Saturday, 22 November 2014

Memahami Kembali Peran NU pada Detik-detik September-Oktober 1965

Memahami Kembali Peran NU pada Detik-detik September-Oktober 1965

Muhammad Al-Fayyadl


Draft pendek ini dilatari oleh keingintahuan atas pertanyaan yang sekian lama mengganggu penulis: Bagaimana kronologi peristiwa yang terjadi pada akhir September dan awal Oktober, ketika NU (Nahdlatul Ulama) mengeluarkan pernyataan resmi yang menuntut pembubaran PKI dan organ-organnya dan menyerukan keterlibatan umat Islam untuk mendukung ABRI dalam aksi penumpasan PKI?

5 Oktober 1965, Pengurus Besar NU, Jakarta, mengeluarkan “Resolusi Mengutuk Gestapu”, suatu surat pernyataan yang berisi sikap resmi NU menanggapi G30S (Gerakan 30 September) dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Surat tersebut selengkapnya berbunyi (ejaan diubah, sebagaimana dikutip dari Benturan NU-PKI 1948-1965; selanjutnya disebutBuku Putih NU-PKI):

RESOLUSI MENGUTUK GESTAPU

Pernyataan PB Nahdlatul Ulama beserta segenap organisasi massanya;
MENGINGAT:
  1. Pernyataan PB Nahdlatul Ulama beserta beberapa Ormas-nya yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1965 dan bertalian dengan peristiwa yang digerakkan oleh apa yang dinamakan “Gerakan 30 September”.
  2. Bukti-bukti yang berada di tangan yang berwajib bahwa golongan kontra revolusioner “Gerakan 30 September” telah mempersenjatai Pemuda Rakyat dan anggota-anggota serikat buruh Pekerja Umum/SOBSI.
  3. Pernyataan yang telah dikeluarkan oleh berwajib bahwa Pemuda Rakyat dan Gerwani secara khusus telah didatangkan dari jauh untuk dilantik di Lubang Buaya Jakarta, di mana kemudian telah dikubur dalam sumur tua jenazah dari 6 Jenderal dan seorang perwira pertama TNI yang telah menjadi korban kebuasan G30S.
  4. Kenyataan bahwa Harian Rakyat organ resmi PKI bukan saja menyiarkan secara besar-besaran aksi-aksi dari gerakan kontra revolusi itu, bahkan juga editorialnya, karikaturnya, serta rubrik-rubrik khusus lainnya menyatakan dukungan yang penuh terhadap gerakan yang mencoba merebut hak prerogatif Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang telah mendapat dukungan sepenuhnya dari semua kekuatan revolusioner dalam negeri di dalam menghadapi partai/ormas yang kontra revolusioner.
MENIMBANG:
Bahwa setiap gerakan kontra revolusioner harus secepatnya dikikis habis sampai ke akar-akarnya demi teramankannya jalannya revolusi, demi terlaksananya 5 azimat revolusi serta terpenuhinya Amanat Penderitaan Rakyat.
MEMUTUSKAN:    
  1. Memutuskan kepada Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pimpinan Besar Revolusi agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya membubarkan Partai Komunis Indonesia, Pemuda Rakyat, Gerwani, Serikat Buruh Pekerja Umum/SOBSI serta Ormas lainnya yang ikut serta mendalangi dan bekerjasama dengan yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”.
  2. Memohon kepada Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pimpinan Besar Revolusi agar mencabut izin terbit untuk selama-lamanya semua surat kabar/media publikasi lainnya yang langsung atau tidak langsung telah membantu apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”.
  3. Menyerukan segenap umat Islam dan segenap kekuatan revolusioner lainnya untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada ABRI di dalam usahanya untuk melaksanakan perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pimpinan Besar Revolusi menyelesaikan/menertibkan kembali segala akibat yang ditimbulkan oleh “Gerakan 30 September”.

Jakarta, 5 Oktober 1965

PB Partai Nahdlatul Ulama
PP Muslimat Nahdlatul Ulama
PP Sarbumusi
PP Fatayat
PP Lesbumi
PP GP Ansor
PP PMII
PP Pertanu
PP Serikat Nelayan Muslimin Indonesia

Surat ini sudah banyak dilupakan, dan bahkan mungkin tidak banyak diketahui, oleh generasi NU hari ini, termasuk penulis sebagai generasi muda NU, dan mereka yang banyak bekerja untuk rekonsiliasi-rekonsiliasi di akar rumput; beruntung bahwa Buku Putih NU-PKI kembali membukanya. Padahal, jika ingin mengetahui lebih persis bagaimana NU berperan dalam kekerasan 1965, kita mesti mau tak mau mempelajari dokumen mahapenting ini, sejarahnya, serta konteks historis di mana ia muncul dan hubungannya dengan aksi-aksi warga Nahdliyyin di daerah.

Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spekulatif sudah layaknya dimunculkan, tentu dengan tanpa mengedepankan prasangka, melainkan dengan bukti-bukti sejarah yang teruji, seperti: “Apakah pembasmian kader-kader PKI dan tertuduh PKI di daerah-daerah yang dilakukan oleh warga Nahdliyyin memiliki basis legitimasi tekstualnya dari pernyataan resmi PBNU tersebut?” “Apakah surat resmi PBNU itu sampai dibaca oleh seluruh warga Nahdliyyin yang terlibat dalam aksi pembasmian, ataukah beredar sebatas di kalangan para pengurus NU pusat dan diteruskan dalam komando lisan ke daerah-daerah?”

Demikian juga, pertanyaan-pertanyaan spekulatif yang berhubungan dengan peran personal, seperti: “Apakah surat pernyataan tersebut telah dibuat atas persetujuan seluruh pengurus inti NU, dari Mustasyar hingga Tanfidziyah?” “Bagaimana, misalnya, posisi Mbah Wahab (Kiai Wahab Chasbullah) dalam perumusan sikap NU terhadap G30 S dan PKI, mengingat Mbah Wahab, bersama KH Idham Chalid, termasuk di antara kiai-kiai NU yang dikenal berusaha mengambil langkah ‘akomodatif’ terhadap PKI dan selalu menghindari cara-cara kekerasan?” Buku Putih hanya menyebut sejumlah nama pengurus PBNU yang menandatangani surat pernyataan itu, tanpa menyebutkan seluruhnya. Di antara nama-nama yang disebut meneken surat itu adalah: KH Masjkur (Rois Syuriyah), KH M. Dachlan (Ketua I PBNU), KH Achmad Sjaichu (Ketua II PBNU), dengan keterangan KH Yusuf Hasyim sebagai pembawa draft surat.

Namun, pertanyaan spekulatif paling sulit dan musykil untuk dijawab, tetapi yang justru menjadi pokok persoalan, ashlul mas’alah (raison d’être) dari keputusan mendukung dan menyerukan pengambilan langkah tegas dan non-kompromistis terhadap PKI, yang segera berubah menjadi fenomena kekerasan yang tak terperi di berbagai tempat, adalah: “Apakah para tokoh NU dan warga Nahdliyyin sendiri telah benar-benar mengetahui dan yakin bahwa pelaku G30S adalah PKI secara institusional, dan bukan segelintir elite PKI yang melakukan ‘petualangan politik’, sehingga PKI dan massa-massanya dipandang berhak mendapat reaksi yang sedemikian keras, ataukah reaksi tersebut sekadar penyimpulan-penyimpulan intuitif, di tengah remang dan kaburnya peristiwa G30S, yang ditarik dari sumber-sumber informasi yang dari awal meragukan atau distortif?” Atau dalam ungkapan ilmu ushul fiqh, “apakah keputusan NU tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti yang qath’i (meyakinkan, tidak tergoyahkan, jelas dan kasatmata) atau pada bukti-bukti yang zhanni (bersifat dugaan, walaupun dengan indikasi-indikasi tertentu), atau sekadar didasarkan pada bukti-bukti yangwahmi (dugaan yang sangat meragukan, waham yang delusional, yang bersumber dari ketakutan-ketakutan akibat ketegangan situasi sosial-politik saat itu)?”

Kesulitan dan kemusykilan tersebut berpulang pada dinamika yang tidak serupa, diskontinu, dan sporadis antara situasi sosial-politik di pusat dan di daerah; misalnya, pada 3 Oktober 1965, tepat dua hari sebelum diumumkannya Resolusi PBNU tersebut, di Demak Jawa Tengah, Pemuda Ansor dan Banser dilaporkan melakukan “operasi pembasmian” terhadap tokoh-tokoh PKI setempat, setelah menemukan sebuah dokumen berisi daftar beberapa ulama atau kiai di seluruh Demak yang “hendak diculik dan dibunuh oleh PKI” (Chairul Anam,Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, 1985, hlm. 244-245). Ini berarti bahwa tindak kekerasan tersebut berlangsung mendahului keputusan resmi PBNU sendiri, dan dilakukan atas inisiatif-inisiatif para tokoh NU lokal yang motivasinya tidak berhubungan langsung dengan keputusan resmi di tingkat pusat. Hal ini, di sisi lain, juga dibentuk oleh ketegangan di tingkat lokal yang menghadapkan massa NU dan massa PKI sendiri, yang kemudian tidak diketahui lagi posisinya dalam kronologi peristiwa sepanjang bulan-bulan Oktober dan sesudahnya, apakah mendahului keputusan PBNU atau menindaklanjutinya, apakah bereaksi atas keputusan PBNU atau bereaksi terhadap apa yang terjadi di depan mata semata? Seperti dilaporkan oleh Chairul Anam, disebutkan bahwa di Banyuwangi Jawa Timur, misalnya, kader PKI mengepung dan membunuh beberapa tokoh NU dan Ansor, yang direaksi oleh Ansor dengan “pertempuran berdarah yang membawa korban 40 anggota pemuda Ansor gugur”, tanpa menyebutkan jumlah kader PKI yang terbunuh. Ketegangan-ketegangan di tingkat lokal semacam ini tampaknya merefleksikan otonomi relatif dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah dalam hubungannya dengan peristiwa di pusat, dan hal ini tidak hanya menimpa NU, tetapi juga menimpa PKI sendiri, yang sama-sama tidak mampu mengontrol secara kelembagaan perilaku perseorangan anggotanya karena faktor-faktor komunikasi yang distortif dan simpangsiur (atau sengaja disimpangsiurkan?) saat itu.

