Bahan kajian sejarah sekitar peristiwa 1965

http://lembaga-pembela-korban-1965.blogspot.nl/2014/01/bahan-kajian-sejarah-sekitar-peristiwa.html

[FOTO] Terkuak: Misteri Luka Jenazah 7 Pahlawan Revolusi!

Posted on September 27, 2013by spedaonthel

Misteri dan Kontroversi Luka-Luka Pada Jenazah 7 Pahlawan Revolusi

“…only in four months, five times as many people died in Indonesia as in Vietnam in twelve years…”
(Bertrand Russell, 1966)

!!! WARNING GRAPHIC CONTENT !!!
!!! PERHATIAN GAMBAR MEMILUKAN !!!

Meski sudah puluhan tahun lamanya, namun peristiwa tragis pemberontakan partai G 30 S / PKI 1965 yang diberitakan dan diisyukan akan mengudeta negeri ini tak akan pernah terlupakan. Peristiwa tersebut masih banyak menimbulkan kenangan pahit dan banyak pertanyaan daripada jawabannya.

Untuk mengenang jasa dan pengorbanan tak ternilai dari ketujuh Pahlawan Revolusi dan juga untuk memperingati serta mengenang peristiwa tersebut agar tak pernah ada lagi, maka kami akan menguak sedikit dari banyaknya tandatanya-tandatanya besar yang masih tersimpan di saku tiap rakyat Indonesia yang tercinta ini yang belum terjawab.

Mungkin ada benarnya kata pepatah, jika kita berada diwilayah orang yang sangat-sangat berkuasa dimana informasi apapun sangat-sangat terbatas dan penuh rekayasa, maka terkadang kebenaran akan terungkap belakangan karena kebenaran takkan pernah hilang, walau terlihat “seperti hilang” oleh waktu.

A. Kronologi Pengangkatan Jenazah Dari Dalam Sumur

Suharto, sebagai komandan Abri saat memimpin pasukan untuk memerangi G-30/S-PKI

Mengangkat jenazah tujuh pahlawan revolusi di Lubang Buaya bukan perkara gampang. Kondisi sumur yang dalam dan mayat yang mulai membusuk, membuat evakuasi sulit dilakukan.

Tapi para prajurit Kompi Intai Amfibi Korps Komando Angkatan Laut (KIPAM KKO-AL), tak mau menyerah.

Sebenarnya jenazah sudah ditemukan sejak sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 3 Oktober 1965, atas bantuan polisi Sukitman dan masyarakat sekitar.

Peleton I RPKAD yang dipimpin Letnan Sintong Panjaitan segera melakukan penggalian.

Tapi mereka tak mampu mengangkat jenazah karena bau yang menyengat.

Jenderal Soeharto pun memerintahkan kepada pasukan evakuasi bahwa penggalian dihentikan pada malam hari.

Pasukan KKO bersiap masuk ke sumur dengan menggunakan peralatan selam dan masker

Maka penggalian pun ditunda dan penggalian akan kembali dilanjutkan keesokan harinya.

Dalam buku Sintong Panjaitan, perjalanan seorang prajurit para komando yang ditulis wartawan senior Hendro Subroto, dilukiskan peristiwa seputar pengangkatan jenazah.

Kala itu Sintong berdiskusi dengan Kopral Anang, anggota RPKAD yang dilatih oleh Pasukan Katak TNI AL.

Anang mengatakan peralatan selam milik RPKAD ada di Cilacap, hanya KKO yang punya peralatan selam di Jakarta.

Maka singkat cerita, KKO meminjamkan peralatan selam tersebut untuk operasi pengangkatan jenazah dari dalam lubang sumur di daerah lubang Buaya tersebut.

Tanggal 4 Oktober, Tim KKO dipimpin oleh Komandan KIPAM KKO-AL Kapten Winanto melakukan evakuasi jenazah pahlawan revolusi. Satu persatu pasukan KKO turun ke dalam lubang yang sempit itu.

Pukul 12.05 WIB, anggota RPKAD Kopral Anang turun lebih dulu ke Lubang Buaya. Dia mengenakan masker dan tabung oksigen. Anang mengikatkan tali pada salah satu jenazah. Setelah ditarik, yang pertama adalah jenazah Lettu Pierre Tendean, ajudan Jenderal Nasution.

Pukul 12.15 WIB, Serma KKO Suparimin turun, dia memasang tali pada salah satu jenazah, tapi rupanya jenazah itu tertindih jenazah lain sehingga tak bisa ditarik.

Pukul 12.30 WIB, giliran Prako KKO Subekti yang turun. Dua jenazah berhasil ditarik, Mayjen S Parman dan Mayjen Suprapto.

Pukul 12.55 WIB, Kopral KKO Hartono memasang tali untuk mengangkat jenazah Mayjen MT Haryono dan Brigjen Sutoyo.

Pukul 13.30 WIB, Serma KKO Suparimin turun untuk kedua kalinya. Dia berhasil mengangkat jenazah Letjen Ahmad Yani. Dengan demikian, sudah enam jenazah pahlawan revolusi yang ditemukan.

Sebagai langkah terakhir, harus ada seorang lagi yang turun ke sumur untuk mengecek apakah sumur sudah benar-benar kosong.

Tapi semua penyelam KKO dan RPKAD sudah tak ada lagi yang mampu masuk lagi. Mereka semua kelelahan.

Bahkan ada yang keracunan bau busuk hingga terus muntah-muntah.

Maka Kapten Winanto sebagai komandan terpanggil melakukan pekerjaan terakhir itu. Dia turun dengan membawa alat penerangan.

Ternyata benar, di dalam sumur masih ada satu jenazah lagi. Jenazah itu adalah Brigjen D.I. Panjaitan.

Dengan demikian lengkaplah sudah jenazah enam jenderal dan satu perwira pertama TNI AD yang dinyatakan telah hilang diculik Gerakan PKI pada tanggal 30 September 1965.

Kapten KKO Winanto sendiri terus melanjutkan karirnya di TNI AL. Lulusan Akademi Angkatan laut tahun 1959 ini pernah menjabat Komandan Resimen Latihan Korps Marinir, Komandan Brigade Infanteri 2/Marinir sebelum pensiun sebagai Gubernur AAL.

Ia sudah meninggal pada Minggu, 2 September 2012 pukul 22.15 WIB dalam usia 77 tahun di kediamannya Jl Pramuka no 7, Kompleks TNI AL, Jakarta Pusat. Jenazahnya dimakamkan dengan upacara militer di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

B. Kronologi Visum et Epertum Dokter Forensik

4 Oktober 1965. Pukul 4.30 sore saat itu. Lima dokter yang diperintahkan Pangkostrad dan Pangkopkamtib Mayor Jenderal Soeharto memulai tugas mereka.
Jenazah enam Jenderal dan satu perwira menengah korban penculikan dan pembunuhnan yang dilakukan kelompok Letkol Untung pada dinihari 1 Oktober mereka periksa satu persatu. Ketujuh korban itu adalah:

1. Ahmad Yani, Letnan Jenderal (Menteri Panglima Angkatan Darat).

2. R. Soeprapto, Mayor Jenderal. (Deputi II Menpangad).

3. MT. Harjono, Mayor Jenderal. (Deputi III Menpangad).

4. S. Parman, Mayor Jenderal. (Asisten I Menpangad).

5. D. Isac Panjaitan, Brigardir Jenderal. (Deputi IV Menpangad).

6. Soetojo Siswomihardjo, Brigardir Jenderal. (Oditur Jenderal/ Inspektur Kehakiman AD).

7. Pierre Andreas Tendean, Letnan Satu. (Ajudan Menko Hankam/ KASAB Jenderal AH Nasution).

Jenazah enam jenderal dan satu perwira muda Angkatan Darat ini ditemukan di sebuah sumur tua di desa Lubang Buaya, Pondokgede, Jakarta Timur. Dari lima anggota tim dokter yang mengautopsi ketujuh mayat itu dua di antaranya adalah dokter Angkatan Darat, yakni:

1. dr. Brigardir Jenderal Roebiono Kertopati (perwira tinggi yang diperbantukan di RSP Angkatan Darat)

2. dr. Kolonel Frans Pattiasina (perwira kesehatan RSP Angkatan Darat)

Sementara tiga lainnya adalah dokter Kehakiman, masing-masing:

3. Prof. dr. Sutomo Tjokronegoro (ahli Ilmu Urai Sakit Dalam dan ahli Kedokteran Kehakiman, juga profesor di FK UI)

4. dr. Liauw Yan Siang (lektor dalam Ilmu Kedokteran Kehakiman FK UI)

5. dr. Liem Joe Thay (atau dikenal sebagai dr. Arief Budianto, lektor Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI), anda dapat membaca kisahnya di akhir halaman ini)

Akhirnya lewat tengah malam, pukul 12.30 atau dinihari pada tanggal 5 Oktober 1965, dr. Roebiono dkk menyelesaikan tugas mereka. Beberapa jam kemudian, saat matahari sudah cukup tinggi, ketujuh jenazah korban penculikan dan pembunuhan yang kemudian disebut sebagai Pahlawan Revolusi ini, dimakamkan di TMP Kalibata.

Tampak salah satu peti jenazah Pahlawan Revolusi sedang diangkat untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

C. Hasil Visum et Repertum Jenazah Tiap Korban

Ketika diperiksa ketujuh mayat telah dalam keadaan membusuk dan diperkirakan tewas empat hari sebelumnya. Dapat dipastikan ketujuh perwira tinggi dan pertama Angkatan Darat ini tewas mengenaskan dengan tubuh dihujani peluru dan tusukan.

1. Ahmad Yani (Menteri Panglima Angkatan Darat).

Jenazah Letjen Ahmad Yani diidentifikasi oleh Ajudan Menpangad Mayor CPM Soedarto dan dokter pribadinya, Kolonel CDM Abdullah Hassan, dengan penanda utama parut pada punggung tangan kiri dan pakaian yang dikenakannya serta kelebihan gigi berbentuk kerucut pada garis pertengahan rahang atas diantara gigi-gigi seri pertama.

Tim dokter menemukan delapan luka tembakan dari arah depan dan dua tembakan dari arah belakang. Sementara di bagian perut terdapat dua buah luka tembak yang tembus dan sebuah luka tembak yang tembus di bagian punggung.

a. Info dari Indo Leaks

Sebelumnya, dokumen visum et repertum Ahmad Yani yang dirilis Indoleaks juga hanya menyebutkan luka tembak.

Visum et Repertum Jenderal Ahmad Yani (Klik untuk memperbesar). (sumber: blogs.swa-jkt.com/swa/10693/2013/01/29/30-september-1965)

Padahal Orde Baru mencatat kalau PKI telah mencungkil mata Pahlawan Revolusi itu.

2. R. Soeprapto (Deputi II Menpangad)

Jenazah Mayjen R. Soeprapto diidentifikasi oleh dokter gigi RSPAD Kho Oe Thian dari susunan gigi geligi sang jenderal.

Pada jenazah R. Soeprapto ditemukan:

(a) tiga luka tembak masuk di bagian depan,
(b) delapan luka tembak masuk di bagian belakang,
(c) tiga luka tembak keluar di bagian depan,
(d) dua luka tembak keluar di bagian belakang,
(e) tiga luka tusuk,
(f) luka-luka dan patah tulang karena kekerasaan tumpul di bagian kepala dan muka,
(g) satu luka karena kekesaran tumpul di betis kanan, dan
(h) luka-luka dan patah tulang karena kekerasan tumpul yang berat sekali di daerah panggul dan bagian atas paha kanan.

a. Indoleaks: Ternyata Saat Wafat, Organ Tubuh Letnan Jenderal Soeprapto Masih Utuh!

Letjen Suprapto adalah pahlawan revolusi yang menjadi korban pembunuhan G30 S PKI pimpinan DN Aidit dan Kolonel Untung. Beliau lahir di Purwokerto 20 Juni 1920 dan wafat di Lubang Buaya 1 Oktober 1965.

Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto (lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 20 Juni 1920 – meninggal di Lubangbuaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu korban dalam G30SPKI dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Pendidikan umum yang berhasil ia tamatkan adalah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) yakni pendidikan setingkat SMP dan AMS (Algemne Middelberge School) yaitu pendidikan setingkat SMA.

Suprapto pernah mengikuti pendidikan militerKoninklijke Militaire Akademie di Bandung namun tidak tamat karena pendudukan Jepang.

Pada pemberontakan yang dilancarkan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965, dirinya menjadi salah satu target yang akan diculik dan dibunuh.

Hingga meredupnya peristiwa tersebut, tak ada lagi yang membahasnya karena kini telah sibuk oleh brainwashed dunia lainnya dan mulai menganggap bahwa sejarah sudah lewat dan bukanlah apa-apa lagi. Padahal melalui sejarah, kita dapat belajar, karena sejarah adalah fakta, dan fakta adalah sejarah. Sejarah adalah track record.

b. Dokumen Visum et Repertum Letjen Suprapto

Kisah sadis menyertai peristiwa G30S PKI dalam sejarah yang dicatat Orde Baru. Letjen Anumerta R Soeprapto misalnya, disebut disilet-silet dan dipotong alat kelaminnya. Namun sebuah dokumen visum et repertum yang dirilis situs whistle blower Indoleaks, menunjukkan hal yang berbeda.

Dari situs resminya yang dikeluarkan sejak beberapa tahun lalu, Senin (13/12/2010), ada lagi sebuah dokumen visum et repertum yang dibuat oleh 4 dokter RSPAD yaitu dr Roebino Kertopati, dr Frans Pattiasina, dr Sutomo Tjokronegoro, dr Liaw Yan Siang, dr Lim Joe Thay, pada 5 Oktober 1965. Bagian nama, tempat tanggal lahir, pangkat, jabatan dan alamat sengaja dihitamkan.

Tampak dokumen Visum et repertum oleh dokter dituliskan pro justitia. Bahwa sumpah pro justitia tidak boleh bohong, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Apa kenyataan itu, harus dimasukkan dalam visum et repertum itu harus jadi pegangan, sebab ini satu kenyataan, bukan khayalan.

