sangat membebani generasi penerus. Hutang luar negeri begitu besar. Hutan sudah gundul. Lingkungan hidup yang sudah rusak, sumber daya alam dikuasai segelintir orang saja.
Di era reformasi monopoli dan oligharkhi kekuasaan, juga terjadi dan justru lebih parah, bukan oleh presiden tapi oleh pemegang kapital. Karena waktu itu kepemimpinan nasionnal lemah, maka dalam sistem yang semrawut muncul mafia dimana-mana.
Jujur kita harus berani bilang, aparat bisa dibeli oleh konglo hitam dengan jaringan mafianya. Idem juga hukum.
Presiden Joko Widodo saat ini sedang mensiasati agar dirinya tidak menjadi boneka. Dengan "diam", tapi tidak mau bergabung dengan mafia, kini antar mafia saling cakar dan menelanjangi diri. Setelah kasus papa minta saham, kini kasus reklamasi teluk Jakarta.
Lantas mengapa kita harus sibuk dengan bahaya laten KGB (Komunis Gaya Baru).
Bukankah yang harus jadi musuh bersama dan apalagi harus distempel BAHAYA LATENT semestinya terhadap pihak yang sudah merusak negara.
Mari jujur bertanya,-- perbuatan anak-anak PKI (Partai Komunis Indonesia) yang mana yang bisa kita jadikan alasan mereka dijadikan ancaman? Apakah keamburadulan, keterpurukan, dan hutang negeri yang begitu besar yang bikin mereka harus diwaspadai sampai ditakuti? Siapa yg merampok kekayaan negeri ini, apakah mereka anak-anak PKI atau orang lain?
Dosa apa yang mereka tanggung? Apalagi sebagai anak keluarga PKI saat Orde Baru mereka sudah didholimi negara, yang dilakukan oleh saya dan kawan-kawan di TNI.
Jangankan jadi anggota TNI atau POLRI dan PNS,--jadi buruh pabrik milik swasta saja mereka tidak bisa. Peluang yang paling mungkin adalah jadi tukang tambal ban, buruh harian dan maaf-maaf,--jadi pelacur bagi yang perempuan. Ini fakta bukan opini.
Saat mereka menjadi militan untuk survive, belakangan bisa jadi anggota DPR/D, DPD dan bahkan menteri. Lantas kita teriak awas bahaya laten KGB ! Sungguh lucu kalian semua kawan!
Lucu karena komunisme sudah rontok. Ideologi sudah tamat. Takut kok sama roh gentayangan komunisme dan PKI yang sudah lama terkubur. Mengapa ada pihak yang ketakutan secara berlebihan?
Semestinya segenap aparatur negara termasuk juga TNI dan Polri harus segera switching of mind set, tak peduli pangkat dan jabatan dirinya adalah ‘Pelayan’ alias jongos. Gaji yang mereka terima adalah uang pajak rakyat. Tempat kan Rakyat sebagai majikan.
Berlakulah sopan dan jangan kurang ajar terhadap majika. Bagi TNI kembalilah ke khitoh. Rasakan denyut nadi rakyat. Karena legitimasi hanya lahir tergantung bagaiamana to win the heart of the people. Kenapa kalian harus ikut menyakiti hati rakyat, ikut gusur menggusur orang-orang tak bersalah. Mereka lahir dari keluarga miskin bukan karena pilihan. Mereka rakyat Indonesia. Jangan hinakan mereka.
Perubahan tata kelola dunia yang menimbulkan kerusakan alam dan kesenjangan sosial ternyata membawa malapetaka bagi peradaban manusia tak terkecuali bagi pemegang kapital papan atas di tingkat dunia.
Sepuluh Globarl Concern kalau saja disikapi denga baik, niscaya membawa berkah bagi segenap anak bangsa tanpa kecuali. Maka sangat tepat kalau Presiden joko Widodo merespon upaya mengakhiri dendam masa lalu. Dengan rakyat bersatu, apa yang tidak bisa kita laksanakan. Semua kita punya. SDM lebih dari cukup.
Kerusakan sosial juga hanya di kota-kota besar saja. Saudara-saudara kita yang di daerah, sangat paham untuk tidak "memanen karena tidak ikut menanam". Mereka satu antara kata dan perbuatan. Mereka pekerja tangguh. Habis subuh mereka bergegas ke sawah atau ke laut. Bukan seperti sebagian elit kita yang sudah tidak bisa membedakan halal dan haram.
*Penulis adalah Asisten Teritorial Kepala Staff Angkatan Darat ABRI (2000 dan anggota DPR-RI-Fraksi ABRI (1995-1997)
Sumber: https://www.facebook.com/groups/225178074340988/permalink/466961500162643/