Namun demikian, hal tersebut tetap tidak menghilangkan arti penting secara politis surat resmi PBNU di atas dalam kaitannya dengan konfigurasi berbagai peristiwa menyusul G30S di basis masyarakat Nahdliyyin, dan konfigurasi politik di tingkat elite NU sendiri secara internal yang sering kali tidak dapat diakses langsung oleh warga NU di daerah kecuali melalui instruksi-instruksi atau penuturan lisan para ulama dan tokoh NU setempat, satu hal yang membuat sejarah mengenai peran NU dalam kekerasan 1965 dan sesudahnya sangat sulit untuk dipahami oleh warga Nahdliyyin yang dipandang “awam”, kecuali melalui fragmen-fragmen ingatan yang berserak dan kesan-kesan umum yang kabur.

Signifikansi surat pernyataan PBNU tersebut terletak persisnya dalam dua dampak politis yang dimunculkannya, yang secara institusional menyeret NU ke dalam pusaran kekerasan 1965, yaitu:

Pertama, secara internal, surat itu menjadi basis legitimasi warga NU dalam melakukan pembasmian terhadap kader-kader PKI di daerah, terlepas dari apakah mereka dapat mengaksesnya secara langsung atau mendapat pesan “substansial”-nya melalui interpretasi para tokoh NU yang memberikan instruksi atau komando, atau yang mengorganisir suatu strategi bagi operasi tertentu di lapangan.

Kedua, secara eksternal, surat itu telah menyediakan suatu landasan tertulis bagi konsolidasi dan mobilisasi di lingkungan berbagai ormas Islam lainnya untuk mengambil langkah non-kompromistis terhadap PKI dan massanya. Di antara berbagai kekuatan umat Islam saat itu, NU de facto merupakan satu-satunya ormas Islam yang eksis dalam kepartaian maupun secara politis-kultural dengan jumlah massa terbanyak. Peran terkemuka NU dibanding ormas-ormas Islam lainnya saat itu memberikan suatu legitimasi sosial-politis sendiri, sehingga setiap langkah NU akan dibaca dan diinterpretasikan sebagai suatu langkah penting yang perlu diambil oleh umat Islam di Indonesia.

Peran sangat signifikan NU dalam percaturan ormas-ormas Islam itu telah tampak sejak beberapa tahun sebelumnya dengan tidak adanya lagi Masyumi, lalu dengan prakarsa NU untuk mengadakan KIAA (Konferensi Islam Asia-Afrika) di Bandung pada Maret 1965, yang melahirkan suatu statemen yang dibuat oleh NU bersama-sama Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Gasbiindo, serta Partai Syarekat Islam Indonesia mengenai “persatuan Islam yang bulat”, di mana “setiap perongrongan terhadap segolongan atau sebagian umat Islam, dianggap sebagai perongrongan terhadap umat Islam secara keseluruhan” (Chairul Anam,op.cit., hlm. 241). Peran NU dalam persinggungan antara poros Islam dan poros komunis dalam skema “Nasakom” Bung Karno saat itu cenderung bersifat ganda, karena NU di satu sisi memiliki peran positif untuk meredam gejolak kelompok-kelompok Islam (misalnya dari eks-Masyumi) untuk melancarkan aksi-aksi terhadap PKI, dan di sisi lain, NU memiliki peran positif untuk menyambungkan aspirasi kelompok-kelompok Islam kepada Bung Karno melalui langkah-langkah diplomatis yang dilakukan oleh para sesepuh NU semisal KH Wahab Chasbullah dan KH Idham Chalid. Ketika NU pada akhirnya mengeluarkan surat pernyataan sikapnya di atas, maka tidak tertahan lagi konfrontasi antara kelompok-kelompok Islam dan PKI; ormas-ormas tersebut, diakui atau tidak diakui, resmi berdiri di belakang NU untuk terlibat dalam aksi terhadap PKI. Demikian sentralnya peran NU, maka bisa dipahami, dan konsekuen dengan kenyataan di atas, apabila NU juga pihak pertama di antara berbagai ormas Islam yang membuka sejarah keterlibatannya dalam 1965 dan merintis usaha-usaha rekonsiliasi (islah) dengan para korban 1965 beberapa dasawarsa kemudian, mengingat peran NU yang sedemikian sentral dalam penyikapan terhadap PKI sepanjang dekade 1960-an.

Juli/Agustus 1965 – 5 Oktober 1965

Latar belakang dari surat pernyataan NU di atas dapat ditelusuri hingga pada sekitar bulan Juli dan Agustus 1965, ketika Subchan ZE (Ketua IV PBNU) mengadakan kontak dengan berbagai kekuatan pemuda dari HMI, PMII, Pemuda Ansor, Muhammadiyah, serta pemuda Katolik (PMKRI), menanggapi kabar mengenai adanya latihan-latihan rahasia yang dilakukan oleh CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) dan PR (Pemuda Rakyat) di Lubang Buaya. Untuk mengimbangi latihan kemiliteran yang dilakukan oleh dua organisasi yang berafiliasi kepada PKI tersebut, maka Subchan ZE disebut berencana mengadakan latihan serupa bagi para pemuda yang dikoordinasinya dengan melibatkan TNI Angkatan Darat. Latihan tersebut terlaksana untuk pertama kalinya pada Jumat dini hari tanggal 1 Oktober 1965, hanya beberapa saat setelah terjadi Gerakan 30 September (Chairul Anam, op.cit., hlm. 241).

Dari sini timbul beberapa pertanyaan. Jika pada malam hari itu para pemuda Islam dan Kristen rekrutan Subchan ZE – didukung oleh TNI-AD – berkumpul untuk mengadakan latihan militer, mengapa momen yang dipilih adalah malam 30 September, atau tepatnya, dini hari 1 Oktober 1965? Apakah kedua peristiwa yang nyaris bersamaan tersebut, latihan militer para pemuda dan Gerakan 30 September, murni bersifat kebetulan atau telah terencana sebelumnya (dengan asumsi bahwa Subchan ZE dan TNI-AD telah mencium gelagat terjadinya suatu gerakan tertentu pada malam 30 September)? Sejauh mana hubungan dan kontak-kontak antara Subchan ZE dan TNI-AD sepanjang bulan-bulan Juli hingga akhir September 1965? Apakah hubungan dan kontak tersebut atas seizin dan sepengetahuan para pimpinan PBNU yang lain, ataukah atas inisiatif pribadi Subchan ZE?

Yang menarik dilihat adalah bahwa bersamaan dengan latihan (para)militer para pemuda rekrutan Subchan ZE tersebut, pada pagi-pagi hari 1 Oktober 1965, di tempat lain di Jakarta berlangsung rapat pleno pimpinan pucuk GP Ansor. Hal ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mengapa rapat pleno itu berlangsung pada pagi-pagi hari (beberapa saat setelah dini hari 1 Oktober 1965), dan nyaris bersusulan dengan kegiatan militer para pemuda Subchan ZE? Apakah rapat pleno tersebut khusus membicarakan perkembangan yang terjadi pada malam 30 September? Bagaimana para pimpinan Ansor mengetahui dengan cepat bahwa telah terjadi suatu gerakan pada 30 September? Dari mana mereka mengetahui fakta itu, sementara Radio Republik Indonesia (RRI) baru menyiarkan adanya gerakan 30 September melalui siaran Letkol Untung pada pagi hari 1 Oktober – mungkin nyaris bersamaan dengan rapat pleno Ansor? Adakah kontak antara Subchan ZE dan para pimpinan Ansor?

Terlepas dari keganjilan rapat pleno tersebut, yang tampaknya terlalu cepat merespons keadaan, siaran Untung di pagi 1 Oktober 1965 tersebut telah mencuri perhatian para tokoh NU, minimal dari kalangan pimpinan Ansor sendiri. Pada pukul 12.30 WIB, 1 Oktober 1965, Untung kembali melakukan siaran di RRI yang mempertegas pesannya yang telah disampaikan pada pagi hari. Berdasarkan kedua siaran itu, tampaknya para pimpinan Ansor bergerak merumuskan sikapnya. Di tempat lain, disebutkan bahwa para pimpinan tertinggi PBNU seperti KH Wahab Chasbullah (Rais Aam) dan KH Bisri Syansuri (Wakil Rais) serta beberapa yang lain berkumpul di rumah Ny. Sholihah Wahid Hasyim (Jl. Amir Hamzah), memantau situasi yang terjadi. Pertemuan tersebut menghasilkan dua butir keputusan yang menjadi ketetapan awal PBNU menanggapi G30S: “Pertama, mencela dengan keras tindakan perebutan kekuasaan oleh apa yang menamakan dirinya ‘Gerakan 30 September’;Kedua, menolak dan menentang pembentukan ‘Dewan Revolusi’”.

Dua pertemuan, di dua tempat yang berbeda, tetapi di saat yang bersamaan di siang 1 Oktober 1965: pertemuan pimpinan Ansor dan pimpinan PBNU. Meski demikian, kedua pertemuan itu menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Meski keduanya sama-sama berangkat dari respons atas kejadian malam sebelumnya, dan merujuk pada siaran Untung sebagai sumber satu-satunya bagi sikap yang diambil, keputusan kedua pertemuan tersebut berbeda. Para pimpinan Ansor, dalam kesimpulannya yang dikutip oleh Buku Putih, menyebut dengan tegas bahwa G30S didalangi dan dilakukan oleh PKI. Sementara, para pimpinan PBNU hanya mengutuk tindakan kup, tanpa menyebut secara eksplisit bahwaauctor intellectualis dari G30S adalah PKI. Terlihat kehati-hatian pimpinan PBNU, dibandingkan dengan sikap menggebu pimpinan Ansor.