Visum et Repertum Jenderal Suprapto (Klik untuk memperbesar). (sumber: blogs.swa-jkt.com/swa/10693/2013/01/29/30-september-1965)

Namun dari deskripsi luka, diduga kuat bahwa dokumen itu adalah dokumen visum et repertum Letjen TNI Anumerta R Soeprapto. Data pembandingnya adalah keterangan visum Letjen R Soeprapto yang pernah disebutkan dalam makalah pakar politik Indonesia dari Cornell University, AS, Ben Anderson, pada jurnal ‘Indonesia‘ edisi April 1987.

Ada kain sarung dan kemeja yang melekat pada korban. Ada beberapa persamaan dan banyak juga perbedaan antara luka Letjen Soeprapto versi Orde Baru dan dokumen visum yang asli. Berbeda dengan Ahmad Yani, Soeprapto masih hidup saat diculik dari rumahnya. Dia baru gugur di Lubang Buaya.

Dalam versi Orde Baru dan juga dilansir Harian Berita Yudha 9 Oktober 1965, wajah dan tulang kepala Soeprapto remuk namun masih dapat diidentifikasi. Hasil visum juga menunjukkan kalau ada luka dan pukulan benda tumpul yang menyebabkan patah tulang di bagian kepala dan muka.

Lubang sumur tua sedalam 12 meter yang digunakan untuk membuang jenazah para korban G30S/PKI. Sumur tua itu berdiameter 75 Cm.

Nah, justru perbedaannya yang mencolok. Versi TNI menyebutkan ada pengakuan anggota Gerwani, bahwa mereka menyilet-nyilet korban, bahkan memotong alat kelamin korban. Namun, rupanya dalam dokumen yang diungkap Indoleaks, hal itu tidak terbukti.

Laporan visum untuk Soeprapto, selain patah/retak tulang tengkorak di enam titik, adalah patah tulang di betis kanan dan paha kanan.

Luka benda tumpul diduga batu atau popor senapan. Soeprapto memang mengalami 3 luka tusuk, namun dari bayonet dan bukan silet. Soeprapto juga gugur akibat 11 luka tembak di berbagai bagian tubuh. Selain itu tidak ada luka lagi. Tidak ada bukti penyiletan apalagi mutilasi alat kelamin.

Pembunuhan Letjen Soeprapto tentu saja tragis, namun tidak sesadis yang dijabarkan dalam catatan sejarah versi Orde Baru.

Ia juga salah satu perwira TNI yang menolak pembentukan angkatan kelima yang diusulkan PKI sehingga menjadi target pembunuhan PKI bersama Ahmad Yani, MT Haryono, DI Pandjaitan,Sutoyo Siswo Miharjo dan S.Parman.

Monumen Pancasila Sakti, yang berada di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur ini, berisikan bermacam-macam hal dari masa pemberontakan G30S – PKI, seperti pakaian asli para Pahlawan Revolusi.

d. Perbandingan Informasi

Mari kita coba kembali flashback dari info diatas mengenai janazah Soeprapto, menurut info dari ABRI dan Indo Leaks.

i. Versi Orba dan TNI:

- Wajah dan tulang kepala Soeprapto remuk namun masih dapat diidentifikasi.
- Luka dan pukulan benda tumpul yang menyebabkan patah tulang di bagian kepala dan muka.
- Menurut versi TNI menyebutkan ada pengakuan anggota Gerwani, bahwa mereka menyilet-nyilet korban, bahkan memotong alat kelamin korban.

ii. Versi Indoleaks:

- Ada kain sarung dan kemeja yang masih melekat pada korban.
- Jenderal Soeprapto masih hidup saat diculik dari rumahnya.
- Dalam dokumen yang diungkap Indoleaks, Jendral ini tak disilet-silet, dan alat kelamin korban tak dipotong.
- Terdapat patah/retak tulang tengkorak di enam titik, adalah patah tulang di betis kanan dan paha kanan. Luka benda tumpul diduga batu atau popor senapan.
- Soeprapto memang mengalami 3 luka tusuk, namun dari bayonet dan bukan silet.
- Soeprapto juga gugur akibat 11 luka tembak di berbagai bagian tubuh. Selain itu tidak ada luka lagi. Tidak ada bukti penyiletan apalagi mutilasi alat kelamin.

3. MT. Harjono (Deputi III Menpangad)

Di bagian perut Mayjen MT. Harjono ditemukan sebuah luka tusuk benda tajam yang menembus sampai ke rongga perut. Luka tusuk benda tajam juga ditemukan di punggung, namun tidak menembus rongga dada. Dan di tangan kiri dan pergelangan tangan kanan terdapat luka karena kekerasan tumpul yang berat.

Jenazah Mayjen MT. Harjono diidentifikasi oleh saudara kandungnya, MT. Moeljono, pegawai Perusahaan Negara Gaya Motor. Salah satu tanda pengenal jenazah ini adalah cincin kawin bertuliskan “Mariatna”, nama sang istri.

Cincin kawin, bertuliskan “SPM” juga menjadi salah satu penanda jenazah Mayjen S. Parman, selain kartu tanda anggota AD dan surat izin mengemudi serta foto di dalam dompetnya.

4. S. Parman (Asisten I Menpangad)

Jenazah S. Parman diidentifikasi oleh dr. Kolenel CDM Abdullah Hasan.

Pada mayat S. Parman ditemukan:

(a) tiga luka tembak masuk di kepala bagian depan,
(b) satu luka tembak masuk di paha bagian depan,
(c) satu luka tembak masuk di pantat sebelah kiri,
(d) dua luka tembak keluar di kepala,
(e) satu luka tembak keluar di paha kanan bagian belakang, dan
(f) luka-luka dan patah tulang karena kekerasan tumpul yang berat di kepala, rahang dan tungkai bawah kiri.

5. D. Isac Panjaitan (Deputi IV Menpangad)

Mayat Brigjen DI. Panjaitan diidentifikasi oleh adiknya, Copar Panjaitan dan Samuel Panjaitan, dan dikenali dari pakaian dinas yang dikenakannya serta cincin mas di tangan kiri yang bertuliskan “DI. Panjaitan”.

Tim dokter menemukan luka tembak masuk di bagian depan kepala, juga sebuah luka tembak masuk di bagian belakang kepala. Sementara itu di bagian kiri kepala terdapat dua luka tembak keluar. Terakhir, di punggung tangan kiri terdapat luka iris.

6. Soetojo Siswomihardjo (Oditur Jenderal/ Inspektur Kehakiman AD).

Mayat berikutnya adalah Brigjen Soetojo Siswomihardjo yang diidentifikasi oleh adiknya, dokter hewan Soetopo. Jenazah Brigjen Soetojo dikenali dari kaki kanannya yang tidak ber-ibujari, pakaian yang dikenakannya, arloji merek Omega dan dua cincin emas masing-masing bertuliskan “SR” dan “SS”.

Pada mayat Brigjen Soetojo ditemukan:

(a) dua luka tembak masuk di tungkai bawah kanan bagian depan,
(b) sebuah luka tembak masuk di kepala sebelah kanan yang menuju ke depan,
(c) sebuah luka tembak keluar di betis kanan sebagian tengah,
(d) sebuah luka tembak keluar di kepala sebelah depan, dan
(e) tangan kanan dan tengkorak retak karena kekerasan tumpul yang keras atau yang berat.

7. Pierre Andreas Tendean (Ajudan Menko Hankam/ KASAB Jenderal AH Nasution)

Selanjutnya adalah mayat Lettu P. Tendean yang dikenali perwira kesehatan Dirkes AD CDM Amoro Gondoutomo yang menjadi dokter pribadi Menko Hankam/KASAB.

Mayat P. Tendean dikenali dari pakaian yang dikenakannya, gigi geligi dan sebuah cincin logam dengan batu cincin berwarna biru.

Pada mayat P. Tendean tim dokter menemukan:

(a) empat luka tembak masuk di bagian belakang,
(b) dua luka tembak keluar bagian depan,
(c) luka-luka lecet di dahi dan tangan kiri, dan
(d) tiga luka ternganga karena kekerasan tumpul di bagian kepala.

D. Format Dokumen Visum et Repertum 7 Jenazah Korban

Dokumen visum et repertum ketujuh korban yang saya peroleh dituliskan dalam format yang sama. Di pojok kanan atas halaman depan terdapat tulisan “Departmen Angkatan Darat, Direktortat Kesehatan, Rumah Sakit Pusat, Pro Justicia”.

Sementara di pojok kiri halaman depan tertulis “Salinan dari salinan.”

Bagian kepala laporan bertuliskan “Visum et Repertum” diikuti nomor laporan pada baris bawah yang dimulai dari H.103 (Letjen Ahmad Yani) hingga H.109 (Lettu P. Tendean).

Bagian awal laporan adalah mengenai dasar hukum tim dokter tersebut. Pada bagian ini tertulis rangkaian kalimat sebagai berikut:

“Atas perintah Panglima Kostrad selau Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban kepada Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat di Jakarta, dengan surat perintah tanggal empat Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima, nomor PRIN-03/10/1965 yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto, yang oleh Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat diteruskan kepada kami yang bertandatangan di bawah ini.”

Diikuti nama dan jabatan kelima dokter anggota tim. Setelah itu adalah bagian yang menjelaskan kapan dan dimana visum et repertum dilakukan. Pada bagian ini tertulis kalimat:

“maka kami, pada tanggal empat Oktober tahun seribu sembilan ratus enam pulu limam mulai jam setengah lima sore sampai tanggal lima Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima jam setengah satu pagi, di Kamar Seksi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah yang menurut surat perintah tersebut di atas adalah jenazah dari pada.”

Bagian ini diikuti oleh bagian berikutnya yang menjelaskan jati diri jenazah dimulai dari nama, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, bangsa, agama, pangkat, dan terakhir jabatan.

Selanjutnya ada sebuah paragraph yang menjelaskan kondisi terakhir jenazah sebelum ditemukan dan diperiksa. Pada bagian ini tertulis:

“Korban tembakan dan/atau penganiayaan pada tanggal satu Oktober tahun seribu sembilan ratus enam pulu lima pada peristiwa apa yang dinamakan Gerakan 30 September.”

Bagian ini dikuti oleh penjelasan identifikasi; siapa yang mengidentifikasi dan apa-apa saja tanda utama yang dijadikan patokan dalam identifikasi itu.

Setelah bagian indentifikasi, barulah tim dokter memaparkan temuan mereka dari “hasil pemeriksaan luar” yang dilakukan terhadap jenazah sebelum mengkahirinya dengan “kesimpulan”.

 

Keterangan gambar atas: Diorama penyiksaan para Jenderal dan Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya, Jakarta (klik untuk memperbesar, sumber gambar: insulinda.wordpress.com)

Bagian penutup diawali dengan tulisan “Dibuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan” pada bagian kanan. Diikuti nama dan tanda tangan serta cap kelima dokter anggota tim.

Bagian paling akhir dari dokumen-dokumen yang saya peroleh ini mengenai autentifikasi dokumen. Karena dokumen ini merupakan “salinan dari salinan” maka ada dua penanda autentifikasi dokumen ini.

Bagian pertama bertuliskan “Disalin sesuai aslinya” dan ditandatangani oleh “Yang menyalin” yakni Kapten CKU Hamzil Rusli Bc. Hk. (Nrp. 303840) selaku panitera.

Bagian kedua autentifikasi bertuliskan “Disalin sesuai dengan salinan” dan ditandatangani oleh “Panitera dalam Perkara Ex LKU” Letnan Udara Satu Soedarjo Bc. Hk. (Nrp. 473726). Namun tidak ditemukan petunjuk waktu kapan dokumen ini disalin dan disalin ulang.

E. Kisah dr. Arif yang Ikut Mengotopsi Mayat Tujuh Pahlawan Revolusi 1965 (oleh T. Santosa)

Di atas kursi roda, mengenakan kaos oblong putih dan sarung biru bergaris-garis, Lim Joe Thay duduk terdiam. Bibirnya mengatup, sering kedua telapak tangannya ditangkupkan di depan dada dan sekali-sekali diletakkan di atas paha. Rambutnya telah memutih sempurna. Dia tak banyak bicara. Kalau pun bersuara, kata-katanya terdengar sayup dan samar.

dr. Liem Joey Thay alias Arief Budianto sedang duduk di kursi roda.

Bulan Juni 2008 yang lalu, dr. Arif sempat dirawat di RS St. Carolus. Ketika menerima kabar itu dari salah seorang kerabat dr. Arif, saya dan Dandhy menyempatkan diri menjenguknya.

Di RS. St. Carolus kami sama-sama mengabadikan dr. Arif. Bedanya, Dandhy menggunakan video kamera merek Panasonic, sementara saya menggunakan kamera saku digital merek Canon.

Tadinya, informasi yang kami terima menyebutkan bahwa dr. Arif terkena serangan struk. Setelah kami bertemu dengan beliau di paviliun St. Carolus, dan berbicara dengan istrinya, Ny. Arif, barulah kami ketahui bahwa dr. Arif dirawat karena terjatuh saat hendak naik ke kursi rodanya.

Sekali waktu laki-laki yang kini berusia 83 tahun itu bergumam. Mumbling. Saya mencoba menangkap isi ceritanya. Tidak jelas. Terpotong-potong, patah-patah. Kalau disambungkan seperti cerita tentang sepasukan tentara yang bergerak di sebuah tempat, entah di mana. Tapi cerita itu tak tuntas. Dia menutup sendiri ceritanya, mengalihkan pandangan mata ke sembarang arah, sebelum kembali menenggelamkan diri dalam diam.

Di saat yang lain, dia kembali menanyakan nama saya. Dan kalau sudah begini, saya memegang tangannya, menyebutkan nama saya sambil menatap matanya. Setelah itu senyumnya sedikit mengembang.

Dikenal dengan nama dr. Arief Budianto, tak banyak yang menyadari Lim Joey Thay adalah tokoh penting. Sangat penting, bahkan.

Dia adalah satu dari segelintir orang yang berada di titik paling menentukan dalam sejarah negara ini setelah Proklamasi 1945.

Lim Joey Thay yang ketika itu adalah lektor Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI) merupakan satu dari lima ahli forensik (lihat daftar dokter diatas halaman) yang berdasarkan perintah Soeharto memeriksa kondisi ketujuh mayat tersebut sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, siang hari 5 Oktober.