Tuesday, 10 May 2016

Upaya Mengakhiri Kesenyapan 1965



 Upaya Mengakhiri Kesenyapan 1965 
Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden
Koran Tempo edisi Senin, 9 Mei 2016

Sinyal positif bahwa negara hadir di tengah para korban pelanggaran hak asasi manusia masa lalu terjadi ketika pemerintah Jokowi-JK bekerja sama dengan komunitas korban, penyintas, dan gerakan masyarakat sipil menyelenggarakan "Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965: Pendekatan Kesejarahan" pada 18-19 April lalu di Jakarta. Peristiwa ini menjadi langkah awal untuk mengakhiri kesenyapan dan mendengarkan banyak aspirasi untuk menyelesaikan tragedi kemanusiaan 1965.
Presiden Jokowi menyadari bahwa dalam kesenyapan tersebut ada tragedi kemanusiaan yang diabaikan, bahkan sengaja dilupakan. Presiden ingin semua luka bangsa di masa lalu yang terkait dengan pelanggaran HAM harus diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Komitmen pemerintah ini juga ditunjukkan dengan perintah Presiden kepada Menko Polhukam untuk membongkar makam para korban sebagai bukti keseriusan jalan mengungkap kesenyapan.
Dalam konteks ini, Presiden Jokowi memberi budaya baru yang mengubah cara "politik kekuasaan" dengan "politik kemanusiaan" dalam menangani para korban pelanggaran HAM masa lalu. Cara berpikir dan budaya baru ini dibutuhkan untuk melihat dan memulihkan luka-luka bangsa agar generasi masa depan tidak menanggung beban sejarah yang berkelanjutan.
Di sinilah dibutuhkan komunikasi politik dan dukungan seluruh kekuatan sosial-politik yang ada, termasuk TNI dan Polri, pada proses rekonsiliasi bangsa itu. Ini bertujuan agar tidak disalahtafsirkan atau dipolitisasi untuk kepentingan politik pragmatis.
Untuk mengawali proses penyelesaian kasus HAM di masa lalu, pemerintah berjanji menyelesaikan tujuh kasus, seperti peristiwa 1965-1966; penembakan misterius 1982-1985; kasus Talangsari-Lampung 1989; penculikan dan penghilangan paksa aktivis pada 1997-1998; kerusuhan Mei 1998; Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998-1999; serta Wasior-Wamena 2001-2003.
Dari tujuh kasus tersebut, penyelesaian pelanggaran HAM dalam peristiwa 1965 adalah yang paling krusial. Kasus 1965 menjadi penting karena korbannya yang masif, luasnya pelanggaran HAM, serta proses diskriminasi dan stigmatisasi atas para korban dan keluarga yang masih berlangsung hingga kini.
Mekanisme penyelesaian kasus HAM di masa lalu harus memenuhi empat prinsip, yakni pemenuhan hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan jaminan untuk tidak terulang. Tapi prinsip-prinsip ini juga harus dilihat secara dinamis dan realistis dalam ruang politik yang nyata di sebuah negara.
Presiden Jokowi menyadari tidak mungkin menjalankan mekanisme tunggal dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu karena sangat dipengaruhi oleh waktu, kasus, wilayah, sosial-budaya, dan suasana psikologis para korban. Sebenarnya, Presiden Jokowi telah meletakkan fondasi pertama bagi "Jalan Indonesia" untuk penyelesaian kasus HAM di masa lalu dengan memulai mengadakan Simposium 1965 untuk mendengarkan aspirasi dan mekanisme penyelesaian dari perspektif semua pihak, terutama korban.
Dari simposium ini, pemerintah dapat memberikan rekomendasi yang tepat tentang mekanisme apa saja yang menjadi aspirasi para korban, baik di jalur yudisial maupun non-yudisial. Dalam konteks ini, pemerintah tidak mau terjebak dalam dikotomi yudisial dan non-yudisial. Pemerintah melihat keduanya bisa menjadi jalur penyelesaian atas tragedi kemanusiaan tersebut.
Dari Simposium 1965 ini pemerintah melihat bahwa rekonsiliasi juga ditafsirkan secara beragam. Tidak perlu terburu-buru mengambil formulasi, perlu dialog yang komprehensif dengan semua pemangku kepentingan, terutama perspektif korban.
Dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (2015-2019) dinyatakan perlunya dibentuk Komite Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu, yang langsung di bawah Presiden. Komite ini diharapkan dapat mengklarifikasi berbagai laporan yang sudah dihasilkan oleh badan resmi, korban, maupun organisasi non-pemerintah. Komite juga harus mendengarkan testimoni dan meminta klarifikasi yang komprehensif. Komite diharapkan dapat menguangkan hasil kerjanya dalam laporan utuh atas temuan yang diperoleh dan membuat program pemulihan korban pelanggaran HAM.
Pada akhirnya, kerja komite ini diharapkan bisa membuat pemerintah rendah hati dan jujur mengakui telah terjadi pelanggaran HAM dalam tragedi kemanusiaan 1965. Ini sekaligus untuk memenuhi harapan bahwa penyelesaian kasus ini menjadi proses penyembuhan bagi korban dan bangsa.
Simposium 1965 dan rekomendasi yang dihasilkan adalah babak baru dalam penyelesaian tragedi kemanusiaan 1965. Dalam simposium ini pemerintah juga telah mendengarkan berbagai aspirasi tentang mekanisme penyelesaian yang adil untuk korban. Tentu saja, ini baru langkah awal mengakhiri kesenyapan 50 tahun. Masih butuh banyak dialog dan pertemuan dengan para korban untuk menggapai keadilan dan rekonsiliasi. Masyarakat pun harus realistis bahwa penyelesaian kasus ini juga membutuhkan kesepahaman semua pihak akan pentingnya rekonsiliasi bangsa agar generasi besok tidak tersandera oleh utang kemanusiaan masa lalu.