Dengan demikian pertanyaannya, dari mana kemudian PBNU tiba pada kesimpulan bahwa dalang dan pelaku G30S adalah PKI? Buku Putih NU-PKI menyebutkan bahwa sejak siaran udara Untung yang kedua di RRI, para pimpinan PBNU telah mengikuti dengan seksama perkembangan situasi G30S. Tetapi, berbeda dengan pimpinan Ansor, pimpinan PBNU belum secara eksplisit menunjuk hidung pada PKI, walaupun secara intuitif, menurut Buku Putih, telah merasakan bahwa gerakan tersebut dilakukan oleh PKI. Chairul Anam dalam bukunya menulis dengan nada yang kurang lebih serupa, “Peristiwa Gestapu PKI ini bagaikan membenarkan asumsi NU tentang rencana pemberontakan PKI”. Kata “ASUMSI” ini penting digarisbawahi karena mengindikasikan bahwa pimpinan PBNU telah memiliki praduga tentang rencana kup oleh PKI, tetapi praduga itu ternyata baru terbukti saat itu. Indikasi-indikasi asumsional, intuitif, dan bersifat dugaan ini yang terus-menerus diulang, bahkan bukan cuma untuk menggambarkan dinamika di pusat, tetapi juga di daerah. Buku Putih menulis, “Walaupun tanpa komunikasi satu sama lain, tetapi melihat situasi pemanasan sebelumnya, maka mereka sepakat bahwa PKI-lah yang melakukan kudeta itu”. Buku Putihlebih lanjut menceritakan dinamika yang terjadi di Trenggalek, ratusan kilometer dari Jakarta, bahwa dalam sebuah pertemuan di rumah Kiai Sofyan (Ketua PCNU Trenggalek), “ditegaskan bahwa pelaku penculikan para jenderal adalah PKI”. Dari mana kesimpulan-kesimpulan ini lahir, dan kemudian memberi kesan bahwa kesimpulan ini otomatis benar untuk menjadi suatu landasan pengambilan sikap?

Selain menggarisbawahi dimensi-dimensi asumsional dan intuitif di atas, patut digarisbawahi bahwa satu-satunya bukti yang dijadikan referensi oleh para tokoh NU adalah perkembangan informasi yang sejak beberapa saat kemudian setelah siaran Untung terakhir, didominasi oleh berita dari Angkatan Darat. Hal ini ditegaskan oleh Chairul Anam yang menyebut bahwa “NU lebih menemukan kebenaran perhitungan politiknya” setelah mendengar bahwa “Panglima KOSTRAD Mayor Jenderal Soeharto dan RPKAD berhasil kembali menguasai stadion RRI” serta “berhasil menggiring para pelaku Gestapu PKI ke Lubang Buaya”. DanBuku Putih melanjutkan: “Dengan adanya pengumuman RRI dari Mayor Jenderal Suharto ini, maka PP GP-Ansor semakin yakin akan kebenaran pengamatannya mengenai peristiwa yang terjadi pada hari itu, dan berketetapan hati untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk mengikutsertakan Gerakan Pemuda Ansor dalam penumpasan Gestapu lebih lanjut”.

Fakta bahwa para tokoh NU mengandalkan informasi yang datang eksklusif dari Angkatan Darat, dan mempercayai tanpa curiga sumber berita tersebut, sudah membawa suatu problem tersendiri. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah para tokoh NU tidak menyadari atau melupakan fakta yang telah diketahui bersama sebelumnya mengenai persaingan dingin antara Angkatan Darat dan PKI? Apakah ini suatu manuver NU yang telah diperhitungkan dengan matang, ataukah suatu kealpaan yang tidak disengaja akibat ketegangan dan ketidakpastian situasi politik di Jakarta detik-detik itu? Mengapa NU terlalu berbaik sangka (husnudzon) pada sumber berita dari Angkatan Darat, tanpa mencoba mengecek ulang ke pihak-pihak lain, misalnya Bung Karno sendiri, atau menunggu sampai Bung Karno angkat bicara mengenai G30S? Mengapa untuk keputusan-keputusan sepenting ini – menarik kesimpulan bahwa pelaku G30S adalah PKI, menyerukan pembubaran dan penumpasan, dst. – para pimpinan NU saat itu hanya mengandalkan radio sebagai sumber referensinya? Untuk sementara, kita dapat mengatakan bahwa para tokoh NU saat itu praktis menjadi korban dari mobilisasi media oleh Angkatan Darat, yang setidaknya sejak 2 Oktober telah memegang kendali media-media utama yang menjadi referensi sebagian besar audiens Indonesia. Yang terlihat ganjil adalah bahwa para pimpinan NU sepertinya tak punya pilihan lain selain menyimak dan duduk pasif di hadapan media-media tersebut, tanpa mencoba menerobos barikade informasi yang telah dikuasai oleh Angkatan Darat, sementara di sisi lain, mereka dikenal memiliki jalur-jalur komunikasi khusus yang mampu menghubungkan mereka, setidaknya, dengan Bung Karno, yang pada hari-hari itu dibungkam dan dihilangkan dari peredaran. Puncak dari drama itu adalah peristiwa diangkatnya jenazah para jenderal di Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965, dan dramaturgi ketercekaman NU di hadapan rentetan peristiwa yang telah dikawal dengan rapi oleh Angkatan Darat itu akhirnya pecah dengan selembar surat keputusan pada 5 Oktober tersebut.

Surat keputusan itu, sekali lagi, tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan titik akumulasi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya dan penyikapan atasnya. Dari paparan Buku Putih, kelihatan siapa yang paling menggebu menanggapi peristiwa-peristiwa tersebut, tak lain adalah Ansor beserta segenap tokoh pemudanya. Melihat pengangkatan jenazah para jenderal, Ansor kembali mengadakan rapat yang entah kesekian kalinya, “di berbagai tempat dan selalu berpindah-pindah itu” – kita menangkap kesan rapat-rapat rahasia yang sifatnya sangat tertutup – yang kemudian menghasilkan keputusan lebih tegas lagi yang menuntut pembubaran PKI dengan “pertimbangan bahwa kalau saat ini yang menjadi sasaran pembunuhan adalah para jenderal, maka dalam waktu dekat, sebagaimana perilaku PKI selama ini, PKI pasti akan lebih kejam lagi menganiaya dan membunuh para ulama atau para kiai”, dan karena “PKI telah terbukti melakukan tindakan makar maka Ansor sebagai pembela agama dan penjaga negara harus melakukan serangan dengan segera”. Pertimbangan, dugaan, atau waham-kah? Kali ini, daripada dugaan yang bersifat zhanni (dengan indikasi-indikasi yang cukup kuat), apa yang disebut “pertimbangan” oleh Buku Putih itu cenderung lebih dekat kepada waham atau delusi dari Ansor sendiri. Dari mana pimpinan Ansor saat itu menyimpulkan bahwa PKI akan menganiaya kiai-kiai? Apa indikasinya? Apakah NU jelas-jelas menjadi sasaran serangan fisik, setidaknya di Jakarta, sementara di sisi lain posisi politik kiai-kiai NU masih kuat di samping Bung Karno? Tidak ada keterangan kecuali kesan-kesan yang lebih didorong oleh ketakutan-ketakutan.

Dalam waktu singkat, para pimpinan Ansor (tidak jelas siapa nama tokohnya) berhasil menyusun draft surat pernyataan yang kemudian dibawa, melalui perantara KH Yusuf Hasyim, kepada para pimpinan PBNU sebagaimana disebutkan di atas. Ada kejadian menarik. Ketika draft surat itu selesai dibuat, Ansor kehilangan jejak para pimpinan PBNU yang pada 4 Oktober 1965 itu tidak diketahui berada di mana. Ansor baru bertemu dengan pimpinan PBNU keesokan harinya pada 5 Oktober 1965 pada upacara pemakaman para jenderal korban G30S di Kalibata. Bersama-sama pimpinan PMII, pimpinan Ansor menyerahkan draft yang telah jadi untuk langsung ditandatangani pada saat itu juga, tanpa modifikasi atau koreksi, dan berikutnya secara bergilir ditandatangani juga oleh pucuk pimpinan ormas-ormas di bawah PBNU lainnya. Bagaimana pimpinan PBNU (meski sepertinya tidak seluruhnya) dapat hadir di upacara pemakaman jenderal di Kalibata? Siapa yang mengontak dan mengundang mereka? Angkatan Darat-kah? Apakah kehadiran pimpinan PBNUdi Kalibata juga disertai dengan kehadiran Mbah Wahab selaku Rais Am? Belum begitu jelas.

Yang jelas adalah bahwa surat pernyataan itu memberikan suatu argumen baru, suatu argumen teologi politik, bahwa PKI adalah bughat (pemberontak) yang sedang membuat makar kepada Republik Indonesia, dan karenanya harus diperangi. Tidak lama kemudian, PBNU mengeluarkan instruksi yang menyerukan kepada seluruh warga NU untuk melakukan shalat ghaib bagi para jenderal yang dikebumikan.

Surat pernyataan itu merupakan titik akumulasi, tapi sekaligus titik awal bagi lembaran baru, lembaran berdarah yang menarik NU dan warga Nahdliyyin dalam pusaran kekerasan di bulan-bulan berikutnya. Disebutkan, pernyataan itu kemudian disiarkan di berbagai media, dalam maupun luar negeri, dan mendengar keputusan NU yang “berani dan berisiko” itu, segera ormas-ormas Islam lainnya mendapat sinyal tentang, dalam kata-kata Buku Putih, “jihad secara terbuka” terhadap PKI. Implikasi luas dan mendalam dari selembar surat itu secara internal terus diperkuat dengan konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan lagi-lagi oleh Ansor, kali ini di bawah koordinasi Subchan ZE. Pada tanggal 5 Oktober 1965 itu juga Subchan ZE bersama pemuda binaannya membentuk “Komando Aksi Pengganyangan Gestapu” (KAP GESTAPU). Bagaimana sikap sesepuh PBNU menghadapi gejolak ini, selain mengetahui dan merestui? Sejarah resmi di internal NU sendiri tidak memberi ruang cukup besar bagi peran yang dimainkan oleh para pimpinan PBNU dalam, misalnya, mengontrol hasrat menggebu-gebu dari para pemuda NU untuk mengganyang PKI. Sementara kita tahu bahwa di NU terdapat kalangan seperti KH Wahab Chasbullah dan KH Idham Chalid yang dikenal dekat dengan Soekarno, diplomatis terhadap PKI, dan sangat berhati-hati dalam melancarkan langkah-langkah politik – suara-suara kalangan tua tersebut sepertinya kalah dan tenggelam oleh peran yang diberikan sejarah resmi NU kepada para pemuda, dalam hal ini Ansor, yang dipuja-puji sebagai garda depan aksi penumpasan PKI.