Kini dari lima anggota tim otopsi itu, tinggal Lim Joey Thay dan Liu Yang Siang yang masih hidup.

Lim Joey Thay kini sakit-sakitan, sementara sejak beberapa tahun lalu, Liu Yan Siang menetap di Amerika Serikat dan tidak diketahui pasti kabar beritanya.

Berpacu dengan waktu dan proses pembusukan, mereka berlima bekerja keras selama delapan jam, dari pukul 4.30 sore tanggal 4 Oktober, hingga pukul 12.30 tengah malam 5 Oktober, di kamar mayat RSP Angkatan Darat.

 

Keterangan gambar atas (klik untuk memperbesar): Para pengikut partai PKI yang ditangkap sedang dijaga ABRI (kiri). Sebelum dibunuh para korban diarak warga menuju tempat pembantaian (kanan).

Sedangkan beberapa tahun lalu, Benedict Anderson telah menggunakan hasil visum et repertum ini sebagai rujukan dalam artikelnya di jurnal Indonesia Vol. 43, (Apr., 1987), pp. 109-134, How Did the Generals Die?  

Saya mendapatkan copy visum et repertum itu dari Dandhy DL, jurnalis RCTI. Tahun lalu, dia juga menurunkan liputan mengenai dr. Arif dan visum et repertum ketujuh pahlawan revolusi korban, meminjam istilah Bung Karno, intrik internal Angkatan Darat dan petualangan petinggi PKI yang keblinger, serta konspirasi nekolim.

 

Keterangan gambar atas (klik untuk memperbesar): Para korban pembantaian diinterogasi terlebih dahulu agar memberitahukan siapa lagi yang ikut PKI (kiri). Sebelum dibantai, para korban disuruh untuk menggali liang lahatnya sendiri (kanan).

Ketujuh pahlawan revolusi itu jelas mati dibunuh. Namun dari hasil otopsi yang mereka lakukan sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda pencungkilan bola mata, atau apalagi, pemotongan alat kelamin seperti yang digosipkan oleh media massa yang dikuasai Angkatan Darat ketika itu.

Gosip mengenai pemotongan alat kelamin, bahkan ada gosip yang menyebutkan ada anggota Gerwani yang setelah memotong alat kelamin salah seorang korban, lantas memakannya– telah membangkitkan amarah di akar rumput.

Gosip-gosip ini, menurut Ben Anderson dalam artikelnya yang lain (saya sedang lupa judulnya) sengaja disebarkan oleh pihak militer.

  

Keterangan gambar atas (klik untuk memperbesar): Sebelum dibunuh, korban dipertontonkan dimuka umum (kiri). Dengan kondisi tali melingkar di leher dan tangan terikat, korban masuk ke liang lahat pembantaian yang digali oleh calon korban sendiri (tengah). Eksekutor mengatur posisi korban sebelum pembantaian (kanan).

Maka gosip-gosip dan propaganda-propaganda yang dihembuskan dengan kuat tersebut bagai minyak tanah yang disiramkan ke api. Menyambar-nyambar. Membuat rakyat marah, bahkan sangat marah.

Selanjutnya, pembantaian besar-besaran terhadap anggota PKI dan/atau siapa saja yang dituduh menjadi anggota PKI atau memiliki relasi dengan PKI, terjadi di mana-mana, seantero Indonesia.

Youth armed to the teeth ready to kill communists at Mount Merapi area, November 1965.

Markas PKI dibakar Pemuda Anshor dan spanduk-spanduk pemancing amarah rakyat tampak memenuhi kota-kota di Indonesia. (PKI headquarters burned down by Muslim Ansor Youth, 8 October 1965)

 

Keterangan gambar atas (klik untuk memperbesar): Eksekutor mengatur para calon korban pembantaian yang kebanyakan masih remaja (kiri). Tampak eksekutor menghujamkan pisau bayonet berkali-kali ke tubuh korban pembantaian yang terikat tanpa daya itu satu demi satu sehingga korban mati perlahan karena rusaknya organ dalam dan kehabisan darah, suasana sadis itu bahkan ditonton dimuka umum termasuk anak-anak kecil (kanan).

Bahkan walau tak masuk PKI, namun semua masyarakat yang mencintai Bung Karno dapat juga menjadi korbannya. Hanya dengan memajang foto atau lukisan sang Proklamator saja, maka sudah cukup bukti bagi anda dan akan merasakan akibatnya, dituduh sebagai PKI walau tanpa bukti-bukti lain.

Dengan hanya berbekal foto Bung Karno yang dipajang di dinding rumah, sudah cukup membuat tentara-tentara menyeret anda keluar rumah menuju ke dalam liang lahat pada masa itu!

2 jilid buku ukuran besar berjudul “Dibawah Bendera Revolusi” tulisan Bung Karno

Masih ingatkah anda, ada 2 jilid buku ukuran besar berjudul “Dibawah Bendera Revolusi” tulisan Bung Karno?

Buku tersebut sempat hilang diperedaran setelah era Orde Baru (New World Order) mulai berkuasa. Tak ada yang berani mengeluarkannya dari dalam lemari atau laci, semua tersimpan rapi.

Dulu, karena hanya dengan memiliki buku itupun, sudah cukup bukti bagi tentara untuk dapat menyeret anda masuk ke liang lahat.

Oleh sebab itulah, setelah rezim Orde Baru tumbang di tahun 1998, sepasang buku “Dibawah Bendera Revolusi” tulisan Bung Karno tersebut kembali marak.

Untuk buku asli cetakan pertama pada masa lalu itu harganya sangat tinggi, bahkan untuk sepasang buku Jilid-1 dan Jilid-2 dan keduanya adalah cetakan pertama yang asli harganya antara 25 juta hingga bisa mencapai ratusan juta rupiah! Namun buku yang tak boleh beredar pada masa Orde Baru tersebut pada masa kini sudah dicetak kembali.

 

Keterangan gambar atas (klik untuk memperbesar): Tampak korban pembantaian yang tewas ditusuk lalu mayatnya dibiarkan dipinggir jalan (kiri). Tampak korban yang telah tewas dan masih tergantung di pohon masih dipukul-pukuli dengan kursi didepan masyarakat umum termasuk anak-anak kecil (kanan).

Soldiers rescuing an ethnic-Chinese youth from the mob, 1966.

Respublika University, run by Communist China government, was attacked by anti-communist mob. The university was taken over by the military and became Trisakti University.

Indonesian soldiers burned down a hut suspected as hiding place of PGRS-Paraku communist insurgents in West Borneo.

Dr Soebandrio, Sukarno’s foreign minister who’s responsible for aligning Indonesia with Communist China, was sentenced to death by a military tribunal

Suharto declared the banning of Indonesian Communist Party, 8 March 1966.

 

Catatan tidak resmi menyebutkan setidaknya 500 ribu hingga 3 juta orang tewas dalam pembantaian massal yang terjadi hanya dalam beberapa tahun itu.

Namun pada masa itu, tak ada satupun media yang berani menyatakan kira-kira banyaknya korban pembantaian ini secara terbuka.

Tampak pemberitaan tentang peristiwa tragis Gerakan 30 September ini, menjadi Headline di surat kabar Harian Rakjat.

Media pada masa itu benar-benar harus pro pemerintah (mirip di A.S. sekarang – pen) dan semua media harus menyaring informasi yang akan dicetak untuk masyarakat Indonesia.

Pada tanggal 22 November 2011 lalu, sekitar pukul 19.00 WIB, akhirnya dr. Lim Joe Thay atau Arief Budianto meninggal dunia dengan tenang.

Pria berusia 85 tahun itu menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di Jalan Johar Baru, Salemba, Jakarta Pusat.

Oleh karenanya, saksi sejarah itu pun ikut serta membawa kenangan pahit Indonesia tentang sejarah visum et repertum ketujuh Pahlawan Revolusi Indonesia, yang mungkin masih banyak ia sembunyikan di dalam pikirannya saja. Maka sebagian besar kebenaran sejarah pun ikut terkubur bersamanya.

Upacara penaikan dan pengibaran bendera setengah tiang di Istana Presiden Jakarta, sebagai simbol negara tengah berduka pasca wafatnya 7 Pahlawan Revolusi di tahun 1965.

Daftar tokoh yang meninggal dalam pembersihan anti-komunis Indonesia

Berikut adalah daftar tokoh penting di Indonesia yang hilang, terbunuh atau dihukum mati pada masa pembantaian terduga komunis 1965-1966 di Indonesia pasca Gerakan 30 September tahun 1965.

§  Chaerul Saleh, pejuang dan tokoh politik Indonesia yang pernah menjabat sebagai menteri, wakil perdana menteri, dan ketua MPRS antara tahun 1957 sampai 1966. Salah satu pemuda yang menculik Soekarno dan Hatta dalam Peristiwa Rengasdengklok (meninggal 1967 sebagai tahanan).

§  D.N. Aidit, ketua PKI (meninggal dibunuh 1965).

§  Lettu Doel Arif, tokoh kunci dalam penculikan jenderal-jenderal Angkatan Darat yang diduga akan membentuk Dewan Jenderal oleh PKI dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 (hilang).

§  Lukman Njoto, Menteri Negara pada masa pemerintahan Soekarno dan wakil Ketua CC PKI yang sangat dekat dengan D.N. Aidit (ditangkap 1966 dan hilang).

§  Ibnu Parna, politisi fraksi PKI, pemimpin Partai Acoma, dan aktivis buruh (dibunuh).

§  Muhammad Arief, pencipta lagu “Genjer-genjer” (dibunuh).

§  M.H. Lukman, Wakil Ketua CC Partai Komunis Indonesia. (dihukum mati 1965)

§  Ir. Sakirman, petinggi Politbiro CC PKI dan kakak kandung dari Siswondo Parman, salah satu korban yang diculik meninggal dalam peristiwa G30S (hilang).

§  Brigjen Soepardjo, Komandan TNI Divisi Kalimantan Barat yang memiliki peran penting dalam peristiwa Gerakan 30 September (dihukum mati).

§  Sudisman, anggota Politbiro CC PKI (dihukum mati).

§  Syam Kamaruzzaman, tokoh kunci G30S dan orang nomor satu di Politbiro PKI yang bertugas membina simpatisan PKI dari kalangan TNI dan PNS (dijatuhi hukuman mati 1968, dieksekusi 1986).

§  Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalyon I Tjakrabirawa yang memimpin Gerakan 30 September pada tahun 1965 (dihukum mati 1969).

§  Trubus Soedarsono, pematung dan pelukis naturalis Indonesia (dibunuh).

§  Wikana, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, bersama Chaerul Saleh dan Sukarnitermasuk dalam pemuda yang menculik Soekarno dan Hatta dalam Peristiwa Rengasdengklok. (hilang)

Lima Versi Utama Peristiwa G30S/PKI

Hingga kini siapa dalang di balik peristiwa Gerakan 30 September (G30S) masih diselimuti mendung tebal. Namun, peristiwa coup d’etat yang disertai penculikan 6 jenderal Angkatan Darat (AD) itu tetap menggugah untuk diperdebatkan dan dicari kebenarannya.

Dominick LaCapra

Sejarah memang tidak mengenal kata akhir, kata sejarawan Cornell University, Amerika Serikat (AS), Dominick LaCapra.

Pasca jatuhnya New Order atau Orde Baru, versi tunggal milik pemerintah, yang menyatakan PKI sebagai dalang G30S, digugat (tapi kini akronim “G30S/PKI” diwajibkan kembali dalam buku pelajaran sejarah SMP-SMA).

Sejak saat itu, tinjauan sejarah terhadap peristiwa kelabu tersebut kembali mendapat ‘angin surga’. Berbagai fakta baru tertungkap dan sejumlah versi pun bermunculan.

Namun, setidaknya ada 5 versi mainstream yang tetap bertahan mengenai peristiwa yang berbuntut pada pembantaian sekitar 500 ribu simpatisan PKI–paling tragis di Jawa dan Bali–hingga 1967 itu. Versi lain sebenarnya cukup bertebaran, tapi umumnya merupakan sempalan dari kelima analisa pokok tersebut.

1. Versi Pertama, adalah versi Angkatan Darat yang didukung oleh pemerintah otoriter Soeharto.

Buku Putih (kageri.blogdetik.com)

Tahun 1994, sekretariat negara menerbitkan buku putih berjudul “Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya”.

Secara jelas, buku tersebut menuduh bahwa PKI-lah yang menjadi pelaku kup.

Versi ini menjadi “the final and the whole truth”serta haram untuk dibantah selama puluhan tahun!

Namun, sejarawan LIPI Asvi Warman Adam mencatat, kalau buku putih itu dibaca dengan seksama, akan diperoleh kesimpulan yang tentu tidak diharapkan oleh pembuatnya.

Mengapa bisa begitu? Karena ternyata banyak nama yang disebutkan secara berulang-ulang hingga ratusan kali.

Aidit (blogspot)

Cara penulisan dalam buku ini mungkin sengaja dibuat untuk mengalihkan inti permasalahan dan memfokuskan pembaca hanya pada tokoh-tokoh yang disebut berkali-kali tersebut agar terjadi pengontrolan pemikiran dan pembaca terbius, ibarat doktrin.

Terdapat indeks nama sebanyak 306 orang tokoh dalam buku itu. Dan beberapa diantaranya disebut secara berulang-ulang:

1) Presiden Soekarno disebut 128 kali,

2) Dua tokoh PKI (Aidit dan Syam, 77 kali), dan

3) Dua kubu perwira ABRI (107 kali).

Pengamat sejarawan LIPI, Dr Asvi Marwan Adam

Sedangkan dalam ‘indeks kata penting’, tiga kata yang paling sering muncul adalah:

1) Gerakan Tiga Puluh September,

2) Dewan Revolusi,

3) Dewan Jenderal.

Sedangkan kata ‘PKI’ justru hanya disebut dua kali.

Jadi, buku ini lebih berbicara tentang tokoh PKI (atau menurut istilah Orde Baru, oknum)

Oknum tersebut yaitu Aidit dan Syam, ketimbang mengenai PKI sebagai sebuah organisasi sosial-politik,” kata Asvi (Majalah TEMPO edisi 2-8 Oktober 2000).