Friday, 22 April 2016

SERUAN LEMBAGA PERJUANGAN KORBAN 1965 (LPK65)


SERUAN LEMBAGA PERJUANGAN KORBAN 1965 (LPK65)
(Sehubungan kunjungan Bpk Presiden Joko Widodo ke Negeri Belanda)

Yang Terhormat Bpk Presiden Joko Widodo, kami ucapkan selamat datang,
Seperti telah diketahui, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015 yang lalu, kami para eksil/MAHID yang dicabut paspornya oleh rejim Orde Baru karena tetap loyal kepada Presiden Soekarno (presiden konstitusional sah), yang tergabung dalam Lembaga Perjuangan Korban 1965, telah mengadakan pertemuan untuk “Memperingati 50 Tahun Genosida Politik 1965”, dengan tujuan agar malapetaka tragedi pelanggaran HAM berat tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari.

Adalah suatu kehormatan bagi kami bisa menyampaikan sepatah dua patah kata untuk mengingatkan janji Bapak Presiden bahwa akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya yang berkaitan kasus 1965-66.

Dalam janji tersebut Bpk. Presiden mengambil kebijakan jalur non-yudisial (Rekonsiliasi) dalam penuntasan kasus 1965-66, meskipun sesungguhnya jalur yudisial bisa juga dipertimbangkan.

Meskipun demikian, berdasarkan pendapat-pendapat para eksil/MAHID dalam pertemuan 10 Oktober 2015 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mewujudkan Rekonsiliasi harus dalam prosesnya diungkap Kebenaran (diungkap fakta-fakta kejahatan yang telah terjadi), Permintaan maaf pelaku kepada korban dan akhirnya ditegakkan Keadilan (para korban mendapat pemulihan hak-hak sosial-politik, kompensasi, restitusi, rehsbilitasi dll.).  Rekonsiliasi di Afrika Selatan kami kira bisa diambil pengalamannya.