Bisa dibilang, bahwa surat keputusan PBNU tersebut sangat didominasi dalam prosesnya oleh para pimpinan Ansor. Apakah di sini terjadi hubungan yang demokratis atau tidak, kita tidak tahu. Mengingat pimpinan PBNU lebih tinggi posisinya kaum Ansor, dan merupakan para kiai sesepuh yang justru menjadi panutan bagi Ansor sendiri, suatu hal yang ganjil melihat bahwa Ansor-lah yang meminta para pimpinan PBNU untuk meneken tanda tangan terhadap surat itu. Bukankah PBNU memiliki Sekretaris (Katib)-nya? Mengapa pimpinan PBNU yang notabene kiai-kiai sepuh dan konseptor dari garis perjuangan NU sendiri, tidak menyusun sendiri draft tersebut? Apakah pimpinan PBNU saat itu dalam posisi terdesak atau didesak untuk tanda tangan, ataukah dalam posisi yang cukup bebas? Keganjilan koordinasi struktural itu mengingatkan pada bagaimana Soeharto dan para perwira pendukungnya mendesak (baca: mengintimidasi?) Bung Karno untuk menandatangani Supersemar (Surat Perintah 11 Maret), bagaimana bawahan mendesak atasannya untuk menyetujui suatu hal yang dibuat oleh si bawahan sendiri. Siapa yang menggerakkan Ansor itu berbuat sedemikian cepat? Adakah itu terkait dengan kedekatan antara Subchan ZE dan Angkatan Darat?

Andai pertanyaan-pertanyaan itu dapat terjawab, maka mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa surat keputusan PBNU tertanggal 5 Oktober 1965 itu merupakan manifestasi dari kemenangan sayap anti-Soekarno dan anti-PKI yang terdiri dari kaum muda NU dan sebagian dari veteran pejuang NU, terhadap sayap moderat NU yang diwakili, antara lain, oleh Kiai Wahab Chasbullah dan Kiai Idham Chalid (Bdk. Budiawan, Mematahkan Pewarisan Ingatan, Bab V, catatan kaki no. 12). Garis sayap moderat NU ini, yang cenderung mengedepankan langkah-langkah diplomatis, intelektual, dan ideologis dalam menghadapi PKI, daripada cara-cara kekerasan dan konfrontasi fisik, beberapa dasawarsa kemudian diikuti oleh Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) yang mencoba meretas kebekuan hubungan dengan para eks-PKI dan korban 1965 dengan tindakan rekonsiliasinya. Dari sini menjadi penting bila kaum muda NU hari ini kembali melakukan pembacaan kritis terhadap peran-peran tokohnya di masa lalu, seperti Subchan ZE dan para pimpinan Ansor, sepanjang tahun 1965-1966, untuk melihat bagaimana sepak terjang mereka membawa NU masuk ke dalam blunder sejarah, yang membawa NU tercatat dalam salah satu episode berdarah dalam sejarah bangsa Indonesia.***

Dimuat di Islam Bergerak, 21 November 2014
http://islambergerak.com/2014/11/memahami-kembali-peran-nu-pada-detik-detik-september-oktober-1965/

Wednesday, 3 September 2014

Puisi Sunyi Oppenheimer untuk Tragedi '65


2 hrs · FB Md Kartaprawira 03-09-2014
Puisi Sunyi Oppenheimer untuk Tragedi '65
Joshua Oppenheimer, yang lewat filmnya tentang pembantaian massal ’65 telah menyebabkan sensasi di Venice Film Festival, mengatakan ia ingin membantu Indonesia menyembuhkan luka lama.
"The Look of Silence", yang diputar perdana pada Rabu lalui dan merupakan kandidat kuat untuk meraih penghargaan utama Golden Lion, adalah sebuah documenter lanjutan setelah sukses pertamanya dengan "The Act of Killing", yang masuk nominasi Oscar sebagai dokumenter terbaik.
Kedua film itu berkisah tentang pembantaian pasca percobaan kudeta yang gagal pada '65, yang disusul pembantaian sekitar setengah juta aktivis, simpatisan, atau mereka yang dituduh sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).
Dalam film pertama Oppenheimer fokus utamanya adalah Anwar Congo, salah satu jagal paling ditakuti di Medan, Sumatera Utara, di mana ia membual di depan kamera tentang bagaimana cara ia membantai mereka yang dituduh PKI dengan cara menginterogasi dan menjerat leher mereka dengan kawat.
Sementara film kedua berfokus pada Adi Rukun, seorang pembuat kaca mata berusia 40 tahun, yang secara bertahap belajar dari Oppenheimer tentang bagaimana saudara laki-lakinya yang bernama Ramli tewas dalam pembantaian '65, dan akhirnya ia berhadapan dengan keluarga pembunuh sudaranya itu.
Oppenheimer mengatakan dua film ini akan membantu Indonesia melangkah ke depan jika luka-luka lama ini bisa disembuhkan, tapi ia tidak ingin meyakini bahwa semua akan baik-baik saja dalam waktu dekat.
“Saya tidak punya kesabaran dengan dokumenter-dokumenter konvensional hak asasi manusia yang ingin menyembunyikan kekacauan untuk menunjukkan kepada kita bahwa semuanya akan baik-baik saja,” kata dia.
“Saya ingin bilang, ‘Lihat kekacauan ini' karena itulah kenapa hal-hal ini harus diselesaikan.
“Jika hal-hal ini tidak mengerikan dan sulit serta menghancurkan, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang menimpa mereka. Masalah dengan kekejaman ini… dan dengan impunitas adalah kekacauan yang membusuk dan semakin buruk dan buruk, sehingga film berakhir dalam semacam kekacauan, horror, dalam ketidakstabilan.“
Oppenheimer mengatakan, Rukun, yang terpaksa pindah dari rumahnya karena alasan keselamatan setelah film ini dirilis, tidak menyadari skala pembunuhan, hingga sutradara itu menunjukkan kepadanya cuplikan-cuplikan film tentang apa yang terjadi.
“Adi menonton semua potongan film yang kami punya untuk diperlihatkan (kepada dia). Ia melahapnya dengan membisu, dengan perasaan dan harga diri yang hancur, putus asa dan marah,“ kata Oppenheimer.
“Saya memahami film lain yang saya buat “The Act of Killing” adalah lukisan bagian pertama, dan kemudian film ini menjelajahi keheningan, semacam puisi kesunyian, dan puisi untuk rasa trauma memecah kebisuan…
“Ketika saya sadar ada film lain yang harus dibuat, saya sadar saya akan membuatnya dengan Adi,“ kata Oppenheimer. “Kemudian Adi meyakinkan bahwa ia ingin bertemu dengan para pelaku (pembunuhan saudara laki-lakinya) yang sudah bertahun-tahun ia lihat, dan begitulah bagaimana film ini dibuat.“
UnlikeUnlike ·  · 

Saturday, 23 August 2014

T U R U T B E R D U K A C I T A


  1. http://lembaga-pembela-korban-1965.blogspot.nl/2014/08/t-u-r-u-t-b-e-r-d-u-k-c-i-t-a.html

T U R U T  B E R D U K A C I T A

Kami atas nama pengurus dan seluruh anggota Lembaga Pembela Korban 1965 ( LPK'65 ) di negeri Belanda
dengan perasaan sedih menyatakan turtut berdukacita sehubungan dengan kepergian untuk selama-lamanya
kawan seperjuangan kita

SRIE RUDJITO SUHADIJANTORO
pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 di Amersfoort.

Pada tahun 1965 Bung Rudjito adalah salahseorang anggota Delegasi Buruh Indonesia yang menghadiri
Perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan R.R.T. 1 Oktober di Peking, yang kemudian tidak dapat kembali ke tanahair
sejak berkuasanya rezim diktator militer fasis Suharto. Maka almarhum menjadi salahsatu dari
"Orang Terhalang Pulang" ( OTP )  di luarnegeri.

Berbahagialah orang yang berjalan menurut "Jalan Orang Benar".
Bung Rudjito kita kenal sebagai salahseorang yang semasa hayatnya berjalan menurut "Jalan Orang Benar" tersebut.
Dalam mencintai tanahair, masyarakat dan bangsa Indonesia almarhum sejak usia mudanya telah
mengambil bagian aktif dalam perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan fasis Jepang, kolonialis Belanda
dan pemberontakan kaum separatisme, demi mencapai Indonesia merdeka, demokrasi, adil dan sejahtera.
Almarhum dikenal baik sebagai seorang yang aktif berorganisasi, berdisiplin, memiliki pengalaman
dalam gerakan buruh, akrab dalam pergaulan, bersikap teguh dengan cita-cita yang dianutnya 
serta kuat berpendirian menentang rezim militer Orba Suharto.
Sebagai salahsatu dari anggota LPK'65 di negeri Belanda, Bung Rudjito aktif memberi sumbangan pikiran
demi kemajuan organisasi.
Semoga arwah almarhum diterima disisi Tuhan YME sesuai dengan  amal dan baktinya
kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.
Selamat jalan Bung Rudjito, beristirahatlah dengan tenang di alam yang damai abadi, peran sertamu yang
aktif dalam mensukseskan kegiatan organisasi LPK'65 tak terlupakan.
Semoga semua keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum ( baik yang berada di luarnegeri
maupun yang berada di tanahair ) tabah dalam menghadapi peristiwa duka ini.

Negeri Belanda, 23 Agustus 2014.

Salam duka,

A/n. pengurus dan seluruh anggota LPK'65 di negeri Belanda:

MD Kartaprawira ( Ketua Umum )                       S. Pronowardojo ( Sekretaris I )

Saturday, 16 August 2014

SELAMAT JALAN BUNG IMAM SOEDJONO

SELAMAT JALAN BUNG IMAM SOEDJONO

Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65), Nederland dan seluruh pendukungnya menyatakan duka cita mendalam atas meninggalnya Bung Imam Soedjono  pada hari Rabu 13 Agustus 2014 di Amsterdam.

