Pengetatan Tahanan Rumah Bagi Penjahat HAM Di Argentina
BERDIKARI Online, Minggu, 17 Februari 2013 | 1:12 WIB · 0 Komentar
Namun, ada sedikit kerikil kecil yang menyandung proses itu. Banyak penjahat HAM diberi perlakuan khusus: tahanan rumah. Pendekatan lunak ini dilakukan karena berbagai alasan.
Pengadilan Argentina membolehkan tahanan rumah karena beberapa syarat, seperti usia di atas 70 tahun, melakukan pengobatan rutin, atau mengalami gangguan kesehatan yang tak bisa diobati di rumah sakit.
Unit Penuntutan untuk Monitoring dan Pengawasan Kasus Pelanggaran HAM Argentina menyebutkan, hingga akhir tahun 2012 ada 37,8 persen dari 813 tersangka pelanggar HAM yang dikenakan tahanan rumah.
“Kau mendengar beberapa kasus dimana keluarga korban melihat mereka (penjahat HAM) dan mengutuknya. Dan jika mereka tidak mengutuknya karena mereka tak melihatnya,” kata Alan Iud, seorang pengacara dan sekaligus anggota Las Madres de Plaza de Mayo, kepada IPS News.
Las Madres de Plaza de Mayo adalah organisasi yang berjuang mencari anak-anak mereka yang hilang atau ditahan selama kediktatoran militer 1976-1983 di Argentina.
Pada bulan Januari lalu, mantan anggota intejen militer Argentina, Carlos Hidalgo, yang dituntut karena 200-an kasus kejahatan HAM, terlihat sedang bersepeda di jalanan Buenos Aires.
Hidalgo ini juga tersangka kasus penculikan bagi bernama Laura Catalina de Sanctis, anak perempuan dari pasangan aktivis yang dihilangkan saat berlangsungnya kediktatoran. Hidalgo kemudian mendaftarkan Laura sebagai anak kandungnya.
Ketika Hidalgo bersepeda di jalanan itu, Laura melihatnya. Laura kemudian melaporkan hal itu ke pengadilan. Menurut Laura, Hildago seharusnya dirawat di sebuah pusat geriatri di Buenos Aires.
Karena kasus itu, pengadilan Argentina mencabut status tahanan rumah Hidalgo dan kemudian menempatkannya di rumah sakit penjara Ezeiza, yang terletak di pinggiran kota Buenos Aires.
Bulan ini, Jorge Luis Magnacco, dokter kandungan yang dituduh terlibat dalam berbagai kasus pencurian bayi selama kediktatoran, juga terlihat sedang berjalan-jalan bersama istrinya.
Bahkan, salah seorang anggota HIJOS (Anak untuk Identitas dan Keadilan, Melawan Lupa dan Pembisuan) mengambil gambar Magnacco sedang memasuki pusat perbelanjaan dan sebuah restoran.
Pengadilan Argentina juga langsung mencabut tahanan rumah Magnacco dan memesan dokter untuk merawatnya di dalam penjara.
Sebagian aktivis HAM mengaku mereka tidak menolak pemberian status tahanan rumah untuk kasus tertentu. Hanya saja, mereka mendesak agar ada kontrol dan pengawasan ketat terhadap para tahanan tersebut.
“Hakim harus membuat aturan soal Tahanan Rumah. Dan itu tidak sama dengan penangguhan penahanan,” kata Lorena Balardini, kepala peneliti di Pusat Studi Sosial dan Hukum (CELS), sebuah NGO yang bergerak dalam isu-isu hukum dan HAM.
Bagi Balardini, mengurangi jaminan tanahan rumah bukanlah pilihan, karena itu bagian dari jaminan dalam proses mengadili kejahatan. “Tetapi tidak bisa tahanan itu dibiarkan bebas sesuai kehendak mereka,” katanya.
Menurut Balardini, hak tahanan rumah bisa segera dicabut apabila yang bersangkutan (pelanggar HAM yang menerima hak itu) melakukan pelanggaran, seperti bepergian, atau melanggar kesepakatan yang sudah dibuat dengan hakim.
“Tahanan rumah adalah hak istimewa karena si tahanan hidup nyaman di dalam rumahnya sendiri. Tetapi ini juga berdasarkan kriteria hukum dan kemanusiaan,” kata dia.
Alan Iud juga tak menolak pemberian status tahanan rumah tersebut kepada tahanan karena pertimbangan kemanusiaan. Namun, menurut dia, si tersangka harus dipastikan benar-benar menjalani tahanan rumah tersebut. “Masalahnya hari ini tidak ada kontrol terhadap mereka,” kata Lud.
Menurut Lud, para hakim, sekretaris atau petugas yang ditunjuk pengadilan harus ditugaskan untuk melakukan verifikasi sesuai perintah pengadilan. “Mereka bisa melakukan kunjungan dadakan, melakukan panggilan telpon dadakan, atau mengirimkan penjaga,” ujar Lud.
“Pokoknya harus ada mekanisme untuk mereka. Karena saat ini tidak ada kontrol sama sekali. Dan mereka (para tahanan) tahu betul hal itu,” tambahnya.
Lud pun menolak alasan hakim bahwa mereka kekurangan personel. Sebab, bagi Lud, panggilan telpon mendadak pun sudah cukup untuk mengecek keberadaan mereka.
Kalau hal itu tidak bisa juga, Lud mengusulkan agar ada lembaga khusus yang ditugaskan melakukan pengawasan. Ia mengusulkan Patronato de Liberados (Lembaga Pemasyarakatan), yang berada di bawah Kementerian Hukum dan anggarannya disediakan oleh Kementerian.
Namun, di luar pro-kontra di atas, Argentina terus membuat kemajuan dalam penegakan HAM. Baru-baru ini Argentina menambah lagi 1,013 orang tersangka baru, baik dari militer maupun sipil, terkait kejahatan HAM di era kediktatoran. Dan sebanyak 378 orang sudah dijatuhi hukuman. Jumlah ini telah meningkat lima kali lipat sejak tahun 2008.
Raymond Samuel
No comments:
Post a Comment