Maka berhubung dengan tersebut di atas kami menyerukan kepada Bpk. Presiden Joko Widodo untuk:

1.    Mengakui telah terjadi pelanggaran HAM berat/kejahatan kemanusiaan 1965-66 yang mengakibatkan jatuhnya ratusan ribu – jutaan manusia tanpa dibuktikan kesalahannya baik di tanah air maupun di luar negeri (dicabut paspornya).
2.    Atas nama negara meminta maaf kepada para korban dan keluarganya, karena tidak menerapkan hukum untuk menangani kasus tersebut di atas selama kurang lebih 50 tahun. Pada hal Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) – berarti negara telah gagal melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Maka permintaan maaf negara adalah mutlak.
3.    Segera melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat, bermartabat dan manusiawi untuk melaksanakan Rekonsiliasi seperti tersebut di atas dengan membentuk „Dewan Kepresidenan/Komisi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi“ melalui PERPU atau PERPRES.
4.    Mencabut semua peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, bertentangan dengan demokrasi dan HAM.
5.    Memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan manusiawi kepada para korban yang menderita fisik dan/atau mental akibat pelanggaran HAM berat 1965-66.
6.    Mengurus penguburan kembali secara manusiawi para korban pelanggaran HAM berat dari kuburan massal.
7.    Membuat kebijakan imigrasi bagi para eksil/Mahid agar sebagai patriot bangsa bisa tinggal di tanah air, baik untuk sementara maupun menetap selamanya sampai meninggal, tanpa memerlukan visa dan mendapat jaminan keselamatannya.

Semoga sukses misi Bpk Presiden di Negeri Belanda, dan salam hormat-hangat kami untuk seluruh anggota delegasi.

Den Haag, 21 April 2016
A/n. Lembaga Perjuangan Korban 1965 (LPK65), Nederland:

MD Kartaprawira (Ketum), S. Pronowardojo (Sekretaris I)

Tuesday, 24 November 2015

INTERNASIONALISASI KASUS 1965

INTERNASIONALISASI KASUS 1965
Gatra, 19-26 November 2015
Asvi Warman Adam
Bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan di Indonesia, di Den Haag dibuka pengadilan rakyat internasional mengenai kasus 1965 (IPT 65). Pengadilan ini memang bersifat internasional dengan tujuh orang hakim berkewarganegaraan asing. Seorang jaksa berkebangsaan Jerman dan enam lainnya dari Indonesia dipimpin pengacara senior Todung Mulya Lubis.
Majelis Hakim sudah berpengalaman luas dalam mahkamah internasional, diketuai Zak Yacoob mantan hakim mahkamah konstitusi Afrika Selatan, terdiri dari Sir Geoffrey Nice (Inggris), Helen Jarvis (Australia dan Kamboja), Mireille Fanon Mendes France (Perancis), John Gittings (Inggris), Shadi Sadr (eksil Iran), Cees Flinterman (Belanda). Nice pernah menjadi penuntut umum dalam kasus Slobodan Milosevic. Helen Jarvis terlibat dalam mahkamah international untuk Khmer Merah di Kamboja. Fasih berbahasa Indonesia ia menerjemahkan karya Tan Malaka “Dari Penjara ke Penjara” dalam bahasa Inggris.
International People’s Tribunal adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus pelanggaran HAM berat. Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti PBB. Kekuatannya berasal dari suara para korban serta masyarakat sipil nasional dan internasional. Reputasinya akan teruji dalam kapasitasnya memeriksa bukti-bukti, melakukan pencatatan sejarah yang akurat mengenai kejahatan kemanusiaan yang terjadi, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional (the international customary law) pada fakta-fakta yang ditemukan. Tribunal ini tidak dimaksud untuk menggantikan peran negara dalam proses hukum.