2. Versi Kedua, datang dari kolega LaCapra, B.R.O.G Anderson dan Ruth McVey yang dikenal sebagai ‘Cornell Paper’.

Tahun 1966, dua Indonesianis terkemuka itu menerbitkan tulisan berjudul “A Preliminary Analysis of The October 1, 1965: Coup in Indonesia,”.

Tulisan yang lebih dikenal dengan sebutan “Cornell Paper” itu menyatakan bahwa PKI tidak memainkan peran sama sekali dalam kup.

Ben Anderson alias Prof. Emeritus Benedict Anderson alias Soebeno alias Bargowo dari Cornell University, USA. (indiependen.com)

A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia (bahasa Indonesia: Analisis Awal Kudeta 1 Oktober 1965 di Indonesia), atau lebih umum dikenal sebagai Cornell Paper ini adalah publikasi ilmiah yang mengungkapkan kegagalan kudeta oleh Gerakan 30 September dengan sangat rinci.

Artikel ini dipublikasikan pada tanggal 10 Januari 1966. Studi paper ini ditulis oleh Benedict Anderson and Ruth Mcvey, dengan pertolongan Frederick Burnell, dengan menggunakan informasi dari berbagai sumber berita Indonesia pada saat itu.

Pada saat paper ini ditulis, ketiga orang ini adalah anggota dari Ikatan Alumni Universitas Cornell dan adalah ahli dalam bidang sejarah Asia Tenggara.

Dalam paper ini Anderson dan Mcvey memaparkan teori bahwa PKI maupun Sukarno tidak terlibat dalam gerakan kudeta ini; bahkan mereka adalah korban dari gerakan ini.

Berdasarkan informasi dan dokumen-dokumen yang Anderson dan McVey gunakan, mereka memberikan teori bahwa kudeta adalah sebuah masalah internal dalam tentara yang bertujuan menggeser beberapa jendral yang dikatakan bekerja sama dengan CIA.

pict: wikimedia

Dalam waktu seminggu Gerakan 30 September diberantas oleh Mayor Jendral Suharto, yang mengambil alih pertanggung jawaban untuk menggalakkan keamamanan.

Paper ini juga mengajukan alternative teori yang akhirnya ditolak. Salah satu diantaranya adalah teori yang didukung secara resmi oleh pemerintah Indonesia sampa saat ini yaitu PKI adalah dalang dari kudeta ini.

Publikasi ini awalnya dirahasiakan, tetapi bocor pada tanggal 5 Maret 1966 dengan munculnya artikel di Koran The Washington Post oleh jurnalis Joseph Kraft.

Sampai tahun 1971, Cornell menolak aksess ke publikasi ini dan artikel ini banyak disalahgunakan atau diinterpretasikan tidak benar.

Permintaan kepada pemerintah Indonesia untuk menyumbangkan dokumen-dokumen tambahan yang berhubungan dengan kejadian kudeta ditolak oleh pemerintah Indonesia.

Akhirnya paper ini dipublikasikan pada tahun 1971 tanpa tambahan apa-apa. Sejak publikasi resmi, paper ini menjadi bahan analisa dan juga bahan koreksi.

Jadi, menurut paper ini PKI tidak mempunyai motif apa pun untuk melakukan kudeta, karena partai pimpinan Aidit ini telah menikmati keuntungan yang besar di bawah pemerintah Soekarno.

Kup yang dilakukan sangat cepat itu adalah murni persoalan internal AD. “Kudeta gagal” tersebut, kata Prof.  Emeritus Benedict Anderson alias Soebeno alias Bargowo dari Cornell University, USA dan juga McVey, dipicu oleh kesenjangan yang dirasakan oleh beberapa kolonel divisi Diponegoro, Semarang.

Kolonel seperti Untung, Supardjo, serta Latief kecewa atas kepemimpinan AD di pusat yang dianggap tercemar oleh gemerlap kehidupan Jakarta serta lemah sikap anti-komunisnya. Akhirnya ketiga orang itu lalu melancarkan pemberontakan.

3. Versi Ketiga, adalah kesimpulan dari John Hughes dan Antonie C.A. Dake.

Buku Soekarno File, Berkas-berkas Soekarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan (Antonie C.A. Dake)

Hughes melalui bukunya “The End of Soekarno”(1967) berpendapat bahwa Presiden Soekarno-lah yang justru bertanggung jawab atas semua rangkaian peristiwa kelam itu.

Menurutnya, tindakan Untung menciptakan Gerakan 30 September adalah atas dasar restu dari Soekarno.

Sedangkan Antonie C.A. Dake dalam bukunya“Soekarno File, Berkas-berkas Soekarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan” mengatakan bahwa mastermind dari G30S adalah Soekarno.

Tulisan di dalam buku Antonie C.A. Dake yang muncul sekitar tahun 2006 lalu tersebut langsung mendapat reaksi cukup keras dari keluarga Soekarno.

4. Versi Keempat, menurut Wertheim, Guru Besar Universitas Amsterdam

Guru Besar Universitas Amsterdam, Wertheim punya pandangan lain mengenai G30S yang kemudian menjadi versi keempat.

Tampak Suharto sedang menatap salah seorang Jenderal yang sedang diinterogasi oleh PKI di dalam diorama saat berada di musium Lubang Buaya. (Setneg)

Ia mengatakan, kuat dugaan bahwa Soeharto berada di balik kup tersebut.

Hal itu didasari oleh pertanyaan simpel, mengapa Soeharto tidak menjadi target penculikan?

Soeharto, yang juga berasal dari Kodam Diponegoro, tidak puas dengan kepemimpinan AD di bawah Ahmad Yani yang lemah terhadap PKI.

Hal keterlibatan Soeharto ini juga didukung oleh kedekatannya dengan Latief, pemimpin gerakan. Latief diketahui menjenguk anaknya Soeharto, yaitu Tommy Soeharto yang sedang sakit sebelum terjadinya kup.

5. Versi Kelima, dikembangkan oleh Peter Dale Scott.

Peter Dale Scott dari University of California, Berkeley, mensinyalir keterlibatan pihak asing, khususnya AS melalui Central Intelligence Agency (CIA). (lihat videonya dibawah mengenai “Black Operation” atau klik disini)

Peter Dale Scott (wikipedia)

Scott berusaha menarik hubungan antara kepentingan CIA dengan penggulingan Soekarno serta kedekatan badan intelijen AS tersebut dengan AD pada waktu itu.

Menurutnya, Gestapu, respons yang ditunjukkan Seharto dengan mengambil alih keadaan, serta pertumpahan darah, adalah skenario AD untuk merebut kekuasaan.

Soeharto dikatakannya bermuka dua, seolah-olah memihak status quo, namun sebenarnya punya rencana untuk menumbangkan Soekarno.

Jadi, hampir seluruh penelitian maupun kesaksian dari pelaku yang diterbitkan belakangan ini memiliki kecenderungan satu dari 5 tesis di atas.

Sukarno and Aidit (sjsu.edu)

Entah sampai kapan misteri peristiwa yang menjadi pertanda beralihnya rezim Soekarno ke Soeharto itu akan terbuka secara utuh, sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang muncul.

Akan tetapi sejarah memang akan terus hidup, karena ia adalah dialog antara masa lalu dan masa kini.

Maka, sejarah yang selalu ditulis oleh sang pemenang, kembali menuai banyak partanyaan tambahan, namun kini ikut terkubur.

Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sejarah pahit takkan terulang kembali di negeri tercinta ini. Aamiin.

Special Thanks to: teguhtimur.com, kageri.blogdetik.com

(sumber: detiknews/ blogs.swa-jkt.com/teguhtimur.com/insulinda.wordpress.com/ Jakartabeat.net/ wikipedia/ edited by: icc)

Sukarno addressing a PKI rally.

VIDEOs:

(Bhs Inggris) CIA bantu Suharto menggulingkan Sukarno melalui PKI dan “Black Operation”

(PART-1) Kuburan Massal di Indonesia (Mass Grave in Indonesia)(PART-2) (FULL VERSION)

(PART-1) G30S/PKI : Kudeta Terselubung(PART-2)

Shadow Play – True Story G30sPKI (full movie – 1 hr 20 mnts)

40 Years Of Silence: An Indonesian Tragedy (long movie – 2 hrs 30 mnts)

Jagal – The Act of Killing – 2013 (full movie – 2 hrs 40 mnts)

Artikel Lainnya:

Begini Cara Kami Hancurkan Sukarno!

Penempatan 60% Militer AS di Australia Fokus ke Asia, Penyadapan Antar Negara Marak Pula, “Zona Perang” AS dari Timur Tengah Kini Beralih ke Asia

[Perang Panglima] Konspirasi Kudeta Militer 1998: Ada Pergerakan “Pasukan Liar” di Kediaman Presiden Habibie, Siapa Yang Mengerahkan? Prabowo Atau Wiranto?

Top Secret Terkuak: “Operasi Alpha” Saat Rezim Orde Baru!

Bongkar Konspirasi JF.Kennedy, Sukarno, Suharto, CIA dan Freeport

Konspirasi: “Mystery of The National Treasures of Indonesian Kingdoms”

Misteri Supersemar, Surat Perintah 11 Maret 1966

[INI DIA KEKAYAAN SUHARTO] Cakupan, Dampak & Tanggungjawabnya Terhadap Rakyat

[SEJARAH DIBENGKOKKAN?] Bahas Tuntas: Fakta Baru Serangan Umum 1 Maret 1949

Ketika Amerika Serikat Tunduk Kepada Indonesia

Sekolah Obama di Menteng Dahulunya Milik Freemasonry

Pengaruh CIA di Indonesia

Ratna Sari Dewi: Wafat Bung Karno Tahun 1970 Sengaja Diatur!

Puluhan Artikel Terkait Konspirasi Indonesia

Puluhan Artikel Terkait Misteri Indonesia

SUMBER: http://indocropcircles.wordpress.com/2013/09/27/misteri-jenazah-7-pahlawan-revolusi/

September: Meninjau Kembali Mimpi Buruk Sebuah Bangsa

BERDIKARI.Online, Sabtu, 18 Januari 2014 | 19:56 WIB   ·  

Setiap tahun pada tanggal 1 Oktober, sejak 1966, rakyat Indonesia melakukan ritual, memperingati kemenangan ideologi bangsa sembari mengenang kematian tujuh perwira militer yang dibunuh oleh sekelompok tentara, yang sebagian besar merupakan anggota pengawalpresiden Cakrabirawa, pimpinan Kolonel Untung.

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia kesimpulan tentang peristiwa yang dimulai pada malam 30 September 1965 itu sudah bulat: para pembunuh tujuh perwira militer itu merupakan anggota atau simpatisan PKI yangmencoba melakukan kup terhadap pemerintahan Indonesia yang sah. Namun bagi sebagian besar peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri,apa yang terjadi di dalam peristiwa itu tidak pernah dapat dapat disimpulkan secara pasti.

Kedua perspektif yang bertentangan ini penting sekali untuk ditinjau lebih jauh karena perbedaan pandangan tersebut memiliki implikasi penting terhadap masyarakat dalam melihat persoalan tersebut. Implikasi penting itu tidak saja terjadi pada bagaimana masyarakat melihat peristiwa itu secara hitam putih (dengan simpati besar terhadap tujuh perwira yang menjadi korban) namun juga pada bagaimana masyarakat melihat kekerasan massal terhadap ratusan ribu orang yang dituduh pengikut komunisme, yang terjadi setelah ke-tujuh perwira militer itu dibunuh, sebagai sebuah hal yang lumrah. Tulisan ini bermaksu untuk meninjau kembali secara singkat beberapa faktor kebudayaan yang berpengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia dalam melihat peristiwa itu.

Narasi Utama Orde Baru yang Problematik

Sedikitnya terdapat dua faktor kebudayaan utama yang berpengaruh besar terhadap cara masyarakat Indonesia melihat peristiwa percobaan kup di tahun 1965. Pertama adalah narasi sejarah versi resmi pemerintah Orde Baru, dan kedua, ideologi liberalisme. Mari kita mulai dengan yang pertama. Tokoh penting di balik lahirnya versi resmi itu adalah Nugroho Notosusanto, kepala Pusat Sejarah ABRI, yang juga sejarawan dari UI. Melalui tangan beliau inilah pemerintah Orde Baru melakukan kampanye selama puluhan tahun, sejak 1966, untuk menancapkan nilai-nilai ideologis di tengah masyarakat tidak saja untuk melegitimasi operasdi militer terhadap PKI namun juga untuk melegitimasi naiknya Jendral Suharto ke tampuk kekuasaan politik di Indonesia. Sayangnya, banyak sekali hal yang meragukan di dalam argumen yang diajukan oleh Nugroho yang disusun nya di bulan Desember 1965 dengan judul 40 hari kegagalan G30S.

Argumen utama yang diajukan oleh Nugroho dalam menuliskan versi resmi yang didasarkan pada ucapan Jendral Suharto pada pagi tanggal 1 Oktober di hadapan staf Kostrad bahwa PKI berada di belakang aksi yang dilakukan Kolonel Untung. Suharto berasumsi  bahwa ‘kedekatan’ Untung dan tokoh PKI Alimin di masa lalu sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa Untung bertindak atas perintah PKI. Mungkin, kita dapat memahami apabila Suharto tidak merasa perlu dan tidak memiliki waktu untuk membuktikan kebenaran tuduhannya karena dia harus mengambil sikap tegas dan beraksi cepat terhadap peristiwa itu untuk mengendalikan situasi politik yang tengah guncang. Sebaliknya, Nugroho memiliki cukup waktu dan tenaga untuk melakukan kajian lebih dalam terhadap tuduhan Suharto karena versi resmi itu ditulis di bulan Desember, dua bulan setelah peristiwa itu. Alih-alih melakukan penyelidikan lanjut, Nugroho justru mengulangi tuduhan Suharto tanpa berusaha mem-bacup argumen Suharto dengan bukti-bukti yang meyakinkan.