Almarhum pada tahun 1962 oleh pemerintah Soekarno dikirim ke  Uni Soviet  untuk belajar di Fakultas Tekhnik, jurusan Bangunan Mesin pada  Universitas Persahabatan Bangsa2 di Moscow. Setelah tamat belajar almarhum tidak bisa pulang kembali ke tanah air, akibat politik zalim rejim diktator militer fasis Suharto.  

Almarhum adalah seorang kawan berbudi baik, ramah, bersikap toleran dan menghargai pendapat orang lain. Masa kehidupannya di rantau telah berhasil dia manfaatkan  untuk menulis sebuah buku “Yang Berlawan”.

Semoga kedatangannya diterima Allah Yang Maha Agung dengan segala kasih sayangNya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan sabar menghadapi situasi tersebut.

Selamat jalan Bung Imam Soedjono! Selamat beristirahat di kedamaian abadi!

Nederland, 16 Agustus 2014.
A/n Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65) Nederland:
MD Kartaprawira (Ketua Umum), S. Pronowardojo (Sekretaris I)



Sunday, 20 July 2014

BUNG SABAR ANANTAGUNA BERISTIRAHAT DI KEDAMAIAN ABADI

http://lembaga-pembela-korban-1965.blogspot.nl/2014/07/bung-sabar-anantaguna-beristirahat-di.html

BUNG SABAR ANANTAGUNA BERISTIRAHAT DI KEDAMAIAN ABADI

Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65), Nederland dan seluruh pendukungnya menyatakan duka cita mendalam atas meninggalnya Bung Sabar Anantaguna  pada hari Jumat 18 Juli 2014 di Jakarta. Almarhum adalah salah satu korban kebiadaban rejim Orde Baru/Suharto, yang memenjarakannya selama 13 tahun tanpa proses pengadilan dan tak pernah diadili.

Almarhum (kelahiran Klaten, Jawa Tengah 09 Agustus 1930) selama hayatnya aktif dalam pergerakan di bidang budaya dan politik demi terwujudnya Indonesia yang demokratik dan merakyat (baca: http://www.historia.co.id/artikel/persona/1430/Majalah-Historia/Berpulangnya_Sang_Penyair_Kiri  )

Semoga almarhum diterima Allah SWT dengan limpahan kasih sayangNya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkannya tabah dan sabar dalam menghadapi situasi tersebut. Karya-karya almarhum akan merupakan api penyemangat bagi kita dan generasi mendatang dalam perjuangan untuk mewujudkan Indonesia Hebat.

Selamat beristirahat Bung Sabar Anantaguna di kedamaian abadi !!!.

Nederland, 19 Juli 2014
A/n Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65) Nederland:
MD Kartaprawira (Ketua Umum), Suranto Pronowardojo (Sekretaris I)


Tuesday, 1 July 2014

PERNYATAAN: LEMBAGA PEMBELA KORBAN 1965 DUKUNG JOKO WIDODO

LEMBAGA PEMBELA KORBAN 1965
(vereniging ter verdediging van de slachtoffers van 1965)

KvK, Dossiernummer: 30324241
Sekretariat: Nijenheim 33-38, 3704 SE Zeist, Nederland
Tel. 030-6957875; E-mail: lbgpk.enamlima@gmail.com
_________________________________________________________________

Tanggal :01 Juli  2014
Nomor   : 01/LPK'65/I/2014
Perihal   : Pernyataan Dukung Jokowi

PERNYATAAN:
LEMBAGA PEMBELA KORBAN 1965 DUKUNG JOKO WIDODO


Sejak era rejim Suharto sampai era reformasi detik ini penyelenggara Negara Indonesia tetap tidak mau menuntaskan masalah Pelanggaran HAM berat 1965-66 dan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu lainnya. Mengenai Pelanggaran HAM berat 1965-66 mereka membisu, membuta dan menuli, menganggap seakan-akan di tahun 1965-66 tidak terjadi pelanggaran HAM  terhadap jutaan orang tak berdosa.

Kami, Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65), Nederland dan para pendukungnya  menginginkan hukum diterapkan dengan jujur tanpa manipulasi, tidak pilih kasih, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas. Di depan hukum semua kedudukannya sama. Impunitas dalam segala perwujudannya harus ditolak. Hukum dan keadilan harus ditegakkan meskipun besok langit runtuh.

Kami  (LPK65)  tidak kunjung lelah menuntut kepada penyelenggara Negara Republik Indonesia untuk menuntaskan kasus Pelanggaran HAM berat 1965-66 (kejahatan terhadap  kemanusiaan  terbesar sesudah Perang Dunia II) dan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu lainnya.  Kami terus menuntut ditegakkanya kebenaran dan keadilan bagi para korban pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, tidak tergantung agama, etnik, suku, ideology, kepartaian dan status sosial mereka.

Dalam pemilihan Presiden 09 Juli 2014 rakyat Indonesia dihadapkan pilihan dua pasangan capres-cawapres: (1) Prabowo-Hatta Rajasa dan (2) Joko Widodo-Jusuf Kalla. LPK65 setelah dengan cermat mempelajari rekam jejak dua pasangan tersebut dan menyadari bahwa kebuntuan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 harus didobrak demi kebenaran dan keadilan bagi para korban, maka kami menyatakan: MENDUKUNG  PASANGAN NO. 2  JOKO WIDODO – JUSUF KALLA.

Pernyataan  Jokowi  bahwa  akan menangani masalah kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk antara lain Pelanggaran HAM berat 1965-66, adalah suatu janji  yang harus dipenuhi dengan konsekwen, jujur dan adil apabila nanti dia terpilih sebagai presiden RI.

Kepada semua para korban pelanggaran HAM dan mereka yang merindukan serta mendambakan ditegakkannya HAM, kebenaran dan keadilan di Indonesia kami serukan juga untuk mendukung dan memilih  Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pillpres 09 Juli 2014.

Nederland,  01 Juli  2014,
A/n Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65) Nederland,
MD Kartaprawira (Ketua Umum), Suranto Pronowardojo (Sekretaris I)




Monday, 30 June 2014

TANTANGAN ALLAN NAIRN UNTUK JENDERAL PRABOWO

THURSDAY, JUNE 26, 2014

Tanggapan dan Beberapa Tantangan Saya untuk Jenderal Prabowo

Dalam kampanyenya hari ini, tim Jenderal Prabowo Subianto menyatakan bahwa TNI siap menangkap saya. Mereka klaim bahwa saya adalah bagian dari konspirasi pemerintah/bisnes Amerika Serikat terhadap. (Lihat tautan di bawah).

Juru bicara kampanye Budi Purnomo mengatakan, "Allan Nairn merupakan seorang jurnalis Amerika yang dikenal memiliki hubungan yang tidak baik dengan TNI. Menurutnya, Allan bahkan tercatat tujuh kali pernah masuk ke Indonesia secara ilegal.  'TNI bahkan pernah menyatakan akan menangkap Allan jika ia ketahuan kembali ke Indonesia,' jelasnya." 
(Merdeka.com, 26 Juni, 2014)

Sekarang saya tengah berada di Indonesia sehingga jika TNI ingin menangkap saya, mereka bisa melakukannya. (Informasi mengenai mengapa pemerintahan Presiden Soeharto serta TNI melarang saya masuk ke Indonesia sebagai "ancaman bagi keamanan nasional," lihat beberapa posting sebelumnya tentang perbincangan Jenderal Prabowo dan saya)

Jika Jenderal Prabowo ingin saya ditangkap karena apa yang telah saya tulis tentang dirinya, saya minta dia menyatakanya sendiri, bukan lewat jurubicara.


Menyoal tuduhan konyol bahwa saya bekerja sama dengan Amerika Serikat, siapa pun yang akrab dengan karya-karya saya, pasti tahu bahwa saya adalah musuh pemerintah Amerika Serikat beserta kepentingan korporasi-korporasinya.


Salah satu kritik utama saya kepada pemerintah dan bisnes Amerika Serikat selama 40 tahun terakhir adalah kebijakan-kebijakan mereka yang menghisap dan membunuh orang-orang miskin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.


Secara terbuka, saya menyerukan agar setiap presiden Amerika Serikat yang masih hidup, diadili dan dipenjarakan, karena mereka telah menyokong kekuatan-kekuatan yang membunuh warga sipil.


Satu dari banyak pihak yang dibantu Amerika Serikat dan membunuh warga sipil adalah TNI.  Dalam tubuh TNI  sendiri, Jenderal Prabowo sempat menjadi orang terdekat serta dilindungi Amerika Serikat. (Prabowo pernah menggambarkan kepada saya bahwa dirinya adalah "anak kesayangan Amerika").

Dalam pandangan saya, dua fakta terpenting tentang Prabowo adalah, pertama, ia membantai warga sipil, dan kedua, ia membunuh mereka dengan sokongan Amerika Serikat.

Saya ajukan beberapa tantangan untuk Anda, Jenderal:


Jenderal Prabowo, bersediakah Anda bergabung bersama saya untuk menyerukan agar para presiden Amerika Serikat diadili?


Terkait eksploitasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia dan isu kontrak-kontrak tambang, sudikah Anda, Jenderal Prabowo, bergabung bersama saya guna menyerukan agar Freeport McMoRan diusir dari Indonesia?


Tulisan saya tentang Prabowo akurat adanya. Jika Jenderal Prabowo ingin menyangkalnya, saya mempersilakan beliau untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik dan menghadapi saya di pengadilan Indonesia.

Allan Nairn
(http://www.allannairn.org/2014/06/tanggapan-dan-beberapa-tantangan-saya.html)


Link to view this post English

Tautan-tautan tentang pernyataan kampanye Prabowo:
"Jurnalis Asing Allan Nairn Jadi TO TNI"
"Kubu Prabowo sebut Allan Nairn 7 kali masuk RI secara ilegal"
"Konspirasi Jurnalis Asing Tak Akan Gembosi Prabowo"
"Timses cium ada campur tangan AS jegal Prabowo"
"PKS: Amerika harus terima kalau Prabowo jadi presiden"
"Bantah Wawancara Prabowo dengan Allan Nairn, Tantowi: Dia Musuh Negara"

Bongkar Rahasia Prabowo, Allan Nairn: Demi Publik

Bongkar Rahasia Prabowo, Allan Nairn: Demi Publik

JUM'AT, 27 JUNI 2014 | 09:10 WIB
Bongkar Rahasia Prabowo, Allan Nairn: Demi Publik
Allan Nairn. Kcpw.org
TEMPO.COJakarta - Wartawan investigasi asal Amerika Serikat, Allan Nairn, membongkar sisi gelap pemikiran Prabowo Subianto. Dia mengaku melanggar janji untuk tutup mulut demi kepentingan publik.