IPT memiliki format pengadilan HAM secara formal dengan membentuk Tim Peneliti profesional dan menyusun Panel Hakim internasional. Tim Peneliti bertugas menghimpun dan mengkaji data serta kesaksian, lalu merumuskannya secara hukum dan menyerahkannya kepada Tim Jaksa Penuntut. Tim Jaksa ini akan menyusun dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang meluas dan sistematis yang dilakukan negara. Bukti-bukti tersebut berupa dokumen tertulis, audio visual dan keterangan para saksi.
Peristiwa 1965 diajukan karena pembantaian massal tersebut dan seluruh rangkaian prosesnya merupakan bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang selama ini diabaikan oleh pengadilan negara hingga membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia sekarang dan mendatang. Meskipun sudah banyak bukti yang terungkap, pemerintah Indonesia belum berhasil mengadili para pelaku kejahatan tersebut.
Apa manfaat IPT 65 ini ? Kegiatan ini tidak dibiayai dengan APBN sehingga negara tidak usah mengeluarkan ongkos. Meski keputusannya tidak otomatis mengikat negara Indonesia secara legal-formal, namun karena sifatnya sebagai mekanisme Pengadilan Rakyat di tingkat internasional, ini dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat untuk mendesak negara agar mampu menegakkan keadilan atas tragedi 1965 sekaligus menghentikan impunitas bagi para pelakunya. Hasil pengadilan ini dapat menjadi sumber legitimasi bagi negara Indonesia untuk membuktikan diri sebagai negara yang mampu memenuhi pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat masa lalu; dan menjadi bagian dari masyarakat internasional yang dihormati karena tanggap dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat tersebut. Sementara itu pada masyarakat akan tumbuh kesadaran bahwa politik kekerasan maupun kejahatan kemanusiaan tidak dapat ditolerir. .
Untuk para penyintas dan keluarganya hasil pengadilan ini dapat berkontribusi pada proses pemulihan mereka sebagai korban kejahatan kemanusiaan. Dampak lain yang diharapkan adalah penghapusan stigma terhadap para korban dan keluarganya sebagai pihak yang secara langsung atau tak langsung pernah terkait pada Gerakan 30 September 1965. Penghapusan stigmatisasi tersebut diharapkan disertai pemulihan kedudukan hukum para korban, penyintas dan keluarganya.
Pengadilan rakyat di Den Haag tidak bertujuan menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia apalagi berkhianat kepada bangsa. Temuan selama persidangan menurut komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi sejalan dengan kesimpulan dari Penyelidikan Komnas HAM mengenai kasus 1965 tahun 2012 yang sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Dianto mengutip kesimpulan executive summary laporan tersebut yang sudah diterbitkan Komnas HAM. Yang baru menurut sang komisioner Komnas HAM adalah gugatan kekerasan seksual melalui kesaksian di balik layar oleh seorang perempuan korban yang dianiaya seorang guru besar UGM Yogyakarta. Mariana Amiruddin komisioner Komnas Perempuan yang berangkat ke Den Haag menghadiri pengadilan ini dengan surat ijin dari Presiden Republik Indonesia mengatakan kasus kekerasan seksual termasuk laporan penelitian lembaga tersebut.