Sadar atas kelemahan ini, Nugroho, di tahun 1967  ‘merevisi’ karya awalnya dengan cara mengajukan ‘bukti-bukti’ dari pengadilan militer (yang disusun) oleh Ismail Saleh) tanpa mengubah argumennya bahwa PKI memang berada di balik peristiwa G30S. Sebagai tambahan, dalam proses penyusunan narasi versi ke-dua yang diberi judul The Coup Attempt of the “September 30 Movement” in Indonesia ini Nugroho dan Ismail Saleh dibantu oleh Guy Pauker, seorang pejabat RAND Corporation di california yang juga konsultan lembaga inteligen AS, CIA. Keterlibatan CIA dalam upaya mengeliminasi peran PKI di panggung politik Indonesia sebenarnya dapat dilacak melalui peran GUY Pauker yang berhubungan dekat dengan para pejabat militer SESKOAD seperti Jendral Suwarto. Menurut Brad Simpson, seorang peneliti dari Pinceton University, peran Pauker ini sangat penting dalam mempromosikan petinggi militer Indonesia kepada pemerintah AS untuk dipersiapkan sebagai agen perubahan di Indonesia, sekaligus untuk menghancurkan PKI, yang dirumuskan di dalam doktrin ‘civic action’ (diterjemahkan oleh SESKOAD sebagai civic mission) di mana peran militer diperluas ke bidang-bidang non-militer.

Bagi sebagian besar sarjana, terutama dari luar negeri, versi ke-dua ini pun tidak meyakinkan. Kataharine MCGregor dan George Kahin misalnya, meragukan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dari pengadilan militer itu sah karena para saksi dan tertuduh mengalami tekanan selama proeses interogasi. Bahkan, dibulan Jnauari 1966, hanya satu bulan setelah versi pertama selesai ditulis oleh Nugroho di tahun 1965, Ben Anderson dan Ruth Mcvey sudah meragukan versi Nugroho tentang peristiwa itu di dalam karya mereka yang terkenal dengan istilah Cornell Paper. Setelah Cornell Paper, masih banyak lagi versi lain tentang peristiwa 1965 yang pada intinya mempertanyakan argumen dasar versi Nugroho secara radikal. Munculnya berbagai macam versi tentang peristiwa itu tidak saja menunjukkan bahwa versi resmi Orde Baru bukan merupakan sebuah narasi yang mengandung kebenaran mutlak namun juga mengimplikasikan bahwa kita tidak dapat menarik kesimpulan yang meyakinkan atas apa yang terjadi, mengapa dan siapa sebenarnya aktor dibelakang pembunuhan tujuh perwira militer pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965.

Namun demikian, terlepas dari banyaknya versi tentang peristiwaitu, masyarakat Indonesia ‘terpaksa’ meneriman versi resmi pemerintah Orde Baru. Hal ini disebabkan terutama karena versi resmi itu telah ditransformasikan ke dalam berbagai produk budaya seperti museum, monumen, relief, penataran, buku-buku pelajaran sejarah dan tentu saja film dan karya sastra yang semuanya  didasarkan pada narasi resmi yang disusun oleh Nugroho. Melalui produk-produk budaya inilah pemerintah Orde baru melakukan kampanye pembenaran terhadap kekerasan yang terjadi di tahun 1965-1966 dan pada saat yang sama melegitimasi naiknya jendral Suharto ke tampuk kekuasaan. Selain itu, berbagai versi yang berbeda dari versi resmi Orde Baru yang diajukan oleh banyak peneliti asing, yang hampir tidak dapat diakses oleh sebagian masyarakat Indonesia selama masa Orde Baru, juga menjadi aktor penting tereksposnya masyarakat hanya pada satu sumber informasi, yaitu, versi resmi Orde Baru. Pada gilirannya, tidaklah mengherankan apabila persepsi masyarakat terhadap apa yang terjadi di tahun 1965 itu menjadi hampir seragam dengan apa yang dikampanyekan oleh pemerintah Orde Baru melalui berbagai instrumen kebudayaan.

Agresi Kebudayaan Liberal

Faktor kebudayaan kedua, yang tidak kalah penting dari kampanye versi resmi peristiwa 1965 dalam membentuk persepsi masyarakat untuk melihat peristiwa itu melalui perspektif pemerintah Orde Baru adalah agresi kebudayaan liberal. Hal pertama yang penting untuk diingat dalam melihat bagaimana agresi kebudayaan liberal menunjang ideologi Orde Baru dalam melihat peristiwa 1965 adalah konteks politik internasional pada tahun 1960-an yang sedang dilanda Perang Dingin. Sebagaimana keterlibatan CIA di dalam kancah politik Indonesia di tahun 1950-1960an, peran lembaga kebudayaan internasional seperti CCF (Congress for Cultural Freedom) juga penting dalam kampanye untuk membangun imaji yang sangat buruk atas ideologi kebudayaan kiri di banyak negara-negara di dunia. CCF dibentuk di Berlin di tahun 1950 (kemudian dipindah ke Paris) oleh CIA melalui seorang agennya yang bernama Michael Josselson. CIA dan berbagai lembaga filantrofi raksasa seperti Ford dan Rockefeller menyalurkan dana yang luar biasa besar untuk mendukung program-program CCF dalam melawan gerakan komunisme internasional. Indonesia pun tak luput dari perhatian lembaga ini. Tokoh-tokoh kebudayaan anti-komunis seperti Mochtar Lubis dan Sutan Takdir Alisjahbana, misalnya, adalah anggota-anggota aktif di CCF. Misi utama CCF terutama dilakukan melalui penyebaran buku-buku , pamflet, majalah yang sebagian besar berisi gagasan-gagasan liberal yang intinya merupakan hujatan terhadap ideologi komunisme. Para aktivis kebudayaan yang lebih muda seperti Arief Budayawan, Goenawan Mohamad dan lain—lain yang kelak terlibat dalam perdebatan kebudayaan dan menandatangani pernyataan Manifes Kebudayaan di tahun 1963 merupakan simpatisan-simpatisan penting dari program-program kebudayaan CCF.

Tidaklah mengherankan apabila terdapat kemiripan gagasan antara deklarasi CCF di tahun 1950 dan Manifes Kebudayaan. Namun tentu daja kemiripan dan pengaruh ini tidak berarti bahwa CCF telah mendikte penandatanganan Manifes Kebudayaan untuk mengeluarkan pernyataan di tahun 1963. Untuk mengetahui sejauh mana deklarasi CCF terhadap Manifes Kebudayaan diperlukan bukti-bukti  yang akurat. Salah satunya mungkin dapat ditelusuri dari peran intelektual dan simpatisan PSI yang pernah bekerja erat  dengan agen-agen  kebudayaan kabinet Van Mook di akhir tahun 1940-an, terutama mereka yang aktif di dalam majalah Siasat dan suplemen kebudayaanGelanggang. Para intelektual Belanda seperti Rob Niewenhuys, Dolf Verspoor dan bahkan A. Teeuw telah dicurigai oleh Joebaar Ajoeb dan Pramoedya Ananta Toer sebagai penyebar gagasan humanisme universal (gagasan liberalisme yang menurut sebagian orang menjadi dasar dari menifes kebudayaan). Walaupun istilah humanisme universal itu sendiri diperkenalkan oleh HB. Jassin di tahun 1950 namun peran intelektual Belanda terutama Teeuw, yang bekerja erat dengan Jassin  sejak akhir 1940an dan awal 1950an dapat dijadikan titik tolak untuk mengkaji pengaruh gagasan humanisme universal di dalam dinamika kebudayaan Indonesia. Perlu diingat disini bahwa wacana untuk membentuk CCF di Eropa sebelum tahun 1950an telah menjadi wacana  yang berpengaruh di kalangan intelektual Eropa, tak terkecuali Belanda. Tokoh-tokoh intelektual Belanda seperti Sal tas dan Alfred Mozer merupakan kontributor penting tentang perkembangan politik dan kebudayaan Indonesia pada jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh CCF, seperti Forum Service dan Preuves. Dinamika dan keterlibatan intelektual Belanda di Eropa ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut tentang hubungan ideologis antara intelektual Belanda yang terlibat secara langsung di dalam CCF di Eropa dan intelektual Belanda yang bekerja di bawah kabinet Van Mook di Jakarta pada waktu itu.

Namun demikian, tokoh CCF terpenting yang beroperasi dan menjalin hubungan dekat dengan intelektual Indonesia adalah Ivan Kats, seorang  warga negara AS yang menjadi perwakilan CCF untuk program-program di Asia, terutama Indonesia. Ivan Kats merupakan tokoh penting yang menghubungkan aktivitas kebudayaan untuk melawan kaum kiri dengan lembaga-lembaga donor raksasa AS seperti misalnya Ford dan Rockefeller. Dengan dukungan dari CCF melalui tangan Kats inilah para intelektual Indonesia yang berusaha melawan pengaruh komunisme di Indonesia, terutama di bidang kebudayaan,kerap menyelenggarakan aktifitas kebudayaan seperti seminar , diskusi dan penyebaran buku-buku CCF untuk menyingkirkan ide-ide  kiri di Indonesia. Kedekatan Kats dengan intelektual Indonesia seperti Mochtar Lubis dan generasi yang lebih muda seperti Goenawan Mohammad dan Arief Budiman, misalnya, menjadi indikasi penting bagaimana lembaga bentukan CIA itu memanfaatkan aktifitas kebudayaan untuk melawan komunisme di Indonesia. Tidaklah mengherankan apabila CCF memiliki perhatian khusus, terutama pada intelektual muda yang berbakat sepperti Arief Budiman dan Goenawan Mohammad, untuk diberikan kesempatan menempuh pendidikan lebih baik di Eropa (Belgia) di tengah pergolakan politik di pertengahan tahun 1960an.

Pengaruh dari gagasan universal humanisme, yang sepertinya terumuskan di dalam pernyataan Manifes kebudayaan tahun 1963, sangat besar di dalam perkembangan wacana dan produk-produk kebudayaan terutama kesusastraan di masa setelah pergolakan politik di tahun 1965. Berdirinya majalah sastra Horison di tahun 1966 dan beberapa karya-karya sastra yang dimuat di dalamnya hingga tahun 1970 merupakan contoh yang baik bagaimana gagasan humanisme universal direpresentasikan melalui produk budaya. Karya-karya seperti Pada Titik Kulminasi (Satyagraha Hoerip, 1966), Perempuan dan Anak-anaknya (Gerson Poyk, 1966) Sebuah Perdjuangan Ketjil(Sosiawan Nugroho, 1967), Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi (Zulidahlan, 1967),Perang dan Kemanusiaan (Usamah, 1969) dan Ancaman (Ugati, 1969) adalah beberapa contoh bagaimana konflik psikologis para tokoh cerita dimanfaatkan oleh penulis untuk memanipulasi konsep dasar humanisme. Saya tidak akan menganalisis karya-karya ini di sini karena analisis lengkap tentang cerita-cerita ini dapat dilihat  di dalam  buku saya (Cultural Violence: Its Practice and Challenge in Indonesia, 2011). Namun perlu dicatat bahwa walaupun cerita-cerita itu di satu sisi berusaha memberikan simpati pada korban kekerasan di tahun 1965, di sisilain,karya-karya itu berupaya meyakinkan pembacanya bahwa para  korban yang dituduh sebagai  pengikut komunisme itu ‘pantas’ menerima konsekuensi atas apa yang dilakukan para petinggi PKI di dalam percobaan kup tahun 1965.

Selain dari pelarangan karya-karya penulis kiri oleh pemerintah Ore Baru, tradisi untuk menyingkirkan ide-ide kiri dari aktivitas kebudayaan Indonesia terus berlanjut dengan munculnya karya-karya sastra absurd, fantastis dan individualis di tahun 1970-an di mana setiap gagasan untuk mengkaji ulang ide-ide kebudayaan kiri juga menemui jalan buntu. Pada titik inilah aktivitas kebudayaan Indonesia didominasi oleh wacana yang saling mendukung antara kampanye kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru dan aktivi kebudayaan pro-liberalisme Barat.

Dengan demikian dua faktor kebudayaan, baik yang dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru maupun para tokoh kebudayaans liberal pro-Barat, baik disengaja maupun tidak, telah bekerja secara erat untuk menyingkirkan komunisme di Indonesia. Pada gilirannya tidaklah mengherankan apabila wacana anti kiri menjadi dominan di dalam hampir seluruh sektor sosial, termasuk politik dan kebudayaan sepanjang sejarah Orde baru yang bahkan masih berlanjut hingga hari ini. Dua faktor kebudayaan ini merupakan sebagian dari faktor-faktor yang menentukan dalam kampanye nilai-nilai ideologis melalui produk-produk budaya dalam membentuk persepsi masyarakat untuk mengubur peran jahat kaum komunis di tahun 1965. Dalam konteks inilah ritual politik tahunan yang dilakukan setiap tanggal 1 Oktober berfungsi sebagai pernyataan formal untuk melengkapi sebuah proses ideologis yang masih berlanjut entah sampai kapan.

Wijaya Herlambang, menyelesaikan pascasarjana di University of Queensland dengan tesis master “Exposing State Terror: Violence in Contemporary Indonesian Literature” (2005) disusul dengan desertasi Doktoral “Cultural Violence: Its Practice and Challenge in Indonesia” (2011). Ia juga adalah penulis buku “Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-komunisme Melalui Sastra dan Film”, Marjin Kiri (2013).

Catatan: Artikel ini merupakan Makalah Penulis dalam Diskusi bertajuk “Sastra, Kritik, dan Politik Orde Baru” yang diselenggarakan bertepatan dengan Malam Anugerah Sayembara Kritik Sastra DKJ 2013 di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jumat, 17 Januari 2013. Diketik ulang dan dipublikasikan di sini untuk tujuan pendidikan.

Artikel Terkait:

• Menggugat “Hari Kesaktian Pancasila”
• Sitor Situmorang, Sang Penyair Soekarnois
• PRP Desak Pengungkapan Kebenaran Peristiwa 1965
• Gerwani Memerangi Pelacuran Dan Pornografi
• Jangan Sembunyikan Arsip Sejarah

KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT 1965 DI LUAR NEGERI

KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT 1965 DI LUAR NEGERI*

Proyekt International People’s Tribunal yang akan digelar pada tahun 2015 di Den Haag mempunyai arti penting dalam usaha untuk membuktikan bahwa di Indonesia pernah terjadi pelanggaran HAM berat (1965-67) yang dilakukan secara massal dan sistimatik, yang sampai sekarang penegak hukum di Indonesia belum punya kemauan untuk menuntaskan kasus tersebut.