"Saya pikir kerugian yang saya hadapi ketika melanggar anonimitas yang saya janjikan ke Prabowo tidak sebanding dengan kerugian yang lebih besar bagi rakyat Indonesia," ujarnya melalui sebuah tulisan di blog-nya, Ahad, 22 Juni 2014.

Menurut Nairn, pemikiran Prabowo terungkap dalam wawancara off the record yang dilakukan di kantor perusahaan milik eks Komandan Jenderal Kopassus itu pada Juni dan Juli 2001. Kepada Nairn, Prabowo mengecam demokrasi di Indonesia, menyebut mendiang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai presiden buta, dan membayangkan diri menjadi seorang diktator.

Menurut Nairn, pemikiran ini harus dibuka karena relevan dengan kondisi saat ini. Prabowo, katanya, termasuk salah satu calon presiden yang akan dipilih masyarakat pada 9 Juli nanti. Karena itu, Nairn menganggap publik berhak mengetahui pemikiran Prabowo tentang negara, militer, dan pemimpin terdahulu. (Baca: Wartawan Investigasi Bongkar Rahasia Prabowo)

Nairn mewawancarai Prabowo sekitar Juni dan Juli 2001. Menurut wartawan kawakan yang meraih sejumlah penghargaan itu, wawancara tatap muka dilakukan di kantor perusahaan milik Prabowo di Mega Kuningan, Jakarta.

Prabowo diharapkan mau membuka informasi soal kasus pembantaian di Dili pada 12 November 1991 (dikenal sebagai Insiden Santa Cruz) secara off the record. Namun, eks Komandan Jenderal Kopassus itu tak mau membuka banyak informasi. Prabowo, kata Nairn, malah mengalihkan pembicaraan ke permasalahan lain.

"Prabowo berbicara tentang fasisme, demokrasi, kebijakan membunuh dalam tubuh TNI/ABRI, serta hubungan antara dirinya dengan Pentagon dan intelijen Amerika," ujar Nairn.

Sebelum mengungkap hasil wawancaranya dengan Prabowo, Nairn sempat menghubungi Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu. Dia meminta izin mengungkap wawancara off the record itu. Namun, Prabowo tak kunjung memberikan balasan.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan Prabowo tak pernah menerima surat permintaan mengungkap wawancara off the record dari Nairn. "Tidak pernah ada surat permintaan pembukaanoff the record," katanya saat dihubungi, Jumat, 27 Juni 2014. Fadli juga membantah Prabowo pernah melakukan wawancara dengan Allan Nairn.
ANTON WILLIAM | REZA ADITYA

Wawancara Allan Tunjukkan Sikap Prabowo

Pengamat: Wawancara Allan Tunjukkan Sikap Prabowo  

SABTU, 28 JUNI 2014 | 06:56 WIB
Pengamat: Wawancara Allan Tunjukkan Sikap Prabowo  
Hermawan Sulistyo. TEMPO/ Rini PWI
TEMPO.CO Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hermawan Sulistyo, meyakini adanya rekaman wawancara antara jurnalis investigasi asal Amerika Allan Nairn dan calon presiden Prabowo Subianto pada tahun 2001.

Hermawan juga mempercayai rekaman off the record yang dipublikasikan oleh Allan dalam blognya itu merupakan kebenaran dan sisi lain dari karakter Prabowo. (Baca: Wartawan Investigasi Bongkar Rahasia Prabowo.) "Saya kenal baik dengan Allan, dan saya mempercayai Allan sebagai wartawan andal. Percakapan itu, saya tidak meragukannya," katanya saat dihubungi, Jumat, 27 Juni 2014.

Hermawan setuju dengan alasan Allan membagikan rekaman meski off the record kepada masyarakat. Musababnya, kata dia, ini demi kepentingan publik dan masyarakat Indonesia jelang pemilihan presiden yang waktunya kurang-lebih dua pekan lagi.

Setelah mendapat informasi dari Allan, masyarakat Indonesia diharapkan tahu karakter Prabowo yang temperamental dan cenderung fasis. Apalagi, Hermawan melanjutkan, ketika Prabowo membandingkan dan menghina fisik mantan presiden Aburrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur dengan menyebut buta dan tak layak jadi presiden.

"Pernyataan itu tentu menyakitkan Nadhlatul Ulama, komunitas pondok pesantren, simpatisan Gus Dur, dan juga orang cacat," ujarnya. "Dan itu juga menghina rakyat Indonesia dan menghina demokrasi karena Gus Dur dipilih secara demokratis."

Rahasia Prabowo Subianto dibongkar wartawan investigasi Allan Nairn. Melalui blog, wartawan kelahiran Morristown, New Jersey, Amerika Serikat, itu mengungkap sisi gelap pemikiran calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya itu.

Nairn mewawancarai Prabowo sekitar Juni dan Juli 2001. Menurut wartawan kawakan yang meraih sejumlah penghargaan itu, wawancara tatap muka dilakukan di kantor perusahaan milik Prabowo di Mega Kuningan, Jakarta.

Banyak hal yang secara off the record terungkap pada wawancara itu. Seperti sisi lain kekejaman Prabowo dan sikap ambisiusnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan Prabowo tak pernah menerima surat permintaan mengungkap wawancara off the record dari Allan. "Tidak pernah ada surat permintaan pembukaan off the record," katanya saat dihubungi pada Jumat, 27 Juni 2014. Fadli juga membantah Prabowo pernah melakukan wawancara dengan Allan. (Baca: Tim Prabowo Bantah Diwawancarai Allan Nairn)

REZA ADITYA

VIDEO: SEKITAR MASALAH PEMECATAN PRABOWO

SEKITAR MASALAH PEMECATAN PRABOWO  DARI KEMILITERAN

Silahkan klik link berikut ini:

Monday, 17 March 2014

Hilmar Farid : Warisan Kunci Politik Orde Baru adalah Kemiskinan Imajinasi Politik, Sosial, dan Kultural!


Hilmar Farid : Warisan Kunci Politik Orde Baru adalah Kemiskinan Imajinasi Politik, Sosial, dan Kultural!

Soeharto-kostrad-300x213
PASCA Orde Baru (Orba), membicarakan Peristiwa pembantaian massal 1965 bukan lagi suatu hal yang tabu.  Sayangnya, cara pandang terhadap Peristiwa itu sendiri masih parsial. Sebagian besar pengkaji dan pemerhati salah satu tragedi terbesar di dunia pasca Perang Dunia II, melihatnya melulu dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak salah sesungguhnya, tetapi menganggap Peristiwa tersebut sebagai semata persoalan HAM merupakan sebuah kekeliruan besar dalam memahami sejarah perkembangan ekonomi-politik Indonesia pasca tragedi tersebut. Salah seorang yang mencoba keluar dari mainstream HAM itu adalah Hilmar Farid, sejarawan dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) yang juga merupakan pengajar di Cultural Studies Fakultas Ilmu Budaya  Universitas Indonesia (FIB-UI). Dalam perbincangannya dengan Fildzah Izzati dari Left Book Review (LBR), Fay (demikian ia biasa disapa) mengatakan bahwa Peristiwa 1965 itu sangat mempengaruhi tidak saja perkembangan politik kelas (buruh, tani, perempuan) hingga saat ini, tapi juga menjadi syarat penting bagi perkembangan kapitalisme di Indonesia. Lalu bagaimana pembunuhan massal 1965 terjadi, dengan tujuan apa, dan bagaimana pengaruhnya hingga kini? Berikut petikannya:
 Hilmar Farid
Dalam salah satu tulisan Anda, disebutkan bahwa pembunuhan massal 1965 lebih dari sekedar pelanggaran HAM, tapi juga berkaitan sangat erat dengan kondisi ekonomi politik pada masa itu, dimana penghancuran gerakan buruh, tani, dan ormas progresif secara sistematis merupakan bagian tak terpisahkan dari proses akumulasi primitif yang terjadi. Bisakah Anda jelaskan hal ini lebih lanjut?
Pertama mesti diingat bahwa pembunuhan massal 1965 tidak terjadi secara acak. Pembunuhan itu dilakukan secara teratur, sistematis, dan dengan sasaran yang jelas: serikat –serikat buruh, petani dan kekuatan politik berbasis kelas. Pembunuhan bukanlah ‘amuk massa’ seperti yang coba dikesankan banyak orang, melainkan rangkaian tindakan yang sistematis dan terencana, melibatkan birokrasi dan organisasi anti-komunis. Orang ditangkap dan ditahan di kantor polisi atau markas militer, lalu secara bertahap dibawa pergi untuk dibunuh. Tujuannya jelas untuk menghabisi kekuatan politik berbasis kelas. Di sektor tertentu seperti industri minyak yang memerlukan tenaga trampil, pembersihan tidak mungkin dilakukan menyeluruh. Alhasil kaum buruh yang bergabung dengan organisasi kiri tidak dibunuh tapi bekerja di bawah todongan senjata. Praktek represi semacam ini masih kita lihat pada tahun 1980an dan bahkan 1990an. Semua dilakukan sangat sistematis untuk menyebar ketakutan.
Semua ini, saya kira, menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya adalah sebuah upaya untuk mempercepat proses akumulasi kapital. Semua kekuatan yang menghalangi potensi akumulasi itu dihancurkan. Misalnya di Sumatera Timur, Jawa Timur, atau Bali, di mana kerjasama atau gotong royong – kalau meminjam istilah Sukarno – dan kolektivitas masih sangat tinggi. Pembunuhan massal di sini bukan hanya berarti hilangnya nyawa manusia, tapi juga hancurnya sistem sosial yang mereka hidupi. Di Bali, orang ‘berkesenian’ itu sebagai bagian dari hidupnya sehari-hari. Penari, pematung, pelukis itu juga bertani karena memang bidang-bidang kegiatan itu tidak dilihat terpisah. Kalau petani berkumpul menunggu datangnya panen, ya menari, melukis dan sebagainya. Tapi sekarang menari jadi komoditas dan terpisah dari kehidupan petani. Anak-anak belasan tahun jadi ‘penari profesional,’ tampil di depan turis dengan bayaran tidak seberapa. Pertunjukan yang biasanya beberapa jam disingkat-padatkan agar sesuai dengan selera turis. Perubahan sikap, cara pandang, dan praktek berkesenian ini bukan sesuatu yang alamiah sekadar mengikuti perkembangan zaman. Zaman tidak berubah dengan sendirinya. Kapital di Indonesia dan Bali pada khususnya bisa tumbuh berkembang menjalar ke segala bentuk kehidupan karena adanya represi. Pembunuhan massal berperan penting menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial dan budaya, menyiapkan ‘lahan’ bagi akumulasi kapital.
Akumulasi kapital di mana pun juga harus memiliki titik awal. Dalam buku Kapital, Marx menyebutnya ‘akumulasi asali’ atau sering juga diterjemahkan sebagai ‘akumulasi primitif.’ Proses akumulasi asali ini selalu melibatkan kekerasan seperti land enclosure di Inggris, kolonialisme di Asia, dan sebagainya. Pembunuhan massal 1965, menurut saya, adalah salah satu momen akumulasi asali yang menghancurkan sistem sosial dan kekuatan politik yang menghalangi ekspansi kapital.