Mengapa Den Haag, Belanda, dipilih menjadi tempat penyelenggaraan IPT 1965 tanggal 10-13 November 2015 ? Jawaban lugas, tidak mungkin dilakukan di Indonesia; diskusi buku 1965 saja seperti pada Festival Ubud Bali diintervensi aparat keamanan. Sementara itu, Den Haag merupakan kota simbol keadilan dan perdamaian internasional. Lembaga-lembaga seperti International Court of Justice (Mahkamah Pidana Internasional) dan sejumlah pengadilan khusus dan penting, seperti Tribunal Yugoslavia, diselenggarakan, atau memiliki kantor Sekretariat, di sini. Tribunal Tokyo (Pengadilan Perempuan Internasional atas Kejahatan Perang tentang Perbudakan Seksual Militer Jepang) menyelenggarakan sidang putusannya di Den Haag (2001).
Pengadilan rakyat ini juga bertujuan mendapatkan pengakuan internasional atas keterlibatan sejumlah negara Barat dalam tragedi 1965. Sebuah gugatan diajukan menyangkut peran AS, Inggris dan Australia dalam kasus ini dengan saksi ahli sejarawan Bradley Simpson. Dia menulis buku Economists with guns: Authoritarian Development and US-Indonesian Relations, 1960-1968 yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Menurut Simpson “pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara barat lain sudah lebih dari setahun mengusahakan terjadinya konflik senjata antara tentara dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan harapan tentara Indonesia bisa menghancurkan PKI”.
Setelah meletus G30S AS membantu dana untuk Komite Aksi Pengganyangan Gestapu sebanyak Rp 50 juta serta memberikan daftar pengurus PKI. Pemerintah Amerika Serikat memulai sebuah operasi yang ditutup-tutupi untuk mendukung militer Indonesia dalam menghancurkan PKI. Pemerintah Amerika menyediakan senjata, bantuan dana dan dukungan politik, supaya Jenderal Soeharto dan sekutunya mengetahui bahwa mereka mendapat dukungan penuh, walaupun dukungan diberikan diam-diam. Saat itu, untuk Amerika, terang-terangan mendukung Soeharto dan tentara Indonesia melawan Sukarno, mengandung resiko politik tinggi.
Simpson juga bersaksi bahwa Amerika sepenuhnya sadar akan rangkaian pembunuhan yang terjadi dan jumlah orang yang tewas selama pembunuhan berlangsung. Amerika tidak protes atau berusaha menghentikan peristiwa tersebut dan malah membantu pemerintah Indonesia dengan menyediakan apapun yang dibutuhkan untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Padahal mereka tahu benar bahwa bantuan digunakan juga untuk membunuhi rakyat tak bersenjata.
Dari dokumen yang dipublikasikan, pemerintah Amerika mulai mendukung militer Indonesia sejak akhir Oktober 1965.
Pemerintah Inggris, seperti juga Australia, melakukan operasi propaganda rahasia mendukung tentara Indonesia waktu itu. Pemerintah Jepang memberi dukungan dana, juga sejumlah negara Barat yang meyediakan bantuan intelijen, bahkan juga pemerintah Uni Soviet pada waktu itu. Pada masa terjadi konflik antara Uni Soviet dengan Cina soal ideologi komunisme, tidaklah mengherankan kalau Indonesia yang lebih dekat dengan Cina menjadi sasaran Uni Soviet.
Selama 50 tahun studi G30S telah berkembang pesat dengan dibukanya berbagai arsip di AS, Inggris, Australia, Rusia, Jerman, Jepang, dan Tiongkok. Bermunculan pula para peneliti mengenai tema ini di sejumlah negara, seperti di Belanda, Jepang, dan terutama Australia, selain—tentu saja—dari Indonesia sendiri. Bulan September 2015 di Jakarta dipresentasikan laporan penelitian yang dikerjakan tim peneliti Universitas Waseda, Tokyo, Jepang. Salah seorang peneliti Jepang, sejarawan senior Aiko Kurasawa mengatakan bahwa Jepang tidak terlibat dalam peristiwa G30S. Namun Jepang adalah termasuk negara yang paling diuntungkan dengan peristiwa 1965 yang memakan korban sampai 500.000 orang. Jepang menjadi negara investor pertama pada awal Orde Baru. Hal ini agar disadari pula oleh pemerintah dan masyarakat Jepang.