Sebagaimana kita ketahui sejarah menyedihkan tersebut bermula dari pergolakan di kalangan militer, di mana pada pagi buta tgl. 01 Oktober 1965 sekelompok militer yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Tiga Puluh September (G30S) melakukan aksi penangkapan terhadap 6 jenderal bersama 1 letnan ABRI, kemudian dibunuh di daerah yang namanya Lubang Buaya. Tapi dalam waktu singkat gerakan G30S tersebut berhasil dihacurkan oleh tentara Kostrad dibawah pimpinan jendral Suharto.

Setelah G30S dihancurkan oleh tentara Suharto maka kekuasaan negara secara de facto telah beralih dari Soekarno ke tangan jenderal Suharto, meskipun secara „yuridis“ Soekarno baru tahun 1967 dicabut kekuasaannya sebagai presiden oleh MPRS, setelah organisasi negara tersebut direkayasa menjadi alat rejim Suharto. Dengan demikian tersingkaplah tabir usaha kudeta terhadap Presiden Soekarno demi terbentuknya rejim militer Orde Baru di bawah pimpinan jendral Suharto.

Dalam usahanya memuluskan kudetanya tersebut di atas jenderal Suharto perlu menghancurkan kekuatan pendukung pokok Soekarno, yaitu Partai Komunis Indonesia beserta onderbouwnya. Maka di berbagai daerah terjadilah pembunuhan  dan penahanan massal (pulau Buru, Nusakambangan dan rutan-rutan lainnya)  terhadap para anggota PKI dan orang-orang yang dianggap komunis. Diperkirakan 3 juta orang terbunuh  dan puluhan ribu ditahan dan dianiaya secara sewenang-wenang. Mereka inilah yang kemudian disebut korban pelanggaran HAM berat, yang telah dibuktikan oleh Komnas HAM dalam kesimpulan penyelidikannya.

Sedang di luar negeri peguasa Orde Baru melalui KBRI-KBRI di berbagai negara (khususnya di negara-negara sosialis Eropa) melakukan tindak kekejaman berupa pencabutan paspor terhadap para warganegara Indonesia, yang pada waktu itu sedang menjalankan  tugas belajar, melakukan tugas negara sebagai pejabat, wartawan, melakukan kunjungan sebagai utusan organisasi yang diundang pemerintah setempat untuk hadir dalam suatu acara peringatan hari nasional dan lain-lainnya. Akibatnya mereka kehilangan kewarganegaraannya dan menjadi stateless.

Padahal mereka di luar negeri tidak tahu menahu tentang organisasi yang bernama G30S. Maka tidak mungkin tersangkut G30S, sebab posisi alibi mereka tidak mungkin dapat disangkal. Sedang loyalitas mereka  terhadap pemerintah  Soekarno, yang pada waktu itu merupakan pemerintah sah, juga tidak dapat dijadikan dasar untuk mencabut paspor mereka.

Sebagai orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan (stateless) mereka mengalami banyak penderitaan dalam perjalanan hidupnya. Dalam hubungannya dengan tanah air: mereka terputus hubungannya dengan  isteri/suami, anak-anaknya, tunangannya, orang tuanya dan sanak keluarga lainnya. Bahkan ketika orang tua meninggal pun tidak mengetahui, tidak dapat ikut mengurus penguburannya. Komunikasi melalui surat atau telepon juga terputus, sebab takut diketahui oleh penguasa di Indonesia. Kalau ketahuan bahwa punya hubungan dengan para eksil mereka yang di Indonesia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, misalnya dipecat dari pekerjaan, ditangkap dan dimasukkan dalam rumah tahanan, dikeluarkan dari sekolah/universitas, diawasi terus kehidupannya oleh penguasa, dinyatakan tidak bersih diri dan lingkungan oleh penguasa. Hal-hal tersebut di atas merupakan penderitaan psikologis yang sangat berat.

Dalam hubungannya dengan kehidupan di luar negeri: mereka harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi di negara setempat yang ideologi, politik, budayanya  berlainan dengan yang dimiliki di tanah air. Kesukaran-kesukaran dalam kehidupan politik mengakibatkan mereka harus pindah dari satu negara di mana berada ke negara lain. Mereka kebanyakan berpindah ke negara-negara Barat (Belanda, Jerman, Perancis, Swedia), bahkan ada juga yang ke Aljazair, Mozambik, Kuba dan lain-lainnya. Yang membikin perasaan sedih kecuali itu ialah kenyataan kegagalan tidak dapat menyumbangkan ilmunya untuk negara dan bangsa setelah tamat studinya, seperti yang direncanakan pemerintah Soekarno ketika mengirimkan ribuan mahasiswa ke luar negeri. Mereka oleh negara telah dicabut haknya  untuk mengembangkan kariernya dan sumber daya tenaga mudanya demi nusa dan bangsa, hak untuk hidup di tanah airnya, hak untuk hidup bersama dengan keluarganya, hak untuk memilih atau dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk  berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik di tanah airnya. Bahkan ada dari mereka yang akhirnya menderita penyakit jiwa, karena tidak tahan akan penderitaan. Bahkan ada yang terpaksa nekad gantung diri.

Tindakan negara (se que pemerintah/penguasa) yang mengakibatkan banyak penderitaan warganegaranya di luar negeri adalah bertentangan dengan UN International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights  dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Sebab tindakan tersebut dilakukan oleh penguasa secara massal dan sistimatik terhadap WNI yang berdiam di Rusia (Uni Soviet), Bulgaria, Rumania, Hongaria, Polandia, Chekoslovakia, Jerman, Perancis, Tiongkok, Vietnam, Kuba.

Suatu kenyataan yang sangat aneh: mengapa para korban (tahanan politik) di Indonesia pada tahun sekitar 1970-an sudah dibebaskan dari tahanan, tetapi para eksil Indonesia di luar negeri tetap saja hak-kewarganegaraannya tidak dipulihkan kembali. Baru 30 tahun kemudian** ketika diterbitkan UU No 12/2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terbukalah peluang bagi para eksil untuk mendapatkan (memohon) kewargangaraan kembali dengan suatu syarat  „harus bersumpah/berjanji tunduk, setia kepada negara kesatuan RI, Pancasila dan UUD 1945“ (Pasal 26), yang seharusnya diterapkan kepada pemberontak (misalnya GAM). Pada hal para eksil  bukannya pemberontak, tapi korban pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh penguasa negara Orde Baru.

Bahkan dalam UU tersebut para eksil disamakan dengan WNI yang kehilangan kewarganegaraannya karena selama 5 tahun menghilang dan tidak lapor kepada KBRI setempat dengan beraneka ragam motivnya. Padahal para eksil tinggal di luar negeri adalah keterpaksaan sebagai akibat dicabut paspornya atau kewarganegaraannya oleh penguasa negara.

Sesungguhnya masalah prinsipiil dalam UU Kewarganegaraan 2006 adalah tidak diakuinya adanya pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh negara terhadap warganegaranya di luar negeri. Bagi para eksil bukannya dokumen yang bernama paspor yang penting. Sebab pemberian paspor/kewarganegaraan kembali hanyalah merupakan konsekwensi kalau masalah pelanggaran HAM dituntaskan.

Kesimpulannya: penyelenggara negara Indonesia sampai dewasa ini belum juga mau mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat/kejahatan kemanusiaan 1965, baik terhadap korban di tanah air maupun korban di luar negeri. Berarti di dalam negara hukum Indonesia impunitas tetap dilanggengkan oleh penyelenggara negara. Maka dari itu proyek International People’s Tribunal perlu disukseskan demi tegaknya hukum di Indonesia dan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat 1965.

Sekian terima kasih.

Nederland, 05 Desember 2013

MD Kartaprawira

*) Disampaikan pada sesi  Diskusi film2 tentang International People‘s Tribunal setelah rapat Komite International People‘s Tribunal tgl. 05 Desember 2013 di UvA Amsterdam.
**) Setelah banyak dari mereka meninggal atau menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek yang menderita multipenyakit. 

Usaha dan rekayasa mereka yang ingin melestariakan impunitas atas pelanaggaran HAM berat/kejahatan kemanusiaan 1965-67 mengambil bentuk dan cara apa saja. Rekayasa pemberian gelar pahlawan nasional kepada jendral Suharto dan jendral Sarwo Edhie Wibowo adalah salah satunya. Kalau hal tersebut terlaksana maka dapat dikatakan suatu ironi praktek pelaksanaan hukum yang teramat jorok di "negara hukum" Indonesia. Sebab kedua jendral tersebut tersangkut dan bertanggung jawab atas pembunuhan 3 juta orang, penahanan ribuan orang di pulau Buru, Nusakambangan dan lain-lain rutan tanpa melalui proses hukum. Apalagi para korbannya adalah bangsanya sendiri. Akal dan nalar waras tidak akan bisa menerima: penjahat besar dijadikan pahlawan nasional. 
Artikel Aswi Warman Adam terlampir di bawah perlu dikasi jempol, bagus sekali. Hanya perlu mendapat penegasan: "Sarwo Edhie tidak hanya belum hero, tapi harus ditolak untuk dijadikan hero". MD Kartaprawira

Koran Tempo, JUM AT, 22 NOVEMBER 2013

FREE!

Sarwo Edhie Belum Hero

Asvi Warman Adam,
Sejarawan LIPI

Akhir pekan lalu, Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo mengatakan pemerintah telah menyetujui usul gelar pahlawan nasional untuk Letjen TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo. Gelar pahlawan nasional kepada Sarwo Edhie itu akan disematkan pada 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sarwo Edhie adalah ayah kandung mantan Kepala Staf TNI AD Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Pernyataan itu janggal. Pertama, bila presiden sudah menyetujui pengangkatan seorang tokoh menjadi pahlawan nasional, hal itu langsung dilaksanakan menjelang 10 November. Pada 2013 hanya diangkat tiga orang pahlawan nasional, tidak termasuk Sarwo Edhie. Kedua, pada November 2014, Susilo Bambang Yudoyono tidak lagi menjadi presiden karena sudah selesai dua periode.

Berita itu mendapat reaksi negatif di tengah masyarakat. Soe Tjen Marching, seorang perempuan Indonesia yang tinggal di London, misalnya, menggelar petisi di Internet yang sudah didukung oleh 5.000 tanda tangan. Dalam petisi yang bertajuk "Don't Make Sarwo Edhie a Hero" tersebut, Marching menulis bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Sarwo Edhie hanya akan menambah tumpukan ketidakadilan terhadap korban peristiwa 1965 dan keluarga mereka.

Pelaksana lapangan

Sarwo Edhie adalah Komandan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) yang ditugasi untuk melumpuhkan perlawanan G30S di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Pasukan yang dipimpin Sarwo Edhie memasuki Semarang pada 19 Oktober 1965, selanjutnya ke Magelang dan Yogyakarta. Dalam rapat umum di Boyolali, Sarwo Edhie bertanya, "Siapa mau dipotong kepalanya, saya bayar lima ribu." Tidak ada jawaban, Sarwo menambah bayaran. "Siapa yang mau dipotong kepalanya, saya bayar seratus ribu." Sang komandan kemudian berujar, "Dibayar seratus ribu saja tidak ada yang mau dipotong kepalanya, dan agar kepala saudara-saudara tidak dipotong dengan gratis, maka PKI harus dilawan."

Karena pasukannya terbatas, Sarwo melatih kemiliteran para pemuda dua atau tiga hari, selanjutnya "mereka kami lepaskan untuk menumpas komunis sampai ke akar-akarnya". Sarwo tidak ragu-ragu mengeluarkan perintah tembak kepada mereka yang melawan, termasuk kepada penduduk yang memprotes penembakan seperti yang terjadi di Solo.

Pembunuhan massal yang terjadi setelah G30S 1965 itu memakan korban yang bervariasi, dari 78 ribu sampai 3 juta jiwa. Jumlah 500 ribu jiwa dianggap sebagian pengamat sebagai hitungan yang moderat walau sesungguhnya itu tercatat sebagai pembantaian yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Persoalannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap tragedi nasional tersebut? Sukarno jelas tidak karena dia tidak memegang kekuasaan lagi dalam bidang keamanan sungguhpun secara formalitas masih menjadi presiden. Kalau begitu apakah Soeharto atau Sarwo Edhie?

Ini sebetulnya yang harus diungkap dalam pengadilan HAM ad hoc mengenai kasus 1965. Laporan lengkap mengenai pelanggaran HAM berat 1965 itu telah diserahkan oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung. Tentu laporan ini menjadi pertimbangan untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Tapi, oleh Kejaksaan Agung, berkas itu dikembalikan kepada Komnas HAM untuk dilengkapi. Ini sudah terjadi berulang kali. Kalau pengadilan HAM ad hoc itu belum terlaksana tentu belum bisa diputuskan apakah Soeharto atau Sarwo Edhie atau jenderal lainnya dinyatakan bersalah atau tidak.

Gelar pahlawan nasional tidak bisa dicabut. Begitu diberikan, gelar itu akan melekat selamanya. Oleh sebab itu, penganugerahan harus mementingkan prinsip kehati-hatian. Sangat ironis bila seseorang sudah diangkat pahlawan ternyata di kemudian hari diputuskan pengadilan sebagai pelanggar HAM berat. Karena itu, selama kasus ini belum tuntas di pengadilan HAM, pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Sarwo Edhie sebaiknya ditunda.