… apa yang terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya adalah sebuah upaya untuk mempercepat proses akumulasi kapital. Semua kekuatan yang menghalangi potensi akumulasi itu dihancurkan.


Bagaimana Anda memandang peristiwa 1965 dan kaitannya dengan kapitalisme serta gerakan buruh saat ini?
Saat ini ingatan buruh mengenai peristiwa 1965 sendiri saya kira sangat terbatas, tapi bukan berarti tidak ada pengaruh sama sekali. Pewarisan ingatan dalam gerakan buruh juga masih berjalan sampai sekarang, seperti terlihat dari stigma ‘komunis’ yang masih kerap digunakan untuk memukul lawan. Bedanya mungkin sekarang stigmatersebut sudah tidak efektif seperti dulu. Kalau di masa Orde Baru dituduh komunis akibatnya bisa fatal. Orang dipenjara, disiksa, dan bahkan dibunuh karena tuduhan itu. Sekarang sudah beda. Stigma komunis tidak lagi efektif. Yang dituduh sekarang malah balik nantang: kalau komunis memangnya kenapa?

Selain itu, perubahan apa yang terjadi pada formasi politik kelas di Indonesia pasca 1965?
Ini menarik. Sebelum 1965 diferensiasi sosial itu ada, tapi belum begitu menonjol. Tentu ada yang kaya dan ada yang miskin, tapi perbedaannya belum begitu tajam. Walau begitu politik yang berbasis kelas justru kuat. Serikat buruh kuat, serikat tani kuat, organisasi berbasis kelas ada di mana-mana, partai politik pun berbasis kelas. Ideologi yang berbasis kelas pun sangat menonjol. Setelah 1965 keadaan berubah. Diferensiasi sosial menjadi semakin menonjol, perbedaan kaya-miskin sangat tajam. Tapi pada saat bersamaan ekspresi politik berbasis kelas dihabisi. Di daerah pedesaan, misalnya, sewaktu ada Revolusi Hijau pada akhir 1960an, terjadi diferensiasi sosial yang hebat akibat pengenalan teknologi. Terjadi proletarianisasi di desa-desa dalam skala yang masif. Perbedaan dan ketimpangan kelas menjadi menonjol. Tapi pada saat bersamaan, penguasa Orba memberlakukan kebijakan ‘massa mengambang’ yang melarang kegiatan politik berbasis kelas, apalagi di desa. Akibatnya ekspresi politik meluap ke samping dan menjadi konflik horizontal antar agama dan etnik. Prakteknya masih kita rasakan sampai sekarang.

Anda sering mengatakan bahwa kapital adalah relasi sosial, bukan sekedar kepentingan borjuis semata di dalamnya. Bagaimana menjelaskan posisi tersebut dalam konteks saat ini dan kaitannya dengan 1965?
Saya bertolak dari pemikiran Marx dalam Kapital yang mengatakan kapital bukanlah benda (thing). Di sini saya berbeda misalnya dari Richard Robison yang dalam Rise of Capital menganggap kapital itu sama dengan modal uang. Mereka yang punya uang banyak bisa menguasai produksi secara keseluruhan dan menjadi dominan dalam politik. Seringkali lupa bahwa uang hanya mungkin dilipatgandakan kalau ada kerja atau gerak yang menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, prasyarat akumulasi kapital itu bukan hanya adanya uang dalam jumlah tertentu, tapi juga adanya akses terhadap bahan mentah yang akan diolah dan juga – ini mungkin paling penting – tersedianya tenaga kerja yang bisa dibeli. Kapital adalah kuasa untuk menggerakkan seluruh proses ini, bukan cuma uangnya.
Pembunuhan massal 1965 menurut saya punya fungsi ‘membersihkan lahan’ agar akumulasi kapital bisa berjalan. Kuncinya bukan pada ketersediaan uang, tapi pada ketersediaan bahan mentah dan tenaga kerja, dengan titik berat pada yang belakangan, karena ketersediaan bahan mentah juga mensyaratkan adanya tenaga kerja yang mengambil dan menyediakannya. Di masa sebelumnya, orang tidak tertarik untuk menjual tenaga kerja kepada pemilik uang, karena masih ada banyak cara lain menyambung hidup. Sejarah dunia memperlihatkan bahwa orang kemudian dipaksa agar tunduk pada hukum akumulasi kapital. Pembunuhan massal 1965 di Indonesia adalah salah satu episode paksaan itu.
Robison dalam Rise of Capital sepertinya mengabaikan soal itu. Ia sibuk membandingkan kekayaan para pemodal dan jaringan politiknya dengan penguasa negara. Informasinya bisa saja penting, tapi pertanyaan pentingnya: yang mau dijelaskan kemudian apa? Ini kan seperti who’s who dalam bisnis di Indonesia. Sementara tentang peristiwa 1965 yang begitu sentral dalam ‘kebangkitan kapital’ di Indonesia hampir tidak disebut sama sekali, hanya beberapa baris saja.

Pembunuhan massal 1965 menurut saya punya fungsi ‘membersihkan lahan’ agar akumulasi kapital bisa berjalan. Kuncinya bukan pada ketersediaan uang, tapi pada ketersediaan bahan mentah dan tenaga kerja, dengan titik berat pada yang belakangan, karena ketersediaan bahan mentah juga mensyaratkan adanya tenaga kerja yang mengambil dan menyediakannya.


Bagaimana pendapat Anda mengenai kajian-kajian akademik tentang Peristiwa 1965 yang ada hingga saat ini? Apa tugas yang belum diselesaikan baik oleh para ilmuwan sosial politik maupun sejarawan terkait pembunuhan massal 1965?
Masih banyak yang perlu dikerjakan, terutama memeriksa dampak dari pembunuhan massal terhadap berbagai cabang atau sektor industri secara empirik. Sektor pariwisata di Bali, misalnya, pembunuhan massal di sana termasuk yang paling masif secara proporsi. Saya kira ini banyak pengaruhnya terhadap cara pandang orang atas kehidupan sosial, praktek ekonomi dan politik. Pembunuhan massal juga berpengaruh terhadap pola kepemilikan tanah. Ernst Utrecht, seorang ahli hukum dan sosiologi, mencatat bahwa setelah 1965, terjadi land reform terbalik. Artinya tanah yang sudah didistribusi kepada rakyat di bawah ketentuan UUPA 1960 dirampas lagi oleh para pemilik yang lama.
Kita juga perlu meneliti lebih mendalam tentang dampak pembunuhan massal, dan represi yang berkelanjutan, terhadap reproduksi sosial dalam masyarakat. Sejak awal kampanye anti-komunis terarah secara khusus terhadap perempuan. Gerwani dituduh bikin orgy di Lubang Buaya, menari telanjang sambil menyilet tubuh para jenderal. Perempuan yang mulai tumbuh sebagai kekuatan politik dihancurkan secara fisik dan simbolik sekaligus. Berita bohong tentang kemaluan para jenderal yang dipotong menyebar kebencian dan ketakutan bukan hanya terhadap aktivis Gerwani, tapi pada semua perempuan yang berpolitik. Dan sejak itulah serangan yang sistematis dilakukan terus-menerus terhadap perempuan. Salah satu episode yang paling mengerikan dari rangkaian serangan itu adalah program KB atau Keluarga Berencana. Sasarannya tidak lain adalah tubuh perempuan sendiri dan kendali perempuan atas kemampuan reproduksinya. Dari banyak sumber, saya dengar bagaimana para ibu dan juga perempuan remaja di masa itu dikejar-kejar untuk dipaksa pakai kontrasepsi. Perempuan diperlakukan seperti ternak saja. Dan untuk itu Soeharto dapat penghargaan karena mampu ‘mengendalikan pertumbuhan penduduk.’ Mengerikan.

Soeharto diantara para Jenderal, 1972 (foto: Kostrad)
Soeharto diantara para Jenderal, 1972 (foto: Kostrad)


Menurut Anda, bagaimana kaitan antara konsolidasi demokrasi yang buntu sekarang ini dengan warisan politik Orde Baru?
Wah, ini pertanyaan berat. Tanpa bermaksud menyederhanakan masalah saya kira warisan politik Orde Baru yang paling bermasalah dan sulit diatasi adalah kemiskinan imajinasi. Bukan hanya imajinasi politik, tapi juga imajinasi sosial dan kultural. Sederhananya begini: orang kesulitan membayangkan sistem politik atau bentuk masyarakat yang ideal. Kita sering dengar orang bicara sosialisme, tapi yang dimaksud itu apa? Masyarakat sosialis di Indonesia hari ini artinya apa? Jangan dulu kita bicara tentang kesadaran rakyat secara umum, di kalangan aktivis saja saya kira soal ini belum jelas. Dan ini warisan Orde Baru yang hebat, kemiskinan imajinasi.