Diharapkan negara-negara asing yang terlibat dalam tragedi 1965 atau yang diuntungkan oleh peristiwa tersebut untuk membantu Indonesia dalam penyelesaian masalah HAM berat masa lalu, misalnya dalam pendanaan program pemulihan trauma para korban. (Dr Asvi Warman Adam, sejarawan)

Sunday, 22 November 2015

Kaum Eksil Dukung Putusan IPT

Chalik Hamid
Today at 5:24 AM
Kaum Eksil Dukung Putusan IPT

Lembaga Perjuangan Korban 1965 (LPK65) negeri Belana pada tanggal 21 November 2015 mengadakan sebuah pertemuan silaturahmi dengan saudara Bedjo Untung, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65). Bedjo datang ke negeri Belanda  memenuhi acara International People’s Tribunal yang berlangsung tanggal 10 – 13 November 2015 di Den Haag. Pertemuan silaturahmi yang berlangsung di gedung Inloophuis Vollenhove di kota Zeist itu dihadiri penuh sesak oleh para kaum eksil yang biasa di sebut orang-orang terhalang pulang.
Pertemuan silaturahmi tersebut diisi dengan acara bertukar pikiran, bersama-sama berusaha menentukan dan menyatukan langkah ke depan perjuangan Korban 1965, suatu langkah kemitraan strategis kongkrit dan membangun sinergi antara perjuangan kawan-kawan di Tanah Air dan yang berada di Luar Negeri serta Kerjasama antara YPKP 65 dengan LPK 65 dalam perjuangan bersama berjangka panjang. Dalam acara silaturahmi tersebut, para hadirin banyak mengajukan pertanyaan, hingga terbentuk sebuah diskusi hangat dan menyegarkan. Berbagai macam bentuk pertanyaan mendapatkan jawaban dari saudara Bedjo Untung dan teman-teman lainnya.
Para kaum eksil yang biasa disebut orang-orang terhalang pulang, bahkan oleh Gusdur dinyatakan sebagai ‘’orang-orang kelayaban’’,  dengan sepenuh hati mendukung diadakannya Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag yang telah menyimpulkan terjadinya kejahatan kemanusiaan berat di Indonesia pada tahun 1965 yang melanggar hukum Internasional. Pada waktu itu Indonesia telah mendorong terjadinya pelanggaran HAM melalui militernya, dengan rantai komando militer yang tersusun rapi dari atas ke bawah. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Pangadilan Rakyat Internasional Zak Jacoob yang menyatakan telah terjadi pembantaian massal, pemenjaraan orang tanpa pengadilan,  perlakuan tak manusiawi terhadap para tahanan, terjadi penyiksaan dan kerja paksa yang mirip dengan perbudakan. Telah terjadi banyak kekerasan seksual terhadap perempuan yang sistematis dan rutin ketika para tahanan ditangkap dan diasingkan. Para hakim IPT juga meyakini bahwa rezim Orde Baru memiliki maksud politik untuk menyingkirkan PKI, anggota dan simpatisannya, loyalis Sukarno, serikat buruh dan lain-lain.
Pertemuan silaturahmi yang dimoderatori oleh ketua LPK65 negeri Belanda M.D.Kartaprawira berjalan lancar dan hangat, diakhiri dengan pambacaan sebuah puisi oleh seorang peserta. (CH).