Yang agak aneh juga pencalonan Sarwo Edhie lolos dari seleksi Kementerian Sosial. Padahal di sana terdapat tim 13 yang terdiri atas banyak sejarawan. Apakah mereka tidak membaca laporan khusus majalah Tempo pada 7 November 2011 tentang Sarwo Edhie. Di situ juga diungkap berbagai hal tentang sang Jenderal yang kemudian juga dipinggirkan oleh penguasa rezim Orde Baru. Ada aspek yang sampai hari ini setahu saya belum pernah dibantah atau ditanggapi oleh pihak keluarga, yakni hubungan asmara antara Sarwo Edhie dan janda pahlawan revolusi di Yogyakarta. Walaupun masalah ini sangat manusiawi, karena bisa saja menimpa semua orang, seyogianya seorang pahlawan nasional bebas dari "cacat" semacam ini. Sebetulnya aspek ini dapat menjadi pertimbangan bagi tim seleksi di Kementerian Sosial untuk tidak meloloskan Sarwo Edhie. *

PERNYATAAN DUKA CITA LPK65

PERNYATAAN DUKA CITA  LPK65

Pengurus dan seluruh anggota Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65), Nederland menyatakan ikut berduka cita yang mendalam atas wafatnya Ibu F.C. Fanggidaej di Utrecht pada tanggal 13 Nopember 2013.

Kepergian Ibu F.C. Fanggidaej untuk selama-lamanya merupakan kehilangan besar bagi kami (LPK65) dan bagi mereka yang berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi para korban kejahatan kemanusiaan 1965 akibat kekejaman dikmilfas Suharto. Selama kehidupannya di luar negeri sebagai "orang terhalang pulang" dan sebagai  anggota LPK65 beliau tetap tegas dan teguh pendiriannya dalam perjuanga tersebut di atas, bahkan dalam usia yang sudah sepuh selalu menawarkan apa saja yang bisa dibantukan.

Semua kiprah F.C. Fanggidaej dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan serta dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan berkaitan kasus kejahatan kemanusiaan 1965, akan selalu kita kenang sebagai tauladan, terutama bagi generasi mendatang.

Semoga arwah Ibu F.C. Fanggidaej mendapat tempat terhormat di sisiNya. Dan keluarga besar yang ditinggalkan semoga tabah dan sabar dalam menghadapi situasi tersebut.

Selamat jalan Ibu F.C. Fanggidaej, beristirahatlah dalam kedamaian abadi.

Nederland, 18 Nopember 2013

A/n. Pengurus dan seluruh anggota LPK65 Nederland

MD Kartaprawira (Ketum), S. Pronowardojo (Sekretaris 1)

Soeharto Dan Peristiwa G30S 1965

http://lembaga-pembela-korban-1965.blogspot.nl/2013/09/soeharto-dan-peristiwa-g30s-1965.html
Soeharto Dan Peristiwa G30S 1965

Senin, 30 September 2013 | 22:33 WIB   ·   0 Komentar

 

Dalam sejarah yang disusun oleh Orde Baru, Gerakan 30 September (G30S) digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Gerakan yang dipimpin oleh Kolonel Untung itu dituding berniat merebut kekuasaan pemerintahan yang sah.

Namun, tudingan itu tidak pernah terbukti. Bahkan pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), yang mengadili pentolan G30S dan tokoh-tokoh PKI, gagal membuktikan tuduhan tersebut. Malahan, berbagai kesaksian dan penelitian terbaru mengenai peristiwa tersebut justru membantah tudingan tersebut.

Kini, setelah Orba runtuh, perlahan-lahan kebenaran terkuak. Keabsahan Soeharto sebagai ‘pahlawan’ dalam kejadian tersebut mulai dipertanyakan. Belakangan, ada banyak analisa yang mengaitkan Soeharto dalam G30S tersebut.

Dari berbagai analisa itu, saya menyimpulkan ada tiga hal yang cukup mendasar. Pertama, Soeharto sudah mengetahui rencana G30S. Kedua, beberapa aktor kunci G30S adalah anak buah atau, setidaknya, dikenal sebagai ‘orang dekat’ Soeharto. Ketiga, G30S hanya dalih bagi Soeharto untuk menghabisi PKI dan menggulung kekuasaan Soekarno.

Yang pertama jelas menarik. Informasi bahwa Soeharto sudah mengetahui rencana G30S berasal dari Kolonel Abdul Latief, salah seorang aktor penting dalam G30S. Dalam pledoinya Kolonel Latif mengungkapkan, dua hari sebelum peristiwa Gestok, Ia dan keluarganya mengunjungi keluarga Soeharto. Saat itu, ia sempat menanyakan isu Dewan Jenderal kepada Soeharto. Soeharto mengaku sudah mendengar isu itu dari anak-buahnya dari Jogja bernama Subagyo. Soeharto menyatakan akan dilakukan penyelidikan.

Reaksi dingin Soeharto menimbulkan tanda-tanya. Sebagai Panglima Kostrad, yang bertanggung-jawab atas keselamatan pemerintahan dan Presiden, Soeharto seharusnya bereaksi aktif terkait laporan tentang rencana kudeta Dewan Jenderal itu.

Selain itu, dalam buku seorang penulis AS, Arnold Brackman, yang berjudul The Communist Collapse in Indonesia, diungkapkan wawancara dengan Soeharto di tahun 1986. Dalam wawancara itu Soeharto mengatakan, dua hari sebelum 30 September 1965, anak laki-lakinya yang berusia 3 tahun ketumpahan sup panas dan dibawah ke rumah sakit. Pada malam 30 September, banyak rekan-rekan Soeharto yang menjenguk, termasuk Kolonel Latief. Menurut Soeharto, kedatangan Latief malam itu, hanya beberapa jam menjelang kejadian, adalah untuk menanyakan kesehatan anaknya.

Namun, Latief membantah itu dalam pledoinya. Menurutnya, kunjungannya ke rumah sakit, selain untuk menjenguk anak Soeharto yang terkena musibah, juga untuk “melaporkan akan adanya gerakan pada besok pagi harinya untuk menggagalkan rencana Coup D’etat dari Dewan Jendral.” Dan, kata Kolonel Latif, inisiatif Latief melapor ke Soeharto itu direstui Kolonel Untung dan Brigjend Soepardjo.

Keterangan Kolonel Latief ini tidak berubah. Namun, penjelasan Soeharto terhadap pertemuan itu justru berubah-ubah. Pada tahun 1970, dalam wawancara dengan majalah Der Spiegel Jerman, Soeharto kembali menceritakan kisah pertemuan itu. Saat itu ia ditanyai oleh wartawan begini: “Mengapa tuan Soeharto tidak termasuk daftar jenderal-jenderal yang harus dibunuh?” Soeharto kemudian menjawab: “Pada jam 11.00  malam Kolonel Latief, seorang dari komplotan kup itu, datang ke rumah sakit untuk membunuh saya, tetapi nampak akhirnya ia tidak melaksanakan rencananya karena tidak berani melakukannya di tempat umum.”

Jelas, keterangan Soeharto berubah-ubah. Sementara keterangan Kolonel Latief tidak berubah. Dengan sendirinya, kita bisa menyimpulkan siapa yang telah mengarang kebohongan. Selain itu, jawaban Soeharto dalam wawancara dengan wartawan Der Spiegel juga tidak masuk akal. Dalam teori manapun, tidak masuk akal seorang perancang gerakan membuat aksi menghebohkan, yakni membunuh, hanya beberapa jam sebelum aksi sebenarnya akan dimulai.

Namun, dari uraian di atas kita bisa menyimpulkan. Satu, Soeharto mengetahui perihal rencana sejumlah perwira Angkatan Darat untuk melancarkan gerakan kontra-kudeta terhadap Dewan Jenderal. Dua, kendati Soeharto mengetahui gerakan tersebut, tetapi ia tidak mengambil langkah atau tindakan untuk mencegah gerakan itu.

Yang kedua juga cukup menarik. Beberapa analisa sejarah menunjukkan bahwa Soeharto punya hubungan dekat dengan para pelaku G30S, seperti Kolonel A Latif, Kolonel Untung, dan Sjam Kamaruzzaman. Baiklah, kita akan membahasnya satu per satu.

Mengenai hubungan Kolonel Latif dan Soeharto, saya mencoba merujuk pada dua kesaksian, yakni Subandrio dan AM Hanafie. Subandrio adalah Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri/Kepala Badan Pusat Intelijen di saat peristiwa G30S terjadi. Sedangkan AM Hanafie adalah bekas aktivis pemuda revolusioner di Menteng 31, yang pada saat kejadian ditunjuk oleh Bung Karno sebagai Dubes di Kuba.

Menurut Subandrio, Kolonel Latief adalah bekas anak buah Soeharto semasa di Kodam Diponegoro. Soeharto dan Latief sudah saling-kenal semasa masih di Jogjakarta. Kata Subandrio, Latief memegang rahasia skandal Soeharto saat serangan umum 1 Maret 1949 di Jogjakarta. Menurut cerita Latief, sementara pasukan kompinya menyabung nyawa melawan tentara Belanda, Soeharto malah sedang santai makan soto babat.

Pasca kejadian itu, Soeharto-Latief berada di kesatuan berbeda. Soeharto di Pangkostrad, sedangkan Latief menjadi komandan Brigade Infanteri I Jayasakti Kodam Jaya. Karena posisi Latief cukup stategis, yakni penanggung-jawab keamanan Jakarta, Soeharto kembali membangun hubungan dengan Latief. Soeharto mengunjungi Latief dan keluarganya saat ada acara khitanan anaknya.

Dalam pledoinya Latief juga mengaku kedekatannya dengan Soeharto. “Memang saya pribadi adalah bekas anak buah beliau (Soeharto) sewaktu menjabat sebagai Dan Kie 100 yang langsung organisatoris dan taktis pada Brigade X pada waktu jaman gerilya,” kata Latief. Di bagian lain, Latief menambahkan, “Saya sebagai anak buah sekalipun sudah terlepas dalam ikatan komando dengan Bapak Jendral Soeharto di manapun beliau berada selalu saya temui. Dengan sendirinya timbul keakraban secara kekeluargaan di luar dinas.” Bahkan, menurut pengakuan Hanafie, karena rumah Soeharto terlalu kecil, ia beberapa kali mengupayakan rumah untuk Soeharto.

Sementara versi AM Hanafie, dalam bukunya AM Hanafie Menggugat, menyatakan bahwa Latief adalah bekas anggota Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia). Pada saat peristiwa Madiun 1948 meletus, Latief berhasil meloloskan diri. Akhirnya, pasca kejadian, Latief menggabungkan pasukannya di bawah batalyon Overste Soeharto. Sejak itulah Latief menjadi anak buah Soeharto.

Kemudian relasi Soeharto dan Kolonel Untung. Di sini, saya merujuk pada tiga kesaksian: Subandrio dan Kolonel Latief. Menurut Subandrio dalam bukunya Kesaksianku Tentang G30S menceritakan bahwa Untung juga adalah anak buah Soeharto semasa di Divisi Diponegoro. Sekitar tahun 1950-an, keduanya pisah kesatuan. Namun, di tahun 1962, mereka disatukan lagi, yakni dalam rangka pembebasan Irian Barat. Saat itu, Soeharto bertindak sebagai Panglima Komando Mandala untuk pembebasan Irian Barat, sedangkan Untung menjadi anak-buahnya di garis depan. Saat itulah Untung dikenal sebagai tentara pemberani. Ia memimpin kelompok pasukan kecil bertempur di hutan belantara Kaimana.

Pasca itu, kata Subandrio, Soeharto dan Untung pisah lagi. Soeharto menjadi Pangkostrad. Sedangkan untuk ditarik Bung Karno menjadi salah komandan kawal pasukan Tjakrabirawa. Namun, ungkap Subandrio, tugas baru Untung itu membuat Soeharto marah. Sebab, Soeharto ingin merekrut Untung menjadi anak-buahnya di Kostrad. Kendati demikian, Soeharto tetap memelihara Untung. Ketika Untung menikah di Kebumen, Soeharto dan istrinya menyempatkan datang.

Kolonel Latif dalam pledoinya juga mengakui kedekatan Soeharto dan Untung tersebut. “Letkol Untung pun juga pernah menjadi anak buah langsung (Soeharto) sewaktu di daerah Korem Sala yang kemudian Letkol Untung terpilih sebagai salah seorang pimpinan Gerilyawan yang diterjunkan di Kaimana sewaktu Trikora,” ungkap Latief. Lalu, ia menambahkan, “Pernah saya dengar dari pembicaraan Letkol Untung sendiri sewaktu selesai tugas Trikora ia dipindahkan ke Resimen Cakrabirawa, ia katakan dengan peristiwa itu Jendral Soeharto pernah marah-marah atas kepindahannya ke Resimen Cakra itu, karena ia akan ditarik sebagai pasukan Kostrad di bawah pimpinan beliau. Selain itu sewaktu Letkol Untung menjadi temanten di Kebumen Jendral Soeharto juga memerlukan datang untuk turut  merayakan pesta perkawinan.”

Yang menarik dari kesaksian Subandrio, bahwa pada tanggal 15 September 1965, Kolonel Untung mendatangi Soeharto. Ia menyampaikan perihal rencana kup oleh Dewan Jendral. Karena itu, ia menyampaikan kepada Soeharto, bahwa pihaknya punya rencana mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan menangkap mereka lebih dulu.

Soeharto menyambut baik rencana Untung itu. “Bagus kalau kamu punya rencana begitu. Sikat saja, jangan ragu-ragu,” kata Soeharto, sebagaimana dituturkan oleh Subandrio. Malahan, Soeharto menjanjikan bantuan pasukan untuk mendukung gerakan Untung itu.

Dan sekarang relasi Soeharto dan Sjam Kamaruzzaman. Menurut cerita AM Hanafie, Soeharto mengenal baik Sjam sejak di Jogjakarta. Sjam dikenal sebagai anggota Pemuda Pathuk. Ini adalah kelompok pemuda revolusioner hasil didikan Djohan Sjahroezah, seorang aktivis sosialis. Kelompok pemuda inilah yang memprakarsai aksi penyerbuan markas Jepang di Jogjakarta. Kelompok ini pula yang mendorong Sri Sultan Hamengku Buwono dan seorang anggota BKR bernama Soeharto untuk berdiplomasi dengan Jepang agar menyerahkan senjata. Sejak itu, Hanafie meyakini, Soeharto sudah mengenal Sjam. Saat itu Sjam masih dikenal dengan nama: Syamsul Qamar Mubaidah.

Pasca kejadian itu, Sjam pindah ke Semarang dan bergabung dengan AMKRI-nya Ibnu Parna. Kemudian, ia menjadi informan polisi pada Komisaris Polisi Mudigdo di Pekalongan. Sjam juga pernah hadir di Konferensi Pesindo di Surakarta. Ia mewakili pemuda Laskar PAI (Partai Arab Indonesia). Ketika peristiwa Madiun meletus, Sjam menghilang. Tidak ada yang tahu dia dimana saat kejadian itu.