Bagaimana pendapat Anda mengenai politik Kelas saat ini? Bagaimana signifikansi dan tantangan terbesarnya? 
Saya kira dalam 10-15 tahun terakhir, ekspresi politik kelas sudah muncul kembali. Ada gerakan buruh yang kuat, gerakan tani juga marak, kelas menengah pun begitu. Walau begitu pengaruhnya terhadap politik nasional yangmainstream dalam arti komposisi di DPR, institusi pemerintah dan sebagainya, masih sangat terbatas. Kecenderungannya tentu akan meningkat karena kesenjangan sosial yang menjadi basis kemunculannya juga semakin meningkat.

Bagaimana pandangan Anda mengenai gerakan-gerakan rakyat (buruh, tani, nelayan, miskin kota) saat ini? Di mana dan bagaimanakah posisi mereka saat ini?
Kita perlu jelas dulu apa dan siapa yang dimaksud ‘gerakan rakyat’ ini. Di masa kekuasaan Soeharto ‘gerakan rakyat’ ini termasuk siapapun yang terlibat dalam perlawanan terhadap rezim otoriter. Tapi sekarang saya kira perlu pengertian yang lebih spesifik. Tidak semua yang terlibat ‘gerakan rakyat’ di masa lalu punya agenda sosial dan politik yang sama hari ini. Politik berbasis kepentingan sosial atau kelas semakin kuat. Kelas menengah yang dulu bersekutu atau bersimpati pada gerakan buruh karena merasa sama-sama menentang Orde Baru, sekarang bisa berbalik mengecam gerakan buruh karena dianggap mengganggu stabilitas, bikin macet, dan seterusnya.
Era ‘gerakan moral’ yang menentang Orde Baru karena tidak suka pada pemikiran dan praktek yang dianggap ‘jahat’ sudah berakhir. Kategori moral yang dulu menjadi dasar bergeraknya sekarang tidak lagi ampuh. Bagi gerakan buruh, perlawanan tidak terbatas pada pengusaha yang curang atau jahat, tapi pada sistem produksi yang melemahkan posisi mereka secara keseluruhan. Bagi petani, masalahnya bukan apakah pemilik pertambangan atau perkebunan yang menggusur tanah mereka itu lalim atau saleh, tapi penggusuran tanah itu sendirilah yang jadi masalah, terlepas dari apakah pelakunya baik atau tidak.
Kekuatan gerakan rakyat yang berbasis kelas saya kira semakin kuat walau pengaruhnya masih terbatas. Sekarang bergantung pada kemampuan gerakan itu menjawab ketegangan sosial dari akarnya, dan itu hanya mungkin terjadi kalau ada kombinasi dari berbagai gerakan itu. Tugas aktivis dan organisasi politik yang ada sekarang adalah ‘menjahit’ gerakan yang spesifik menjadi perlawanan umum. Dan untuk itu imajinasi politik mutlak diperlukan.

Tanpa bermaksud menyederhanakan masalah saya kira warisan politik Orde Baru yang paling bermasalah dan sulit diatasi adalah kemiskinan imajinasi. Bukan hanya imajinasi politik, tapi juga imajinasi sosial dan kultural.


Anda salah satu figur yang ikut dalam proses kemenangan Jokowi di Pemilukada Jakarta. Bagaimana Anda memaknai kemenangan Jokowi terhadap proses pengorganisasian rakyat yang berlawan sekarang?
Kalau waktu itu, saya tinggal tidur pun, Jokowi tetap menang. Saya hanya bantu kampanye dan menggerakkan relawan di tingkat kecamatan saja. Memang peran dari partai pendukung, kelompok relawan, simpatisan dan sebagainya sangat penting, tapi tidak kalah penting adalah sosok Jokowi sendiri yang berhasil memberi wajah pada keresahan orang yang menahun terhadap kekuasaan korup di Jakarta. Kombinasi ini, yang saya kira, memungkinkan mobilisasi dukungan yang begitu besar dan tidak ada bandingannya dalam pilkada di Jakarta.

Bagaimana hubungan kepopuleran figur Jokowi dengan proses demokratisasi di Indonesia umumnya pasca Orba?
Popularitas itu di mana pun adalah pedang bermata dua. Demokrasi pada dasarnya memerlukan demos yang kuat. Ada kumpulan orang yang kuat dan mandiri. Jokowi saat ini mendorong munculnya demos yang kuat. Orang berani menuntut hak-hak yang diabaikan selama bertahun-tahun, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik yang lain. Tapi popularitas ini juga bisa berbalik kalau orang terbuai dan kemudian melihat Jokowi sebagai semacam ratu adil yang akan menyelesaikan segalanya tanpa mereka perlu berbuat sesuatu. Orang tidak bangkit menjadi demos yang kuat, tapi akhirnya hanya ‘menitipkan nasib’ saja pada figur seperti Jokowi.

Jokowi bukan superman yang bisa mengerjakan segalanya. Kalau orang hanya ‘menitipkan nasib’ dan menunggunya membuat perubahan, saya kira pada akhirnya Jokowi akan kewalahan juga.


Menurut Anda, apa batas-batas politik dari politisasi kepopuleran Jokowi yang ada sekarang? Bagaimana mengatasi batas-batas tersebut?
Batas-batas politik yang berbasis pada popularitas tokoh saya kira adalah keterbatasan tokoh itu sendiri. Jokowi bukan superman yang bisa mengerjakan segalanya. Kalau orang hanya ‘menitipkan nasib’ dan menunggunya membuat perubahan, saya kira pada akhirnya Jokowi akan kewalahan juga. Karena itu yang paling penting, saya kira, menggerakkan masyarakat agar aktif mendukung perubahan yang sedang dirintisnya. Bukan sekadar mendukung Jokowi sebagai figur, tapi mendukung gagasan dan praktek Jakarta Baru. Masyarakat yang selama ini tidak terorganisir, jalan sendiri-sendiri, perlu menghimpun diri dan mendukung perubahan. Ruangnya sudah terbuka sekarang, jadi tidak ada alasan untuk berdiam diri.

Bagaimana Anda melihat pengorganisiran rakyat melalui komunitas warga sebagai lokus potensial radikalisasi perlawanan rakyat kini? Apa Anda sependapat dengan posisi ini?
Tergantung. Kalau warga dipahami sebagai sebuah kategori politik, sebagai padanan dari citizen, saya kira itu baik. Di sini warga berarti orang yang dilengkapi dengan hak-hak dasar dan juga kesempatan yang sama. Asal-usulnya dalam Revolusi Prancis, ketika orang yang semula dianggap lebih rendah memperjuangkan persamaan dan merumuskan sosok baru itu dalam konsep citizen. Politik warga dalam pengertian itu tentu baik sekali dan saya kira bisa menjadi lokus perlawanan radikal. Pemenuhan hak-hak warga itu dengan sendirinya akan menuntut perubahan sistem sosial yang menjadi agenda gerakan kiri.
Tapi yang jadi masalah sekarang, ada juga yang melihat ‘warga’ ini sebagai kategori sosial. Perbedaan sosial, terutama perbedaan kelas, diabaikan di sini. Orang bicara tentang ‘kepentingan warga’ padahal yang dimaksud adalah kepentingan kelas tertentu yang mengatasnamakan ‘warga.’ Kecenderungan ini, saya kira, justru menghalangi perubahan sosial, karena berasumsi bahwa semua orang pada dasarnya sama dan yang diperlukan bukan perubahan melainkan perbaikan atau reformasi saja. Pendekatan ini sejalan dengan kritik moral yang sibuk memblejetikeburukan para pemimpin tanpa memedulikan sistem itu sendiri. Mengutuk pejabat yang korup, tapi tidak mau memperjuangkan demokrasi sejati untuk mengikis kesempatan korupsi.

Bagaimana pendapat Anda mengenai potensi kemenangan politik perlawanan rakyat kini? Apakah dimungkinkan?
Saya kira potensi itu lebih besar dari 10-20 tahun lalu. Sentimen orang terhadap sistem sudah jauh lebih besar daripada dulu. Semakin banyak orang yang melihat masalahnya bukan pada orang yang mengendalikan sistem, tapi pada sistem itu sendiri. Insiden seperti bayi yang meninggal karena tidak ada rumah sakit yang mau menerima membuat semakin banyak orang sadar bahwa ada yang salah dengan sistem. Dan tumbuh juga kesadaran bahwa semua itu mungkin terjadi pada diri kita suatu saat. Nah, sentimen yang semakin kuat ini pada akhirnya berpengaruh juga pada kerja birokrasi. Sekarang ini semua gubernur dan bupati berlomba menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, setidaknya di tingkat retorika. Terlepas dari apakah itu dijalankan atau tidak, tapi jelas bahwa keinginan mereka didorong oleh perlawanan rakyat dan sentimen publik yang ditimbulkan oleh perlawanan tersebut.
Tentu orang bisa mencela, ‘itu semua hanya pencitraan.’ Kritik semacam itu saya kira tidak ada gunanya bagi gerakan. Persoalan kita bukan pada apakah bupati atau gubernur itu berniat baik atau tidak, tapi apakah ia menjalankan apa yang menjadi tuntutan masyarakat atau tidak. Kalau dia mau bekerja keras memberi pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis agar bisa dipilih kembali, kenapa tidak? Sebelum ini orang yang mau menang pilkada atau pilpres cukup punya uang saja, bayar orang jadi pendukung, beli suara kalau perlu. Tapi karena ada perlawanan yang menuntut keadilan dalam sistem, ada sentimen publik yang kuat, mau tidak mau para calon harus mempertimbangkan dimensi itu. Dalam konteks ini, saya kira potensi politik bagi gerakan perlawanan untuk ‘naik’ mempengaruhi politik mainstream dengan sendirinya semakin besar.
Sumber: http://indoprogress.com/2013/07/hilmar-farid-warisan-kunci-politik-orde-baru-adalah-kemiskinan-imajinasi-politik-sosial-dan-kultural/


comments powered by Disqus