Friday, 20 November 2015

IPT DAN VERSI-VERSI SEJARAH 1965

IPT DAN VERSI-VERSI SEJARAH 1965
http://www.bolehmerokok.com/ipt-dan-versi-versi-sejarah-1965/
ipt-dan-versi-versi-sejarah-1965
P
anel hakim Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) tentang peristiwa 1965, dalam putusan sementara menetapkan bahwa negara bersalah terhadap terjadinya pelanggaran HAM berat pasca Peristiwa G30S. Panel hakim IPT juga mempertimbangkan lebih jauh dakwaan jaksa tentang keterlibatan negara-negara lain: Amerika, Inggris dan Australia. Seperti diketahui dalam sidang IPT jaksa mendakwa, Amerika Serikat, Inggris dan Australia turut terlibat aktif dan membantu kediktatoran Pemerintah Soeharto menumpas PKI.
“Seluruh materi, tanpa diragukan lagi, menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat yang diajukan ke hakim memang terjadi,” kata Zak Yacoob, mantan hakim konstitusi asal Afrika Selatan itu.
Dalam putusannya, majelis hakim merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk segera menuntaskan persoalan ini. Terlebih, lanjutnya, Komnas HAM sejak 2012 sudah merampungkan laporan adanya dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan pada peristiwa 1965.
Tentu hal ini mengundang pro dan kontra. Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan juga menyiratkan sikap kontra atas proses ini, “Untuk siapa kau minta maaf? Keluarga korban mana? Pembantaian mana? Sekarang saya tanya Westerling kalau mau, buka-bukaan dong, berapa banyak orang Indonesia dibunuh? Jadi jangan suara bule aja yang kalian dengerin, suara Indonesia juga didengerin,” kata mantan Jendral bintang tiga itu.
Tak ketinggalan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melalui media massa mengatakan bahwa pengadilan di Belanda tersebut tak usah ditanggapi karena Belanda dulu juga banyak melakukan pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Ya, isu nasionalisme pun digoreng sebegitu rupa. Jelas, konteks IPT telah disalah pahami banyak orang. Secara historis, IPT diprakarsai dan dibentuk oleh aktivis masyarakat sipil internasional. Karena itu IPT berada di luar domain negara maupun lembaga formal seperti PBB. IPT sama sekali enggak memiliki hubungan formal dengan Pemerintah Belanda. Pilihan lokasi persidangan di Belanda karena pertimbangan Kota Den Haag dianggap sebagai “simbol keadilan dan perdamaian internasional.” Di sana bermarkas International Court of Justice. Selain itu, juga karena sebagian besar panitia penyelenggara IPT adalah warga Indonesia (eksil) yang bermukim di Belanda.
Orang-orang yang menginisiasi IPT peristiwa 1965 juga bukan orang bule, melainkan warga Indonesia sendiri. IPT peristiwa 1965 dikoordinasi oleh Nursyahbani Katjasungkana, aktivis perempuan dan pejuang HAM. Sementara Todung Mulya Lubis, pengacara yang juga dikenal sebagai aktivis HAM, menjadi ketua jaksa penuntut umum.
Todung menilai, meskipun keputusan IPT ini masih bersifat sementara, namum putusan sela ini jadi tonggak sejarah dan momen untuk mengungkapkan kebenaran setelah masa penantian 50 tahun. “Sulit bagi saya untuk mengekspresikan perasaan saya. Ini adalah moment of the truth,” ujar Todung.
Sementara Nursyahbani mengatakan, putusan IPT jadi semacam obat penyembuh bagi korban karena setidaknya organisasi HAM internasional atau bahkan masyarakat internasional telah mengakui adanya kejahatan HAM berat pasca Peristiwa G30S. Lebih jauh, putusan IPT 1965 nantinya akan dijadikan sebagai dokumen lobi kepada organisasi-organisasi internasional baik LSM maupun PBB, terlebih seandainya enam bulan atau maksimum satu tahun ke depan pemerintah Indonesia tidak melakukan kewajibannya seturut ketentuan hukum nasional maupun internasional.
Selain itu, putusan IPT juga penting sebagai upaya pengungkapan kebenaran dan pelurusan sejarah agar generasi muda mendapatkan gambaran tentang fakta sejarah negaranya secara jujur dan obyektif, ujar Nursyahbani.
Ya, bicara Peristiwa G30S di sana-sini masih kita temui banyak hal gelap. 50 tahun setelah peristiwa subuh dini hari itu, selain dikenal versi sejarah resmi atau negara, juga muncul beberapa teori yang memiliki tafsiran berbeda-beda terhadap siapa dalang sesungguhnya di balik Peristiwa G30S, antara lain:
Tabel Ringkasan Teori Seputar G30SSumber: Buku “BAYANG-BAYANG PKI”. Penerbit: Institut Studi Arus Informasi
Munculnya beragam tafsiran mengisyaratkan, bahwa peristiwa G30S1965 bukanlah sebuah realitas sederhana. Terlebih mengingat konstelasi politik Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur di satu sisi; garis kebijakan politik Presiden Soekarno yang cenderung dianggap telah bergeser ke Kiri beserta kedekatannya dengan PKI di sisi lain; yang kesemuanya itu berdampak memantik sikap pro dan kontra yang “panas” dalam kontelasi politik dalam negeri.
Artinya jelas sangat mungkin berbagai irisan kepentingan dan kerja-kerja intelijen spionase dari kedua blok itu pasti menyulut ketegangan politik yang semakin memanas hingga akhirnya bermuara pada Peristiwa G30S tersebut.
Namun seandainya kemudian ditanyakan, dari berbagai teori di atas manakah perspektif tafsiran yang paling benar? Tentu susah dijawab secara hitam-putih, dan jawabannya pasti juga bukanlah hitam-putih. Tapi, seandainya ditanyakan siapakah yang paling menangguk keuntungan besar pasca Peristiwa G30S? Maka jawabannya tentu lebih mudah.
Terhitung belum genap lima tahun sejak Peristiwa G30S tercatat lahir UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua regulasi ini memudahkan modal asing mengalir dari Blok Barat ke Indonesia, hal yang selama beberapa waktu lalu terhambat oleh serangkaian kebijakan politik Presiden Soekarno dan PKI.

RELATED ITEMS1965G30SIPT