Dari Wikana, seorang tokoh PKI, Hanafie mendapat cerita bahwa Sjam lari ke Jakarta. Tepatnya ke Tanjung Priok. Di sana ia ditemukan oleh Hadiono Kusumo Utoyo, seorang tokoh pro-Sjahrir. Lalu, atas anjuran Hadiono, Sjam mengorganisir serikat buruh bernama SBKP (Serikat Burub Kapal dan Pelabuhan). Dari sinilah Sjam berkenalan dengan Aidit dan MH Lukman.

Namun, kata Hanafie, gara-gara razia Sukiman–razia terhadap orang-orang komunis, Sjam menghilang lagi. Menurut Hanafir, yang mendapat cerita dari Wikana, pasca kejadian itu Sjam menjadi informan SESKOAD dengan pangkat Sersan Mayor. Saat itu, Soeharto juga ditempatkan di SESKOAD pasca mendapat sanksi karena terlibat bisnis penyelundupan. Di sini, Sjam dan Soeharto kembali dipertemukan.

Di sini, kita mendapatkan adanya klik antara Soeharto-Untung-Latief-Sjam. Subandrio sendiri dalam kesaksiannya menyebut Soeharto membangun dua klik, yakni klik yang dikorbankan (Soeharto-Latief-Untung) dan trio yang dilanjutkan (Soeharto-Yoga Soegama- Ali Moertopo). Dari situ, kita bisa melihat, dua klik inilah yang dimainkan Soeharto. Klik ‘Untung-Latief-Sjam’ dipakai Soeharto untuk membuat gerakan kontra-kudeta yang dirancang gagal. Sedangkan klik ‘Soeharto-Yoga Soegama-Ali Moertopo’ dipakai untuk menumpas G30S, lalu menumpas PKI, dan kemudian menggulung kekuasaan Soekarno.

Kesaksian Sjam di Mahmilub jelas-jelas menguntungkan Soeharto. Di situ Sjam membeberkan bahwa semua tindak-tanduknya, termasuk dalam mengorganisir Dewan Revolusi, adalah atas persetujuan dan perintah DN Aidit. Hal itu dibutuhkan Soeharto untuk memperkuat dalihnya menumpas PKI sebagai otak G30S.

Dari dua hal di atas, kita menjadi terang untuk memahami kesimpulan ketiga di atas, bahwa G30S hanya dalih bagi Soeharto untuk menghabisi PKI dan menggulung kekuasaan Soekarno. Kita menjadi tahu kenapa Soeharto tidak dijadikan sasaran penculikan oleh G30S, karena hampir semua otak G30S adalah anak buah Soeharto sendiri. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober 1965, markas Kostrad tidak dijaga oleh pasukan ‘G30S’.

Pertama, Soeharto mengetahui rencana G30S, tetapi tidak berusaha menghentikannya. Dengan mengetahui rencana itu, Soeharto menjadi aktor yang paling paham keadaan dan paling ‘siap’ untuk memainkannya. Dengan membiarkan rencana G30S berjalan, itu sama saja dengan merestui pembunuhan para Jenderal, termasuk Jenderal A Yani yang saat itu menjabat Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad). Sementara ada konsensus di AD saat itu, bahwa bila Menpangad berhalangan, maka otomatis Pangkostrad menjadi penggantinya. Hal inilah yang memudahkan Soeharto untuk mengorganisir serangan balik terhadap G30S.

Kedua, Soeharto sebetulnya menyadari bahwa G30S hanyalah gerakan internal Angkatan Darat untuk mencegah kup Dewan Jenderal terhadap Bung Karno. Jadi, Soeharto mestinya sadar bahwa G30S bukanlah kudeta, melainkan ‘gerakan penyelamatan’ alias ‘kontra-kudeta’. Soeharto juga tahu bahwa yang menggerakkan G30S ini adalah ‘anak-buahnya’. Tetapi kemudian, Soeharto mengarang cerita bahwa G30S digerakkan oleh PKI untuk merebut kekuasaan Soekarno.

Tudingan bahwa PKI ingin merebut kekuasaan juga cukup janggal. Pertama, PKI dan Soekarno saat itu berada dalam satu blok, yakni anti-imperialisme. Eksistensi PKI juga sangat diuntungkan di bawah kekuasaan Soekarno. Kedua, bila ingin merebut kekuasaan, PKI tidak perlu menggunakan jalur kudeta. Cukup menuntut Pemilu dipercepat. Sebab, sejak pemilu Dewan Daerah pada tahun 1957, PKI sudah menang besar. Banyak yang berkesimpulan, kalau ada pemilu saat itu, PKI pasti tampil sebagai pemenang.

Ketiga, kelihatan bahwa G30S dirancang untuk gagal. Kita bisa melihat betapa amburadulnya gerakan ini melalui evaluasi Brigjend Supardjo yang berjudul “Beberapa Pendapat Yang Mempengaruhi Gagalnya G30S Dipandang Dari Sudut Militer”: adanya perwira yang mengundurkan diri, belum adanya kesiapan pasukan, rencana operasi tidak jelas, dan tidak ada upaya melawan serangan balik Soeharto-Nasution.

Yang juga aneh, gerakan ini awalnya hanya bermaksud untuk menangkap para Jenderal yang dituding anggota Dewan Jenderal dan menghadapkannya kepada Bung Karno. Namun, pada prakteknya, sejumlah Jenderal dieksekusi ditempat.

Di sini ada kejanggalan. Pimpinan lapangan operasi penculikan adalah Dul Arief. Menurut Ben Anderson, Indonesianis dari Universitas Cornell, Dul Arief ini orang yang sangat dekat dengan Ali Moertopo. Malahan, menurut pengakuan Letnan Kolonel Udara (Purnawirawan) Heru Atmodjo, Dul Arief itu anak angkat Ali Moertopo.

Jadi, dari uraian panjang di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa Soeharto punya andil dalam G30S. Dan, satu hal yang tak bisa dibantah: Soeharto-lah yang paling diuntungkan dari peristiwa G30S. Kita tahu, Soeharto menjadikan peristiwa itu sebagai dalih untuk menumpas PKI, membunuh jutaan jiwa rakyat Indonesia yang dituding kader atau simpatisan PKI, dan memfitnah Bung Karno terlibat G30S sebagai jalan untuk menggulung kekuasan Soekarno.

Timur Subangun, Kontributor Berdikari Online

Artikel Terkait:

• Kisah Buruk Soeharto Di Mata Soebandrio
• Dewi Soekarno Dan Peristiwa G30S 1965
• Menelisik Peran Jepang Dalam Peristiwa G30S 1965
• Soeharto Tidak Pantas Diberi Gelar Pahlawan

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/gotong-royong/20130930/soeharto-dan-peristiwa-g30s-1965.html#ixzz2gRfoD2PB
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130928/28-september-1999-malapetaka-ubl-berdarah-yang-dilupakan.html

28 September 1999, Malapetaka ‘UBL Berdarah’ Yang Dilupakan

Sabtu, 28 September 2013 | 14:53 WIB   ·   0 Komentar

 

Tahun ini genap empat belas tahun sudah berlalunya salah satu peristiwa pelanggaran HAM Berat yang pernah terjadi di Lampung, tepatnya pada 28 September 1999, dan berlokasi persis di depan gedung kampus Universitas Bandar Lampung (UBL).

Peristiwa itu dicatat oleh NGO Kontras sebagai aksi kekerasan aparat TNI / POLRI terbesar yang menimpa gerakan mahasiswa di Lampung, dengan jatuhnya korban sekitar 44 orang mahasiswa luka-luka dan dua orang mahasiswa Universitas Lampung tewas, yakni Saidatul Fitria “Atul” dan M. Yusuf Rizal “Ijal”. Barangkali hanya sedikit masyarakat Lampung yang mengingatnya, atau bahkan lebih banyak lagi yang tak mau ambil tahu, tapi janganlah sampai kita—meminjam istilah mendiang Gus Dur—‘menjadi Bangsa pelupa yang hebat.

Sebuah Malapetaka

Sebenarnya peristiwa ini sudah lebih dulu populer dengan sebutan Tragedi 28 September / UBL Berdarah. Namun, saya lebih suka merujuk pada istilah malapetaka dalam konsepsi Max R Lane, seorang Indonesianis yang telah banyak memberi curahan perhatian pada upaya pelurusan sejarah politik Indonesia. Menurutnya, kata tragedi berasal dari istilah berbahasa Inggris yang  bermakna sebagai peristiwa menyedihkan dan patut disesali, ibarat suatu kecelakaan yang tak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Sementara istilah malapetaka dirasa lebih layak disematkan pada berbagai peristiwa kekerasan dan pembunuhan sistematik yang direncanakan oleh pemegang status quo terhadap orang-orang tak bersalah dan tak bisa membela diri, namun dianggap mengganggu seperti peristiwa ini (Lane, 2012).

Benar saja, Malapetaka 28 September/ UBL Berdarah ini memang tak bisa kita pandang secara atomik, terpisah dari kejadian lainnya yang serupa. Peristiwa ini adalah bagian utuh dari rangkaian kekerasan dan pembunuhan sistemik yang dilakukan oleh aparat bersenjata selama kekuasaan rezim otoritarian Orde Baru, bahkan masih terus berlanjut hingga masa setelahnya. Khususnya ini terjadi sepanjang bulan September 1999, dimana mahasiswa di hampir seluruh wilayah Indonesia yang masih dalam nuansa euphoria reformasi, melakukan aksi demonstrasi menolak rencana penerapan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) dan RUU Rakyat Terlatih (Ratih)  yang dianggap bertentangan dengan semangat demokratisasi dan memberi peluang kembali menguatnya Dwi Fungsi ABRI.

Puncaknya terjadi setelah peristiwa Semanggi II pada 24 September 1999, dimana aparat menembak mati Yap Yun Hap mahasiswa UI dan 16 orang lainnya di Jakarta. Sontak gerakan mahasiswa di berbagai daerah meresponnya lewat aksi solidaritas dengan tuntutan yang sama. Namun, reaksi pemerintah dan aparatnya justru semakin mengeras hingga meletus aksi represif serupa di Lampung, dimana Ijal aktivis Cakrawala FISIP Unila tewas terkena tembakan peluru tajam di dada dan lehernya, sementara Atul aktivis Teknokra Unila yang sedang meliput tewas setelah kepalanya dipopor senapan, selanjutnya menyusul pada 5 Oktober di Palembang, Meyer Ardiansyah mahasiswa ABI tewas setelah dipukuli dan ditusuk sangkur oleh aparat.

Demonstrasi mahasiswa di Lampung ini dilakukan setelah ratusan gabungan aliansi mahasiswa melakukan aksi long march dari kampus Unila menuju Makoramil Kedaton, persis di seberang kampus UBL, mereka meminta bendera merah putih dikibarkan setengah tiang dan komandan Koramil menandatangani surat dukungan penolakan RUU PKB dan ditolak. Setelah berunding, disepakati mahasiswa akan menumpang 20 bus menuju  kantor Gubernur dan melanjutkan aksinya, namun mendadak situasi berubah menjadi chaos, dan meski mahasiswa telah berlindung masuk areal kampus UBL, aparat tetap menyerbu masuk dan melakukan penembakan, penangkapan, pemukulan, serta perusakan kendaraan dan gedung hingga setelahnya perkuliahan harus diliburkan.

Hutang Sejarah

Untungnya malapetaka ini di Lampung tidak benar-benar dilupakan. Setiap tahunnya masih ada saja kelompok mahasiswa yang mengenang perjuangan generasi pendahulunya tersebut. Bahkan meski belum terlaksana, sejak 2008 lalu Rektorat Unila sempat menjanjikan nama Atul menjadi nama bagi gedung PKM Unila, sedangkan nama Ijal menjadi nama salah satu gedung di FISIP Unila. Selain itu juga, nama Saidatul Fitria telah diabadikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menjadi acara penghargaan tahunan bagi karya jurnalistik yang bertanggung jawab dan  memiliki dampak perubahan di masyarakat.

Dalam tulisan ini, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk tidak hanya mengingat dan mengenang mereka yang tewas dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia ini, sekedar sebagai korban pelanggaran HAM an sich. Mereka berhak mendapatkan apresiasi lebih tinggi lagi dari kita yang menikmati buah perjuangannya sekarang ini. Mereka adalah juga pahlawan Bangsa, pelopor perubahan yang dengan sadar berjuang dan berkorban demi terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis. Terlebih cita-cita mereka tentang kehidupan ber-Bangsa yang adil dan makmur belumlah sepenuhnya terwujud. Bahkan sekarang ini telah kembali muncul berbagai regulasi yang berpotensi membungkam demokrasi dan memberi jalan bagi terulangnya kembali kekuasaan lalim yang otoriter melalui UU Kamnas, UU Intelejen, UU Komcad, UU Ormas dan sebagainya.

Meski dalam persitiwa ini ada pihak yang secara tak langsung mengaku bertanggung jawab, yakni pernyataan Dandenpom II/3 Sriwijaya Lampung Letkol CPM Bagus Heru Sucahyo menyatakan bahwa dirinya sudah mengamankan proyektil peluru pada tubuh korban dan saat itu Dema Unila pun telah menerima surat permintaan maaf dari Danrem 043 Gatam, Kol. Inf. Mudjiono, namun kelanjutan kasusnya tak pernah dituntaskan. Lembaga-lembaga stakeholder seperti Komnas HAM RI, Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk TNI, haruslah lebih pro aktif berupaya menuntaskannya selayak mungkin. Bagaimanapun, malapetaka haruslah diakui dengan kesatria dan dipertanggungjawabkan dengan bijaksana. Jika tidak selamanya ini akan terus  menghantui kita, menjadi hutang sejarah kepada generasi penerus Bangsa ini.

Saddam Cahyo, sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Wilayah Lampung dan Mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Lampung (Unila)

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130928/28-september-1999-malapetaka-ubl-berdarah-yang-dilupakan.html#ixzz2gFyck2t4
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook